Jombang
Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati mulai melakukan gerilya dengan melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran, dihari pertama kampanye pilkada Jombang kemarin.
Ketiga pasangan itu diantaranya, Nyono Suharli-Halim Iskandar (Nyono-Halim), Suharto-Mujib Mustain (Harum) dan Suyanto-Widjono (ToNo). Mereka melakukan kampanye di lokasi berbeda sesuai yang dietepkan KPUD setempat. Pasangan Harum hanya memanfaatkan road show (keliling) di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Tembelang, Ploso, Ngusikan, Kabuh, Plandaan, dan Megaluh. untuk pasangan ToNo memulai kampanyenya di wilayah Kecamatan Bareng.
Sedangkan pasangan Nyono Suharli-Halim Iskandar (Nyono-Halim), melakukan kampanye massa secara terbuka di lapangan Watugaluh Diwek Jombang. Sekitar seribu orang memadati lapangan tersebut. ’’Jangan lupa coblos nomor satu, pasangan Nyono-Halim tanggal 23 juli mendatang," teriak salah satu tim kampanye.
Dalam sambutannya, Halim berjanji akan menyejahterakan para petani dan berencana untuk membuat pabrik gula. Menyusul keluhan petani atas rendahnya rendemen di dua PG yang ada di Jombang. ’’Insya Allah jika kami nanti terpilih, pupuk menjadi murah, dan rendemen akan tinggi setelah pabrik gula baru kita bangun nanti," katanya Halim kepada salah satu massa pendukungnya yang dipersilahkan untuk naik ke panggung.
Sementara pasangan Suyanto – Widjono Soeparno (ToNo) juga menggelar kampanye dengan bentuk serupa. Pasangan yang diusung partai tunggal PDIP itu juga melakukan silaturahim ke rumah-rumah warga. Secara terpisah, Suyanto dan Widjono berkeliling di sejumlah desa di Kecamatan Bareng dan Wonosalam, yang menjadi basis Suyanto.
Puncak kampanye pasangan ToNo, mereka berkumpul di lapangan Desa Tebel Kecamatan Bareng, dengan menggelar pangungg terbuka. Kesempatan bertemu ribuan kadernya ini dimanfaatkan ToNo untuk menyampaikan beberapa janjinya. Salah satunya, perbaikan menyeluruh terhadap sejumlah program yang dijalankan dalam kurun waktu lima tahun lalu. ’’Kami akan teruskan program yang telah kami lakukan. Karena pernah menjabat sebagai bupati, saya tahu apa yang harus kami lakukan untuk Jombang yang lebih baik,’’ ujar Suyanto.
Dalam kesempatan itu, Widjono juga sempat mempromosikan ketokohan Suyanto saat menjabat sebagai bupati periode 2003 – 2008 lalu. Berbekal jabatan Sekretaris Daerah (Sekdakab) yang pernah ia duduki sebelumnya, ia menjamin jika Suyanto layak untuk dipilih kembali menjadi orang nomor satu di Jombang dalam pilkada tanggal 23 Juli nanti. ’’Saya paling tahu beliau, dan alasan saya kenapa mau digandeng, karena Pak Yanto memiliki komitmen terhadap wong cilik,’’ ujar Widjono, adik kandung Gubernur Jawa Timur, Imam Oetomo itu.
Berbeda dengan dua pasangan sebelumnya. Pasangan Soeharto Mudjib Mustain (Harum) lebih memilih untuk melakukan road show di wilayah utara Jombang, tanpa menggelar panggung terbuka. Sedikitnya lima mobil tim sukses mengiringi perjalanan Harum melintasi sejumlah jalur utama di enam kecamatan, yakni Kecamatan Tembelang, Ploso, Ngusikan, Kabuh, Plandaan, dan Megaluh.
Dengan berbekal pengeras suara, Soeharto dan Mudjib mengajak warga untuk memenangkan pasangan yang diusung Partai Demokrat dan sepuluh partai gurem itu. Kampanye model ini dilakukan Harum hingga sore hari dan berakhir sekretariat tim pemenangan mereka di Kecamatan Jombang Kota (ZEN)

PPP JOMBANG DUKUNG TONO

Jombang-AWAS !!

