BATAM— Kasih ibu sepanjang masa. Itu dibuktikan dengan sakit selama mengandung, sakit sewaktu melahirkan, dan sakit ketika membesarkan, dipastikan tidak akan pernah dibagi-bagi. Bagi seorang ibu, rasa bangga anaknya tumbuh sehat dan besar akan menghilangkan rasa sakit, betapa pun dia menderita.Namun, penderitaan seorang ibu yang hamil dan melahirkan tentunya tak seberat derita Sri Maryati (40). Ia mengandung
seorang bayi dan tumor seberat 30 kilogram secara bersamaan. Semangat yang luar biasalah yang membuat Sri bisa bertahan. Ia bisa melahirkan anaknya dan sekaligus tumor yang dideritanya dalam waktu yang berbeda. Akhir penderitaan Sri Maryati tuntas, Jumat (29/8) dini hari, setelah tumor sebesar drum itu berhasil diangkat tim dokter di Casa Medica Centre, Mukakuning. Operasi besar yang dilakukan dokter berakhir pukul 00.30. Ini adalah kelahiran "kedua" Sri Maryati setelah bayi yang hidup berdampingan dengan tumor di dalam rahim Sri juga lahir selamat pada 16 Juni 2008. Hebatnya lagi,


si jabang bayi yang bernama Muhammad Yusuf itu lahir normal meskipun beratnya hanya 2,1 kilogram.

Sri Maryati divonis menderita penyakit kistoma ovarihi permegna suspec melijnancy, yang artinya tumor ganas di daerah ovarium. Tumor di daerah vital kehamilan wanita ini memang banyak ditemui. Namun, pada Sri, penyakit itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap hamil dan melarirkan. "Perjuangan Ibu Sri ini sangat luar biasa. Hamil anak keenamnya, tanpa diduga membawa penyakit berbahaya jenis tumor," kata dr Zulfikar SpOG, dokter kebidanan RS Cassa Medica, Mukakuning, Jumat.

Dokter curiga ketika usia kandungan Sri memasuki tujuh bulan. Waktu itu perut Sri sangat besar hingga hampir sebesar drum. Setelah dilakukan USG, ternyata di dalam rahim Sri tidak hanya terdapat bayi, tapi juga tumbuh daging berukuran 25 x 25 cm. Daging besar itu mendesak sang bayi sehingga mengganggu pertumbuhan janin.

Zulfikar mengatakan, perjuangan hidup Sri mempertahankan bayinya agar tetap hidup dan lahir ke dunia tentu sangat berat. Sebab, penderitaan itu ia alami selama setahun dan pertumbuhan tumor berkembang pesat.

Sebelum ke RS Cassa Medica, Sri sebenarnya sudah melakukan pengecekan di dua rumah sakit lain. Dokter menyarankan agar bayi dan tumor diangkat sekaligus dan Sri harus merelakan bayinya tidak selamat. Namun, Sri tidak mau karena ia tetap ingin bayinya lahir ke dunia dengan selamat, apa pun risikonya.

Akhirnya, di RS Cassa Medica Center, ia meminta kepada dokter agar bayinya dulu yang diselamatkan. Karena ukuran bayi di usia kandungan tujuh bulan itu kecil, maka si bayi bisa lahir dengan selamat. Namun, dokter belum mau mengangkat tumor karena kondisi Sri yang belum memungkinkan. Tumor itu baru bisa diangkat dua bulan setengah setelah dia melahirkan.

"Saya bersama dr Gusno SpAN bekerja keras mengeluarkan seluruh tumor yang ada di tubuh korban. Saya telah bedah perut ibu itu hingga batas maksimal. Tapi ukuran tumornya memang sangat besar sehingga kami harus menyedot dan membelah tumor tersebut untuk mengurangi cairannya. Baru kemudian tumor dapat terangkat seluruhnya," kata Zulfikar.

