Jombang- Tim pemenangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) Calon Gubernur Jawatimur, meminta kepada Koordinator Desa (Kordes) Jombang untuk membuka rekening secepatnya, hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan KarSa yang ada di wilayah masing dapat berjalan lancar.

"setiap dana operasional kegiatan KarSa itu ada pada Kordes, maka setiap kordes diharapkan untuk membuka rekening secepatnya," ujar Martono, salah satu Tim pemenangan Karsa saat melakukan Halal Bihala dan pembekalan Kordes dan Korcam se Kabupaten Jombang, Sabtu (10/10).

Lebih lenjut Martono menjelaskan, tugas-tugas Kordinator Kabupaten (Korkab) maupun Koordinator Provinsi hanya melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan Kordes. maka dari itu, lanjut Martono, pada putaran kedua tersebut, pemenangan KarSa diserahkan langsung kepada setiap Kordes, bukan pada Korkab maupun Korprov.

"semua kekuatan untuk pemenangan itu terletak pada desa, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat,"ujar Martono.

Dari jumlah penduduk yang hampir 27 ribu orang, Martono meminta agar kordes bekerja dengan maksimal untuk memenangkan Karsa, pasalnya, tim yang datang dari Surabaya ini menganggap bahwa kemenangan Karsa untuk menjadi Gubernur Jawatimur bukanlah atas kemenangan partai, tetapi kemenangan seluruh rakyat jawatimur.

"kita tidak ingin mengalahkan yang lain, tapi kita ingin Karsa kuat pada putaran kedua mendatang,"pintanya seraya menjelaskan strategi pemenangan Karsa kepada Kordes.

kegiatan pembekalan yang dilakukan di Hotel Kartika Sentosa Jombang tersebut dihadiri 306 Desa yang ada di Kabupaten Jombang, dan rata-rata yang menjadi Kordes adalah Kepala Desa dan perangkatnya. setelah acara selesai Panitia memberikan amplop yang berisikan uang kepada Korcam untuk dibagikan kepada Kordesnya masing-masing.

"yang kita berikan itu uang untuk transportasi, sedangkan nominalnya saya tidak tahu karena saya hanya membagikan saja,"ujar salah salah satu panitia yang tidak bersedia disebut namanya. (zen)
www.jakartapress.com

Jombang-Dalam menyambut penutupan akhir lebaran saban hari raya ketupat atau sepekan setelah lebaran, warga Desa Keras, Kecamatan Diwek Jombang, mengadakan pesta petasan dengan berbagai macam ukuran dan bentuk petasan. kemarin malam, Rabu (07/10).
Ribuan petasan tersebut sengaja dinyalakan sebagai ritual tradisi tahunan yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Sebelum dinyalakan, setiap petasan dari berbagai macam ukuran dan jenis sengaja dipasang berdiri tegak pada bambu yang diberi lubang diatasnya. Hal ini dimaksudkan agar petasan bisa terbang ke Angkasa dan meledak diatas tanpa membahayakan pengunjung.