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Jombang, akhirnya mendukung pasangan Drs.Suyanto-Widjono (ToNo), setelah gagal mengusung calonnya Hj. Munjidah sebagai calon bupati Jombang. Dukungan tersebut diberikan setelah dilakukan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) II, melalui voting tertulis oleh ketua PAC PPP Jombang, kemarin, Sabtu (05/07)

“yang memilih pasangan yanto-wijono 17 orang, pasangan Harto-Mujib 3 orang dan kartu yang rusak sebanyak satu” ungkap anggota DPC PPP Jombang.

kendati para PAC sudah mayoritas memilih untuk mendukung ToNo, namun belum ada kontrak secara politik pasalnya belum ada obrolan dari PPP bersama semua calon yang akan kita dukung,

“kontrak politik dengan calon akan kita bicarakan setelah rapim, dan sebelum Rekomendasi diturunkan, kata H.Silahudin Asyari Ketua DPC PPP Jombang.

Orang nomor satu dalam partai berlambang ka'bah tersebut juga mengharapkan calon yang didukung untuk dapat mengerti dan menjamin PPP hingga lima tahun kedepannya. “yang terpenting calon yang kita dukung tidak memusuhi kami” pintanya.

Lebih lanjut gus adi mengatakan kalau PPP mendukung salah satu calon bukan berarti menjual partai, akan tetapi kita sebenarnya mendukung Pak Widjono, karena beliau orangnya dari birokrasi dan bukan dari partai, rata-rata semua calon berasal dari partai.

“Secara otomatis partai kecil pendukung muji akan masuk mendukung ToNo” katanya.

Sikap tegas yang diambil PPP untuk mendukung incumbent, disayangkan oleh Baskoro ketua PKPI Jombang, pasalnya partai non parlemen pendukung muji merasa diombang-ambing.

“yang jelas kita sangat kecewa dengan sikap PPP, karena memberikan suaranya pada calon lain, tapi kita menunggu perkembangan politik berikutnya” ungkapnya.

Sementara itu, dalam rapim PPP ini tidak dihadiri oleh Munjidah Wahab yang gagal mencalonkan, sekaligus kader PPP. “bu munjidah sedang dalam perjalanan dari surabaya menuju lokasi” imbuh gus adi. Hingga acara berakhir peremuan yang juga ketua muslimat tidak tampak dilokasi rapim.

Acara yang di tempatkan di Nuansa Alam Tunggorono tersebut dihadiri seluruh PAC PPP Jombang, DPW PPP Jawatimur serta Cawabup Widjono dan cawabup Mujib Mustain. Kedua Cawabup yang datang mengatakan hanya memenuhi undangan dari PPP, “kalau saya didukung, kami ke depannya akan respect pada PPP, kata mujib yang datang setelah Wijdono. Untuk menentukan tentang kontrak politik itu bukan wewenang saya, Pak Harto nanti yang akan memutuskan, pungkas gus mujib panggilan akrabnya. (zen)