Atan (49), suami Sri Maryati mengaku kaget dengan penyakit yang diderita istrinya. Warga Puskopkar, Batuaji ini bersyukur karena proses operasi berjalan lancar dan istrinya selamat. "Ibu sedang tidur dan terlihat lelah sekali. Usai operasi tadi dia telah sadar. Tetapi dia tidak boleh berbicara dan ditemui. Sebagai suami, kejadian ini sangat mengagetkan, apalagi ini tidak wajar," ujar Atan.

Ia berharap, penyakit yang diderita istrinya ini bisa sembuh total. Ia juga berencana tidak akan menambah anak lagi karena khawatir dengan keselamatan istrinya. "Mungkin ini yang terakhir hamilnya," ujar Atan singkat.

Bagi dr Zulfikar, operasi tersebut merupakan perjuangan yang sangat melelahkan. Selain besar dan beratnya tumor yang harus dikeluarkan, mereka juga harus memikirkan kondisi Sri Maryati. "Bayangkan, berat tumor ketika kita keluarkan, ukurannya sudah 60 x 60 cm dengan berat 30 kg lebih," ujar Zulfikar.

Karena ini kasus yang pertama, Zulfikar belum bisa mengutarakan apa penyebab tumor ini. Banyak faktor, bisa karena faktor keturunan atau karena konsumsi makanan. "Kita masih tunggu hasil uji labor dulu. Kita tidak bisa pastikan apa penyebabnya, dan kita juga ingin mengetahui apakah ini jenis tumor ganas atau tidak," ujar Zulfikar.

Tumor dan kanker rahim yang menyerang wanita juga bisa terjadi akibat prilaku hubungan seks. Misalnya, fungsi kelamin, entah dari sisi wanita maupun sisi prianya tidak bersih dan tidak sehat. "Wanita terkena kanker bisa tertular dari pria," ungkap Zulfikar. Nice, Humas Cassa Medica Centre Mukakuning, mengungkapkan, keberhasilan tim dokter mengangkat tumor ini sengaja dipublikasikan karena ini penyakit langka. Skala kejadiannya sangat jarang, apalagi ini pertumbuhan tumor yang berbarengan dengan pertumbuhan janin di dalam rahim. "Mudah-mudahan dengan kasus ini, edokteran dapat mempelajari penyebabnya," kata Nice.(Zen.Kom)

BANYUWANGI-Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari, sejak Kamis lalu, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Bupati wanita itu diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 19,7 miliar.
Bagi sebagian besar masyarakat di Banyuwangi, ditetapkannya Ratna sebagai salah satu tersangka kasus Lapter, membuat sosok istri Bupati Jembrana, Bali, Prof. DR, drg, I Gede Winasa ini semakin kontroversial. Kebijakan-kebijakannya yang dinilai terlalu berani serta isu tentang cara pengambilan kebijakan yang banyak dikendalikan oleh suaminya, mendorong orang semakin ingin tahu siapa Ratna sebenarnya.


Sebelum berhasil menduduki kursi Bupati melalui perebutan sengit Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2005, Ratna tercatat sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jembrana, Bali. Kemunculan Ratna sebagai salah satu bakal calon (Balon) bupati waktu itu, cukup mengagetkan masyarakat. Ratna yang nyaris tidak dikenal oleh masyarakat Banyuwangi saat itu, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang cukup fenomenal setelah berhasil menyingkirkan empat pasangan calon bupati lain yang rata-rata sudah dikenal luas masyarakat.

Ratna yang awalnya sempat memenangkan konvensi calon bupati dari PDIP Banyuwangi ini akhirnya harus banting stir mencari “kendaraan lain” setelah secara kontroversial tersingkir di tingkat provinsi. Wanita kelahiran Banten yang pernah beberapa tahun tinggal di Banyuwangi itu kemudian memilih Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) atau yang sering disebut sebagai partai gurem, sebagai tumpangannya menuju P-1.