Menurut Mamat, warga setempat menjelaskan, Desa Keras merupakan daerah sentra produksi petasan. Seluruh warga setempat sudah terbiasa memproduksi petasan secara besar-besaran dan biasanya setiap bulan Ramadhan. Sisa produksi yang mereka buat biasanya dimanfaatkan dalam penutupan lebaran dengan menggelar pesta petasan.
”Ini adalah pesta petasan yang digelar sekali dalam setahun sebagai penutupan Hari Raya dan dilakukan saat Lebaran Ketupat,” kata Mamat kepada wartawan forum Nusantara.
lebih jauh Mamat menjelaskan, tahun ini warga jarang yang membuat petasan dikarenakan biaya produksi semakin mahal. sehingga hanya beberapa orang saja yang membuat agar tradisi pesta petasan tersbut tidak punah.
"sekarang harga obatnya naik, untuk sreng (salah satu bahan untuk membuat petasan) sebesar 35 ribu, kalau dulu 17 ribu,"tukasnya.
sementara itu, banyaknya letupan petasan yang meletus diangkasa, praktis menyedot perhatian masyarakat Jombang dan membuat mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung pesta petasan tersebut. Mereka yang datang tidak hanya dari masyarakat Jombang, melainkan ada juga yang datang dari luar Kota seperti Kediri, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto serta Surabaya
Pengunjung rela datang jauh-jauh untuk refreshing karena menganggap tradisi pesta petasan ini cukup unik dan satu-satunya yang terdapat di Jawa Timur. Prasetyo adalah salah satu pengunjung yang datang dari Kediri, mengatakan pesta petasan ini hanya terjadi setahun sekali dan sayang kalau dilewatkan.
”Dari Kediri saya rombongan bersama teman-teman hanya untuk menyaksikan pesta petasan yang satu-satunya ada di Jawa Timur ini,” ungkap prasetyo disela-sela sedang asik mendengarkan suara petasan sambil sesekali memuji suara petasan yang menggelegar.

Jombang - Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin iskandar alias Cak Imin, tidak mempermasalahkan perkataan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yakni tidak memaafkan kesalahan dirinya secara politik, is juga menganggap hal tersebut tidak mempengaruhi dalam perpolitikan didalam partai berlambang bola dunia tersebut.

“Biarkan saja, ngapain ambil pusing,bagi saya itu tidak ada masalah,” kata Muhaimin Iskandar, saat ditemui seusai melakukan konsolidasi dan halal bihalal partai PKB yang dihadiri DPC PKB se Jawatimur, di kantor DPC PKB Jombang, kemarin (07/10).

Hal senada juga sama dengan yang dikatakan Imam Nahrawi, Ketua DPW PKB Jawatimur bahwa PKB kubu Cak Imin juga tidak pernah mempermasalahkan perkataan Gus Dur yang tidak memaafkan Cak Imin. lebih lanjut Imam Nahrawi mengatakan, kalau selama ini hubungan antara Cak Imin dengan Gus Dur baik-baik saja dan tidak ada masalah.
"kemarin Gus Dur dan Cak Imin sudah berlebaran bersama dan saling berjabat tangan serta saling bermaafan, menurut saya perkataan Gus Dur yang tidak mau memaafkan Cak Imin itu merupakan pendidikan politik,"ujar Imam Nahrawi kepada Jakarta Press seraya buru-buru memasuki mobil pribadinya dan menyusul rombongan Cak Imin tanpa menyebutkan tujuannya.

seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Gus Dur menganggap Cak Imin bukan orang yang jujur dan berpengalaman atau orang yang mempunyai kepandaian dalam bidang tertentu, sehingga ia masih belum bisa memaafkan secara politik, namun secara kekeluargaan mantan Presiden RI ini masih bisa memaafkan, hal tersebut untuk memelihara persaudaraan kekeluargaan. (Zen)

Surabaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar acara buka bersama dengan santri Alumni Ponpes Langitan Tuban dan Kyai NU Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Kantor Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Surabaya itu, tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan politik.


Namun tuan rumah, Chorul Anam, yang juga Ketua Umum DPP PKNU membantah dugaan itu. "Ini murni kegiatan silaturahmi Pak JK dengan para Kyai. Mengingat Pak JK itu juga warga NU, ayahnya juga pendiri NU Makasar" Ujar Cak Anam panggilan akrabnya.

Cak Anam menambahkan, sedianya acara buka bersama itu akan digelar di Ponpes Langitan, Widang Tuban. Namun karena pertimbangan waktu, jarak tempuh Surabaya-Langitan memakan waktu 3 Jam dan acara harus dilaksanakan menjelang magrib, maka dipilihlah Surabaya. "Tapi konteknya tetap silaturahmi dengan alumni Ponpes Langitan dan Kyai NU Jawa Timur", imbuhnya.

sedikitnya 150 lebih Kyai berpengaruh di Jawa Timur yang hadir dalam acara ini. Mereka terlihat santai dan "gayeng", karena acara tersebut dikemas secara sederhana dan dalam bentuk lesehan. Kepada para Kyai NU, JK mengaku seperti dalam rumah sendiri. Selain masih tercatat sebagai pengurus NU Makassar, JK juga mengaku sejak kecil sudah sering berhubungan dengan Kyai, melanjutkan tradisi yang diwarisi ayahnya.

