JOMBANG - Pembuangan limbah CV Sido Guntur yang bergerak dalam pencucian kain perca diprotes oleh Warga dusun Banggle Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro, Jombang. Pasalnya, semenjak kehadiran perusahaan tersebut warga merasa tidak nyaman atas pencucian kain itu yang membawa dampak terhadap pencemaran lingkungan.

Menurut penuturan salah satu warga setempat, dampak pencemaran secara langsung dari bahan pencemar tersebut dapat meracuni dan mengganggu kesehatan baik manusia, hewan atau lingkungan alam. Lebih globalnya mempengaruhi keseimbangan ekologis baik air, udara maupun tanah. "Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran," kata salah satu warga menjelaskannya kepada Surabaya Pagi.

Warga yang enggan disebut identitasnya itu mencontohkan, pencemaran itu dapat menyebabkan penyakit akut atau akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu (penyakit kronis). Sebenarnya alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran (self recovery), namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemar akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem.

Lebih lanjut Ia mengatakan, keluhan tersebut pernah ditangani oleh pihak kepolisian Ngoro. Bahkan bupati Jombang juga telah memberikan teguran kepada perusahan tersebut dengan melayangkan surat nomor 600/4308/415.31/2008 tertanggal 23 Desember 2008. Dengan inti agar perusahaan itu segera melakukan pengelolaan air limbah dan membuat sumur bor bagi warga setempat. Jika tidak dilakukan, maka pelaku usaha wajib menghentikan usahanya sampai ada upaya perbaikan dengan batas selama dua minggu sejak surat tersebut diberlakukan pada tanggal 21 oktober 2008. "Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut atas permasalahan ini, lanju warga dengan nada kesal.

Kekecewaan itu juga diungkapkan Kepala Dusun Banggle, Sukristo, meski persoalan tersebut sudah ditangani bahkan sudah dipanggil. Namun, sampai saat ini pihak CV Sido Guntur hanya menjanjikan dipindahkan. dan hingga saat ini masih membuang limbah diwilayahnya.

Padahal, Lanjut Sukristo, pada tanggal 7 Januari 2009 telah diadakan pertemuan antara warga masyarakat dengan pihak pengusaha (CV Sido Guntur red), Dengan disaksikan oleh camat dan Kapolsek setempat dan terjadi kesepakatan dengan inti pihak pengusaha sanggup memindahkan proses usahanya. "Namun sampai saat ini belum dipindahkan usahanya," tandasnya

JOMBANG – Wakil Bupati Jombang, Widjono Soeparno memberikan peringatan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah setempat agar tidak ikut terlibat dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dibuka sejak tanggal 26 Oktober, kemarin. Jika pihak pemkab berhasil dan terbukti menemukan PNS yang menjadi calo CPNS kali ini, sanksinya akan dipecat.

"Kalau sampai diketahui PNS menjadi calo jelas sanksinya tegas, dan akan dipecat. Sekali lagi, kami akan bersikap tegas dalam permasalahan ini," tegas mantan Sekdakab Jombang ini. Selasa (27/10).

Dalam penerimaan CPNS yang dibuka hingga tanggal 9 Nopember mendatang itu, adik kandung mantan Gubernur Jawatimur, Imam Utomo itu juga menghimbau agar peminat CPNS tidak tergiur dan langsung percaya pada calo. "Mereka para calo itu hanya bisa berspekulasi, jadi jangan terlalu dipercaya," katanya.

Menuurut Widjono, dalam penerimaan CPNS kali ini, pihak pemkab selalu transparan dan tidak ada yang ditutupi alias tidak ada 'penitipan' bagi siapa saja.

"Kita slalu transparasi dan tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya menegaskan.

Informasi yang diketahui, CPNS di kabupaten Jombang pada tahun 2009 mendapatkan kuota sebanyak 243 orang. Dengan rincian yang terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 143, tenga kesehatan 82 serta tenaga teknis sebanyak 23 orang. Dari kebutuhan CPNS itu terbanyak adalah guru kelas untuk SD yang mencapai 103 orang disusul tenaga kesehatan yakni perawat sebanyak 41 orang. Untuk pendidikan minimal Diploma dua (D II). zen

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/10) pukul 22.00. Berikut daftar menteri dan pejabat negara dalam kabinet baru yang akan menjabat pada periode tahun 2009-2014.
1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi

6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: E.E. Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua UKP3R (Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan): Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) : Gita Wirjawan

JOMBANG - Jabatan komisi di DPRD Kabupaten Jombang kini dikuasai oleh empat partai besar yakni, PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PKB. Hal itu diketahui setelah ketua DPRD Jombang, Bahana Bella Binanda membacakan hasil putusannya. Jumat, (16/10)

Dalam penyampaiannya, diketahui untuk Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) dijabat Djoko Triono dari F-PDIP, wakil ketua Ismanhudi dari Fraksi Partai Golkar, dan Sekretaris di percayakan pada Mulyani Puspita Dewi dari Fraksi Partai Demokrat.