POPULARITAS SBY JATUH 20%

JAKARTA
Kenaikan harga BBM hingga 20 persen menyebabkan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jatuh. Bahkan, rating SBY kini berada di bawah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, rival utamanya yang juga Ketua Umum DPP PDIP.
Berdasarkan survei yang dilakukan Indo Barometer, popularitas SBY jatuh hingga 20 persen pasca kebijakannya menaikkan harga BBM, akhir 24 Mei 2008 lalu.
Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, popularitas SBY kini terpuruk ke angka 20,7 persen. Hasil survei yang diumumkan Minggu (29/6) menunjukkan, popularitas SBY berada di bawah Megawati yang mendapat rating 30,4 persen. Padahal, per Desember 2007 lalu, popularitas SBY masih berada di puncak dengan 49,5 persen. Ini untuk kali pertama popularitas SBY terpuruk di bawah Megawati sejak Pilpres 2004 lalu.
Merosotnya popularitas ini membuat SBY dan pendukungnya memikul pekerjaan mahaberat untuk mendongkrak kembali ratingnya ke level teratas menjelang pesta politik Pemilu 2009 dan Pilpres 2009.
"Bagi saya, waktu 6 bulan sangat berat untuk recovery. Ini pekerjaan mahaberat Presiden SBY. Recovery mungkin bisa dilakukan. Tapi, apakah bisa terlaksana tahun 2008, walahua'lam," tegas Direktur Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Senin (30/6).
Menurut Qodari, menaikkan popularitas SBY sangat tergantung pada banyak hal. "Tergantung pula pada kondisi ekonomi dunia dan harga minyak dunia. Harga minyak dunia akan naik terus," ujar Qodari. Selain itu, lanjut Qodari, popularitas SBY juga sangat tergantung pada harga pangan dunia. Dan, harga pangan dunia meningkat tanpa atau ada kenaikan BBM, baik untuk konsumsi maupun energi alternatif.
“Jadi, (popularitas SBY) tergantung pada program pemerintah menangani dampak-dampak kenaikan BBM. Bantuan langsung tunai (BLT) saja, tidak cukup menutupi kesulitan kenaikan BBM. Harus ada implementasi program tambahan di luar BLT, seperti meningkatkan penciptaan lapangan kerja untuk memulihkan tingkat kepercayaan," jelas Qodari.
Qodari menilai, komunikasi politik SBY dalam mensosialisasikan kenaikan harga BBM juga masih kurang. "Semua alasan ditolak masyarakat, termasuk dalih yang populis yakni membantu rakyat miskin. Jadi, komunikasi perlu ditambah lagi," katanya.
Qodari mengingatkan, saat dua kali menaikkan harga BBM di 2005, Maret dan Oktober, popularitas SBY juga langsung turun. Namun, turunnya popularitas saat ini hanya berkisar 4 persen. Berbeda dengan sekarang, yang turun tujuh kali lipat yakni 20 persen.
"Mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan SBY dan cenderung memilih Megawati saat disodori nama Capres periode 2009-2014, yakni sebesar 38,2 persen,” katanya seraya menyebut popularitas Sri Sultan HB X berada di urutan ketiga dengan 10,2 persen. Kalah popularitas, berarti SBY kalah pesona dengan Megawati, mantan seterunya di Pilpres 2004 lalu yang kini rajin mengunjungi rakyat di berbagai daerah. Jebloknya pesona pasca kenaikan harga BBM ini sudah diperkirakan akan terjadi sebelumnya.
"Sebenarnya, ini sudah kita perkirakan dan sudah pula diantisipasi. Setelah ada kenaikan BBM, (popularitas) pasti turun, tapi tiga bulan lagi akan naik," kata Jubir Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin kemarin.
Dijelaskan Andi, hal serupa juga terjadi pada kenaikan BBM 2005 (naik hingga 125 persen pada 1 Oktober 2005). Berbagai survei yang ada menyebut popularitas SBY akan terjun bebas akibat kebijakan tersebut. Tapi, hasil survei yang digelar tiga bulan kemudian, menunjukkan situasinya telah berbalik 180 derajat.
Fluktuasi popularitas seorang pemimpin ada trend dan siklusnya. Karena itu, Andi yakin, sebenarnya para penyelenggara survei - siapa pun itu, sepenuhnya sadar bahwa seorang pemimpin harus berani mengorbankan popularitas demi selamatkan bangsa dan negara. "Penyelenggara survei itu pasti tahu bahwa pemimpin harus berani ambil keputusan demi perekonomian bangsa meski itu mengorbankan popularitasnya," jelasnya.
Andi menolak mengomentari lembaga survei Indo Barometer. Bagi dia, maraknya jajak pendapat atas kinerja pemerintahan dengan berbagai macam metode penelitian yang dipakai, pemilihan sample dan error-nya merupakan fenomena lazim dalam iklim demokrasi.
"Tentu susah kalau kita komentari satu demi satu survei. Kita ikuti saja survei yang ilmiah dan non-profit, dari situ kita bisa melihat trennya ke mana," imbuhnya. Hal senada juga dilontarkan Max Hupacua, salah seorang petinggi Partai Demokrat, parpol yang jadi pendukung utama SBY. Dia yakin popularitas SBY akan pulih dalam 3 bulan ke depan.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Syarif Hasan, sangat yakin kalau popularitas SBY akan pulih dalam tempo 6 bulan, setelah adanya recovery. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari hasil survei Indo Barometer itu. Bagi kami, itu (hasil survei) bukan satu-satunya yang dijadikan barometer, apalagi kami sudah memprediksi jauh sebelumnya,” kata dia.
“Kita lihat saja nanti dalam waktu enam bulan ke depan, meski kami menganggap, hasil survei itu adalah bagian dari konsekuensi atas sikap yang dilakukan pemerintahan sekarang ini," lanjut Syarif Hasan.
Lain lagi pengakuan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok. Menurut dia, hasil survei Indo Barometer itu harus disikapi dengan penuh kesabaran. "Kami anggap, hasil itu (popularitas SBY jatuh) sebagai sesuatu yang wajar. Kita sikapi dengan bersabar, tidak perlu reaktif. Popularitas Pak SBY itu ibarat gelombang laut, kadang naik, kadang pula turun," katanya.
Mubarok menilai, menurunnya popularitas berdasar survei terkini Indo Barometer itu tak lain karena SBY lebih bersikap memilih menyelamatkan bangsa, berani tidak popular, sehingga berani menaikkan harga BBM. Namun, Mubarok berani menjamin, belum tentu yang kini sedang berada di atas (Megawati) akan berada di atas terus.
"Kami yakin, yang kini sedang berada di atas tak ada jaminan akan terus di atas. Sekarang kita memang sedang berada di bawah. Tapi, ada saatnya nanti kita akan kembali ke atas lagi," tukas Mubarok.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menilai hasil survei ini bisa menjadi acuan baginya, apakah akan mendukung SBY atau tidak untuk dicalonkan kembali sebagai Capres 2009. Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan, partainya belum terlalu serius memikirkan siapa yang akan diusung sebagai capres di 2009.
"Hasil survei itu, tentu menjadi pertimbangan. Akan tetapi, saat ini kami belum bisa memutuskan apakah akan mengusung SBY sebagai Capres atau tidak. Kami ingin berkonsentrasi terlebih dulu pada persiapan Pemilu Legislatif. Survei terhadap Pak SBY, lebih baik kita biarkan dulu, sambil mempertimbangkan secara masak," jelas Irgan Chaerul dilansir KCM kemarin.
Ketua DPP PBB yang tak lain adik kandung mantan Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra, juga senada. Menurut dia, PBB tentu akan mempertimbangkan pula terkait fatsoen politik yang dilakukan duet Presiden SBY-JK yang telah melengserkan kakak kandungnya sebagai Mensesneg.