Dan ternyata Ratna berhasil melenggang ke kursi Bupati Banyuwangi hingga 2010 mendatang. Setelah tiga tahun memimpin Banyuwangi, kini banyak rintangan yang harus dihadapi wanita enerjik ini. Terakhir, kalangan DPRD dikabarkan bakal menggunakan hak interpelasi terkait terjadinya pembengkakan anggaran belanja modal pada APBD 2008 sebesar Rp 4,122 miliar. Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPRD, Ir HM Eko Sukartono, mengatakan, DPRD akan menggunakan hak interpelasi untuk mendapat kejelasan masalah tersebut. “Kita tidak akan langsung dengan hak angket, tetapi melalui interpelasi dulu. Dan saat ini, sudah ada 8 orang anggota yang mengajukan penggunaan hak istimewa tersebut. Insya Allah, Minggu depan kita akan mulai menggelar Panmus untuk mempersiapkan pelaksanaannya,” jelas Eko.

Beberapa kebijakan Bupati Ratna Ani Lestari selama memimpin dinilai banyak pihak kontroversial. Antara lain, Instruksi Bupati Nomor 1/2005 tentang Penghentian Pungutan Bagi Orang Tua Siswa, Instruksi Bupati Nomor 2/2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Lalu keputusan Bupati Nomor 188/33/KEP/429.012/2006 tentang Standar Barang dan Harga Kebutuhan Pemkab Banyuwangi Tahun 2006.
Dalam surat keputusan Bupati Nomor 188 ini menjiplak dokumen serupa Kabupaten Jembrana, Bali dan mencantumkan standar satuan harga daging babi (suami Ratna adalah Bupati Jembrana, Red).

Kebijakan lain Bupati Ratna yang kontroversial adalah penghentian 32 kepala sekolah secara sepihak, kebijakan bantuan pendidikan dari APBD hanya diperuntukkan untuk lembaga pendidikan negeri.

Kebijakan ini mengancam sekolah swasta yang dikelola ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah. Kebijakan rencana pembuatan pabrik gula terbesar di Pulau Jawa yang lokasinya di Siliragung dengan nilai investasi Rp 700 miliar. Lalu, kebijakan penghentian operasional dua unit kapal Sritanjung dan terakhir instruksi kepada lurah/kepala desa agar melarang masyarakat melakukan istighotsah dan pengajian. Juga ketidakjelasan status agama Bupati Banyuwangi. Kebijakan terakhir ini dinilai para kiai menyinggung perasaan umat Islam setempat.

Dalam kasus ini, Ratna tak sendiri. Beberapa orang penting di Banyuwangi, juga diduga terlibat. Sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Lapter periode 2006 – 2007, Ratna ditengarai turut bertanggung jawab atas kerugian negara sekitar Rp 19,76 miliar. Ratna juga dituding turut terlibat dalam penggelembungan harga tanah. "Dia meneruskan apa yang dilakukan bupati sebelumnya," ujar JAM Pidsus Kejagung, Marwan Effendy, kemarin.

Dua Pejabat Ditahan
Jaksa penyidik kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari, Jum’at (29/8) kemarin menahan dua tersangka lain yakni: mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi yang kini menjabat sebagai Kepala BPN Sangata, Kalimantan Timur, Ir Nawolo Prasetyo dan mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi 2006, Drs Sudjiharto.

Penahanan terhadap Nawolo dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB. Selang satu jam kemudian, ganti Sujiharto yang digiring menuju mobil tahanan untuk dititipkan di lambaga pemasyarakatan (Lapas) kelas II Banyuwangi. Mereka ditahan setelah diperiksa tim jaksa gabungan sejak pukul 08.00 WIB.

Sebelumnya, Kamis (29/8) lalu, tim jaksa juga menahan mantan Kepala Desa Pengantigan, Drs HM Effendi, yang disebut-sebut sebagai “pemeran utama” kasus yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah tersebut.