Pada Komisi B (Bidang Perekonomian dan Pembangunan, ketua di jabat Mastur
Baidhowi dari Fraksi Partai Golkar, wakil ketua dijabat Marsaid dari F-PDIP,
dan Sekretaris di dijabat Munir Al Fanani dari F-PKB.

Selanjutnya untuk Komisi C (membidangi masalah pembangunan), sebagai ketua Sholikin Ruslin dari F-PKB, wakil Ketua dijabat Masud dari Fraksi Partai Demokrat, dan Sekretaris dijabat Cakup Ismono dari F-PDIP.

Selanjutnya Ahmad Tohari dari Fraksi Partai Demokrat sebagai ketua Komisi D (bidang Kesejahteraan Rakyat/Kesra), wakil ketua Miftahul Huda dari F-PKB, dan Sekretaris Hj Surati dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu Sekretaris F-PAN, Saichu mengatakan, jika keputusan tersebut merupakan hasil komposisi yang arogan. Karena semua telah dikuasai oleh partai besar yang menduduki jabatannya. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah kesepakatan, dengan terpaksa kami harus menerima keputusan itu," katanya. zen

JOMBANG -Para tenaga pengajar guru TPQ
(Taman Pendidikan Quran) yang belum menerima bantuan gaji tahunan dari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dapat dapat bernafas lega. Pasalnya,
pemerintah setempat akan menambahkan bantuannya ke sejumlah TPQ yang selama
ini belum menerima bantuan.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Jombang, Ahmada, Rabu (16/9).

Ia mengatakan dari kisaran 1600 lembaga TPQ yang ada,saat ini baru sekitar 700 lembaga yang menerimanya. Dan itupun program yang telah diajukaan tahun kemarin.

"Insya Allah tahun ini kita akan menambahkan menjadi sekitar 1300
lembaga yang belum menerima kemarin," katanya ketika ditemui beritakota dikantornya, jalan wakhid hasyim.

Ahmada menjelaskan, Setiap lembaga yang menerima maksimal tiga orang disetiap lembaga tersebut dengan besaran tiap guru
Rp. 500 ribu.

"Dananya diambilkan dari
APBD (Alokasi Pendapatan Belanja Daerah), dan jika nanti kurang akan kita ajukan ke
PAK (Perubahan Anggaran Keuangan)," katanya menjelaskan.

Terkait minimnya dana bantuan yang diberikan, Ahmada menjelaskan jika ini
hanya sebatas bantuan kepada para guru yang selama ini telah merelakan
waktunya untuk memberikan ilmu agamanya kepada masyarakat dengan gaji yang
minim.

"Jadi tidak bisa rutin dan hanya satu tahun sekali karena bersifat bantuan," tegasnya.

Lebih jauh Ahmada mengatakan, bantuan yang diberikan itu adalah murni sosial
keagamaan dan tidak ada tendensi yang lainnya. Maka dari itu, pihaknya
berharap para guru yang belum menerima bantuan untuk bersabar dulu.

"Sekali
lagi kita masih mengajukan tambahannya bagi TPQ yang belum menerima, semoga
saja terealisasi," pungkas mantan Kepala Dinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
itu.*

Jombang Mendekati pilihan presiden (Pilpres) yang tinggal 17 hari lagi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jombang belum menerima kebutuhan logistik pilpres dari KPU pusat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pokja Logistik KPU Jombang, Sayekti Suindiyah, Minggu (21/6/2009).

Menurut Sayekti, seharusnya pihaknya sudah harus menerima logistik tersebut karena pilpres yang sudah dekat. “Seharusnya tanggal 18 Juni 2009 kemarin kita sudah dikirim, namun hingga kini kita masih belum menerimanya,” katanya.

Sayekti juga tidak mengetahui alasan yang jelas terkait kelambatan pengiriman logistik tersebut. Ia juga telah menghubungi KPU Pusat, namun belum ada jawaban yang pasti.

“Saya juga sudah SMS, namun belum ada jawaban,” katanya menjelaskan.

Terkait tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan logistik tersebut, Sayekti kembali mengatakan pihaknya telah meminjam satu gedung yang ada di Jombang.

“Kita telah meminjam satu gedung, yakni di gedung Korpri,” ujarnya sembari mengatakan satu gedung saja sudah cukup untuk penyimpanan logitik tersebut.

Terpisah Aan Anshori, Koordinator Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LINK) Kabupaten Jombang sangat menyayangkan dengan keterlambatan pengiriman logistik tersebut. Ia khawatir akan mengganggu proses pilpres di Kabupaten Jombang.

“Kalau dibiarkan dapat mengganggu proses dalam pilpres 8 juli mendatang,” ujarnya.

Maka dari itu, Aan menyarankan agar KPU yang baru ini lebih pro aktif untuk melakukan komunikasi dengan KPU pusat.

“Ini adalah ujian KPU yang baru, maka dari itu mereka (KPU,red) harus pro aktif dalam komunikasinya dalam artian tidak hanya menunggu saja,” pungkasnya.