GUS DUR OPTIMIS

GUGATAN MA MENANG

“saya kan dulu sudah dua kali menang di MA melawan Matori abdul jalil dan alwi shihab, jadi ya pasti menang juga kali ini”

Jombang-AWAS !!

Keoptimisannya gusdur dalam memenangkan gugatan di MA pasalnya merasa yang pantas untuk memimpin PKB dan syah secara hukum “ saya kan dulu sudah dua kali menang di MA melawan Matori abdul jalil dan alwi shihab, jadi ya pasti menang juga kali ini” ujarnya dengan nada optimis menang.

Dari kekalahan PKB kubu gusdur di pengadilan juga berdampak pada daerah jombang, pasalnya KPUD Jombang tidak meloloskan pasangan Mundjidah-Iksan (MUJI), dalami pesta demokrasi pilkada jombang pada 23 Juli 2008 mendatang, “itu nanti saja, menunggu putusan MA dulu” kata gusdur dengan singkat.

Hal tersebut juga dialami Calon Gubernur (Cagub) jawatimur pasangan Achsan (Ahcmadi-Suhartono) yang juga berangkat dari PKB, membuat presentase suaranya paling akhir akibat konflik internal yang berlarut “kita masih pembenahan internal partai”, ungkap Achmadi. Orang yang pernah nomor satu di mojokerto ini juga mengatakan dalam kampanye nanti dirinya akan terjun kebawah secara langsung kepada masyarakat untuk menggaet dukungan masyarakat, “program kita dalam kampanye lebih banyak baksos, untuk dapat menyapa masyarakat secara langsung”, ujarnya sembari berjalan menuju arah mobilnya.