"Waktu kecil, saya sering melayani kiai-kiai NU yang merupakan teman bapak saya. Saya salaman dengan mereka. Menjelang dewasa, saya menemani mereka, tapi tetap saja juga melayani. Jadi di sini, saya merasa seperti berada di rumah sendiri," kata JK dihadapan keluarga besar Ponpes Langitan di Gedung Astranawa, Surabaya, Minggu (28/9/2008).

Pada kesempatan itu, orang nomor dua RI ini juga berjanji akan memberikan bantuan pendidikan kepada Sekolah Negeri, Swasta dan Pesantren. Bahkan tenaga pengajar di lembaga-lembaga itu juga akan mendapatkan bantuan dari anggaran negara (APBN).

"Dulu, guru negeri saja yang mendapat bantuan pendidikan. Nanti, semuanya baik negeri, swasta maupun pesantren dapat bantuan juga,"ucap janjinya. (Zen/JP)

JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan pimpinan parpol atau gabungan parpol tidak bisa main-main dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Sebab, dua pasal di RUU Pilpres akan memberi sanksi berat bagi mereka yang mundur di tengah jalan.
Ada dua sanksi yang disiapkan yakni, pidana maksimal 72 bulan dan denda maskimal Rp100 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 247 dan 248.

Dalam pasal 247 huruf 1, disebutkan setiap capres-cawapres yang sengaja mengundurkan diri setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum hingga pemungutan suara putaran pertama akan dikenai kurungan minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan serta denda paling sedikit Rp25 miliar paling banyak Rp50 miliar. Pada huruf 2 ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan parpol dan gabungan parpol yang sengaja menarik pasangan calonnya.
Sedangkan pada pasal 248 ayat 1 disebutkan, setiap capres-cawapres yang sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua akan dikenai kurungan minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta denda paling sedikit Rp50 miliar paling banyak Rp100 miliar.
Pada huruf 2 ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan parpol dan gabungan parpol yang sengaja menarik pasangan calon hingga pelaksanaan putaran kedua.
Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden Andi Yuliani Paris mengatakan, pengaturan tersebut untuk memberi efek jera bagi pasangan capres. Menurut dia, mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas bisa merusak proses demokrasi.
"Jangan sampai Pilpres dibuat ajang main-mainan saja," kata Andi di Gedung DPR.
Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan keberatan dengan adanya pemberian sanksi kurungan dan denda miliaran rupiah bagi capres atau cawapres yang mundur di tengah proses pilpres. Menurut dia, setiap pasangan capres-cawapres tetap berhak untuk mengundurkan diri dari proses politik. Sebab, setiap pasangan capres pasti akan memperhatikan perkembangan survei untuk mengukur peluang.
"Kalau akhirnya pasangan capres-cawapres ini sadar tidak mungkin menang, lantas mundur, dan berkoalisi dengan pasangan lain, apa itu salah," katanya.(PO)

Jombang - Untuk mendapatkan simpatisan dan dukungan dari Masyarakat Jombang, Tim pemenangan calon gubernur (cagub) Jawatimur pasangan Khofifah indar parawansah dan Mujiono (Kaji), membagi-bagikan ta’jil setiap hari ta’jil kepada masyarakat yang akan berbuka puasa.
“setiap hari kami membagikan ta’jil sebanyak 600 ta’jil kepada masyarakat,”tutur Raji, salah satu panitia yang ikut membagikan ta’jil pada masyarakat di seputar Jalan Merdeka Jombang, kemarin (22/09)

Lebih lanjut Raji menjelaskan, ta’jil tersebut dibagikan dibeberapa tempat yang banyak dikerumuni masyarakat dan letaknya strategis.