Sementara itu, dalam acara Haul Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang tidak di hadiri oleh Halim Iskandar yang kediamannya masih satu lokasi dengan acara tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan ketidak hadirannya. “saya tidak tahu kenapa Pak halim tidak hadir, mungkin beliau sibuk, kan calon bupati”, ujar salah satu panitia. (zen)

Jombang- AWAS !!

Dalam orasinya, Amin, menyampaikan pilkada Bupati Jombang yang akan dilaksanakan tanggal 23 juli mendatang, harus secepatnya di tunda. karena, dengan diberlakukannnya ketetapan mengenai pasangan calon yang telah diputuskan KPUD, sesungguhnya calon yang menang nanti tidak akan bisa dilantik.

“Sesuai PP No 6 tahun 2005 Pasal 42 ayat 2 huruf j dan k, serta pasal 111, semua pasangan calon yang telah ditetapkan KPUD, tidak ada yang memenuhi syarat, termasuk juga incumbent,” tegas gus amin panggilan akrabnya.

Selain itu, masih lanjut Amin bahwa berita acara pengumuman KPU Nomor ; 270/446KPU/2008, yang telah dikeluarkan KPU Kabupaten Jombang, tentang penetapan pasangan cabup dan cawabup, tidak bisa dipertanggung jawabkan. sebab, banyak angka prosentase suara masing-masing partai yang penjumlahannya tidak tepat.

“Masak PKB caretaker (versi Gus Dur) dan PKB Versi Muhaimin, tetap ditulis dengan angka yang sama yakni 30.15%. Ini kan kecerobohan KPUD, terlebih surat tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan dengan alasan salah ketik, ini kan lucu,” sambungnya.

Amin juga menjelaskan selain pasangan bupati yang terpilih nanti terlahir dari produk hukum yang cacat. Banyak alasan mengapa pelaksanaan Pilkada Jombang harus tetap ditunda dan tidak dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2008.

“Sebab, kinerja KPU Kabupaten Jombang dan Panwas Pilkada Jombang tidak pernah becus dan terkesan asal-asalan menyelenggarakan momentum demokrasi di kota santri ini,” kata amin dengan nada kecewa.

Sempat diketahui bila dalam pelaksanaan pilkada ini tidak di tunda maka AMT juga mengancam akan melakukan huru hara untuk menggagalkan pilkada 23 juli mendatang.

“Hanya ada dua jalan untuk menggagalkan pelaksanaan pilkada, yakni dengan jalan huru-hara dan bencana alam. Jadi cara yang kita tempuh adalah dengan terus melakukan demonstrasi secara besar-besaran, sampai di kabulkannya penundaaan itu,” tandas Amin.

Massa pendemo yang hampir empat jam berada didepan kantor KPUD jombang, akhirnya ditemui oleh Minan Rohman Pokja pencalonan dan melakukan dialog bersama, Dalam kesempatan tersebut, Minan tetap kukuh akan melaksanakan pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. “prinsipnya keyakinan kami sudah melakukan aturan sesuai dengan prosedur yang ada” katanya. Disaat menemui pendemo, Minan enggan menjawab lontaran-lontaran yang dilayangkan pengunjuk rasa.

Melihat jawaban yang kurang memuaskan, pendemo berencana akan tetap bertahan hingga ada kejelasan dari KPUD terhadap tuntutannya.

“kami akan tetap bertahan disini, sampai pihak KPUD menjawab pertanyaan kita,” pungkas Amin, yang rencananya akanl menginap di depan gerbang KPUD. (zen)

Bojonegoro
Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan II di jajaran Pemkab Bojonegoro Jawa Timur sebagian besar harus merasakan kekecewaannya tentang pembatalan subsidi kredit sepeda motor sebesar Rp2 juta dari APBD Tk II. Pasalnya, pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak karena ketika pengambilan kredit sepeda motor pada tahun 2003 lalu, mereka menandatangani memperoleh subsidi per sepeda motor Rp2 juta. "Kalau tahu begini, terus buat apa mengambil kredit sepeda motor yang harganya sama dengan di umum, sementara BPKB atas nama Bupati Bojonegoro, " kata Rudju staf Dinas Infokom yang mengalami kekecewaan.

Sebelumnya Pemkab Bojonegoro melalui suratnya yang ditujukan kepada Dinas dan Instansi di jajarannya melaporkan sebanyak 500 PNS yang mengambil kredit sepeda motor diwajibkan membayar Rp2 juta ke Dispenda, kalau ingin membalik namakan sepeda motor itu. Selama tidak membayar Rp2 juta, sepeda motor kreditan yang sudah lunas sejak Juni ini, atas namanya tetap Bupati Bojonegoro. Alasan pembatalan tersebut seperti disampaikan Sekkab Bambang Santoso, dari tinjauan hukum subsidi kredit Rp 2 juta masuk kategori tidak pidana.
Rudju juga mengatakan meskipun kebijakkan subsidi dibatalkan, sepeda motor kreditannya tersebut tetap akan dibiarkan atas nama Bupati Bojonegoro. Dengan alasan baginya membayar Rp2 juta dianggap berat, karena dirinya hanya PNS golongan II dengan gaji sekitar Rp1 juta per bulan.

Kekecewaan yang dialami para PNS itu, karena kenyataan kreditan sepeda motor itu, tidak sesuai dengan janji awal bahwa 500 PNS yang telah mengambil sepeda motor secara kredit mendapatkan subsidi per PNS sebesar Rp2 juta. Sementara itu dikonfirmasi Secara terpisah Sekkab Bojonegoro, Bambang Santoso enggan menanggapi kekecewaan PNS yang mengambil sepeda motor kreditas atas dibatalkannya subsidi Rp2 juta itu."Lebih baik saya diam agar tidak menjadi polemik, " katanya. (zen/antara)

PARTAI GOLKAR PERLU DIAUDIT

"Sebenarnya orang perlu mengaudit kembali kader-kader Partai Golkar. Seharusnya dalam transisi demokrasi, kewajiban mengaudit Partai Golkar ini perlu dilakukan. Di era Gus Dur ini pernah akan dilakukan, tapi gagal,"

Jakarta

Fenomena penangkapan 2 anggota DPR dari Partai Golkar dan 3 anggota DPR yang semuanya lahir dari rahim Golkar membuktikan partai berlambang beringin itu sedang menuju kebangkrutan. Saatnya rakyat menuntut audit Partai Golkar.

"Kasus-kasus alumni Golkar ini merupakan fase kebangkrutan Golkar, menuju kebangkrutan legitimasi Partai Golkar," ujar staf pengajar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Selasa (1/7/2008).

Partai berlambang beringin itu merupakan salah satu penopang rezim Orde Baru yang dominan dan hegemonik. Namun, setelah reformasi bergulir, tak pernah ada audit mengenai peranan Golkar yang seharusnya bertanggung jawab atas birokrasi dan pemerintahan yang korup.

"Sebenarnya orang perlu mengaudit kembali kader-kader Partai Golkar. Seharusnya dalam transisi demokrasi, kewajiban mengaudit Partai Golkar ini perlu dilakukan. Di era Gus Dur ini pernah akan dilakukan, tapi gagal," jelas Arie Sudjito yang akrab dipanggil Jito itu.

Hal lain adalah merebaknya praktek korup politisi-politisi ini membuktikan ada yang salah dalam rekrutmen politik di partai-partai besar seperti Golkar. Rekrutmen politik didasari oleh faktor ekonomi.

"Ini menjadi fenomena yang menarik. Ini menunjukkan partai-partai besar itu keropos," jelas Jito yang sedang menulis disertasi mengenai 3 partai, Partai Komunis Indonesia (PKI), Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

"Modus rekrutmen politik yang buruk bukan saja di Golkar. Modus yang mengandalkan ekonomi, juga dilakukan partai-partai lain," jelasnya.

Sehingga, Jito menawarkan, momen penangkapan 5 anggota DPR itu harus dipakai sebagai cara membangkitkan memori kolektif bangsa mengenai kekuasaan Orde Baru yang korup.

"Saatnya sekarang, menjelang Pemilu 2009, rakyat diingatkan memori kolektif kekuasaan yang dominatif dan hegemonik. Saatnya rakyat punya kesadaran baru untuk tidak terjebak pada penampilan partai semata," pungkasnya.