“sebelumnya di Pasar dan ini yang kali keduanya dilakukan di depan Undar (Jalan Mardeka, red),” katanya.

Banyaknya ta’jil yang diberikan tiap hari kepada masyarakat tersebut, Raji menerangkan bahwa makanan tersebut di ambil dari relawan ibu-ibu ranting muslimat Jombang yang kemudian dikumpulkan di Kecamatan secara bergiliran lalu.

“tim Kaji hanya mengambil di pos-pos kecamatan yang ada Jombang secara bergantian, kemudian kita bagikan kepada masyarakat, setiap hari menghabiskan sebanyak 600 ta’jil. Katanya.

Seperti yang diketahui, Pasangan Ka-Ji merupakan cagub yang lolos pilihan gubernur jatim putaran dua mendatang yang akan melawan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), setelah mengalahkan cagub lainnya yakni Sutjipto-Ridwan Hisyam (SR), Soenaryo-Ali Maschan Musa (Salam) dan Achmadi-Suhartono (Achsan). (Fin)

JOMBANG – Kendati Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah digulirkan awal September lalu, namun tidak semua masyarakat miskin (maskin) di Kabupaten Jombang merasakan. Praktis, Rumah Sakit Daerah (RSD) Jombang pun kesulitan untuk melayani pasien maskin yang bukan pemegang kartu Jamkesmas.


“Sejak 1 September 2008 Jamkesmas diberlakukan. Dan kartu juga sudah didistribusi sebagai identitas sah yang berhak mendapat pelayanan Jamkesmas. Jadi mulai itu (1 September, red) rumah sakit hanya melayani pemegang kartu saja,” tandas Wakil Direktur (Wadir) RSD Jombang, drg. Budi Nugroho, Senin (22/9) kemarin.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, belum terlayaninya maskin secara keseluruhan akibat terbatasnya pelayanan pasien Jamkesmas di RSD Jombang. Keterbatasan pelayanan itu, kata Budi, karena RSD Jombang terpatok oleh adanya quota Jamkesmas yang diperuntukkan maskin.

“Quotanya 255.130. Dan kita tidak dapat melayani lebih dari yang sudah ditentukan,” jawabnya.

Menurut Budi, peruntukkan Jamkesmas bagi maskin sangat tergantung pada tim verfikasi. Verifikator yang dimiliki RSD Jombang nanti akan mendata secara detil para Jamkesmas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Tim verifikator itu yang nantinya hanya mensahkan pelayanan bagi Jamkesmas pemegang kartu saja. Diluar itu tidak boleh memanfaatkan Jamkesmas,” paparnya.

Ditanya kemungkinan adanya pasien bukan Jamkesmas ? Dengan lugas, Budi mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak dengan aturan Jamkesmas untuk pemegang kartu. Namun, ia memastikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah menganggarkan biaya bagi pasien maskin di luar pemegang kartu Jamkesmas.

“Kita sangat memahami jika Jamkesmas itu untuk masyarakata miskin, dan menjadi tanggungjawab negara. Tapi, aturan yang diberlakukan mengakibatkan rumah sakit harus tunduk. Tapi pemerintah daerah tetap berupaya menyediakan anggaran pelayanan kesehatan untuk maskin diluar quota,” ingat Budi tanpa menyebut total anggaran yang disediakan.

Diakui oleh Budi, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para maskin di luar 'jatah' berbeda dengan pasien Jamkesmas. Sebab, para maskin diluar pemegang kartu Jamkesmas terbatas pada pelayanan dasar di tingkat Puskesmas atau di rumah perawatan.

“Sebenarnya hampir sama dengan Jamkesmas tapi dari APBD. Dan itu baru sebatas pelayanan di Puskesmas perawatan. Jadi, dengan bukti identitas kartu yang terdata di tingkat desa dan kecamatan itu menjadi pertanggungjawaban kita untuk mebebaskan biaya,” tandasnya. (Zen)