Ketua tim jaksa penyidik, Muhammad Anwar, mengatakan, kedua tersangka ditahan karena keterlibatannya dalam pembebasan tanah Lapter sehingga menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 41 miliar. Pada periode pembebasan tanah tahun 2002-2005, Nawolo Prasetyo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Banyuwangi, juga tercatat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapter. Menurut Anwar, tersangka tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya yaitu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan musyawarah dengan para pemilik tanah. Tersangka, katanya Anwar, justru melegalisir sertifikat lahan yang sudah ganti nama menjadi milik Effendi dan keluarganya. Sedangkan Sujiharto, selain sebagai Sekretaris Kabupaten tahun 2006 dia juga menjadi Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah Lapter. Sebagai Sekkab, Sujiharto dinilai paling bertanggungjawab dalam penganggaran dan persetujuan pencairan keuangan. Tersangka juga dianggap lalai melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. "Seandainya kedua tersangka melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tidak akan ada kerugiaan negara," kata Anwar yang juga menjabat Kepala Subbidang Tindak Pidana Korupsi, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung ini.

Menurut Anwar, proses pembebasan tanah untuk lahan Lapter ini menyimpang dari Pasal 10 dan pasal 15 Peraturan Presiden (Perpres) No 65/2006 tentang perubahan atas Perpres No 36/2005 dan Kepres No 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Untuk itu, tersangka bisa dijerat Pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor tentang penyalahgunaan jabatan pemerintahan karena terlibat dalam pemborongan atau pengadaan jasa.

Atas penahanan kliennya ini, Kuasa Hukum Sudjiharto, Yun Suryotomo, menyatakan bahwa penahanan kliennya terlalu prematur. Menurutnya, pekan depan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan dan mengadu ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Selama ini klien saya selalu kooperatif," ujar Yun.

Dengan ditahannya Nawolo dan Sudjiharto, berarti empat dari tujuh tersangka yang telah ditetapkan sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan. Satu tersangka, mantan bupati Samsul Hadi, terlebih dulu telah mendekam dalam Lapas karena kasus pembeliaan galangan kapal fiktif senilai Rp 25,5 miliar.

PDIP : Hormati Proses Hukum
Sementara itu, pengurus DPD PDIP Jatim memilih bersikap bijak dengan penetapan Bupati Ratna sebagai tersangka korupsi Lapter di Banyuwangi. DPD PDIP belum bisa memberikan sanksi ataupun dukungan. “Memang teman-teman DPC PDIP Banyuwangi sudah konsultasi ke DPD, tapi kita tampung dulu,” jelas Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jatim kemarin.
Untuk sementara, PDIP secara organisatoris mengikuti kehendak masyarakat Banyuwangi secara umum. Dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. “Silakan proses hukum berjalan, soal kita dukung atau tidak, perlu dibahas lebih lanjut oleh partai,” tandasnya.

Ditambahkannya, terhadap pribadi Ratna seperti ini memang belum ada keputusan partai yang baru. Meski secara faktual dalam kepemimpinannya, Bupati Ratna banyak tidak melihat kaidah masyarakat dan kepartaian. “Kita pelajari dulu, bersama pengurus DPD dan DPC Banyuwangi, agar kejadian ini tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan juga partai,” paparnya. Untuk diketahui, Bupati Ratna merupakan kader tulen PDIP. Meski dalam pilkada Banyuwangi lalu, Ratna sempat mendaftar melalui PDIP tapi tidak direkom. Ia pun lantas lewat partai-partai gurem. Tindakan melenceng dari garis partai juga sempat terulang oleh suaminya saat maju sebagai calon Gubernur Bali tanpa menggunakan kendaraan PDIP. (Zen/sby)

JOMBANG-Setelah sebelumnya Polres Jombang melakukan razia Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah kecamatan Kabuh Jombang beberapa hari yang lalu, kembali aparat kepolisian melakukan razia ke se jumlah hotel yang ada di Jombang, dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan. Dalam operasi yang dilakukan jajaran Samapta Polres Jombang, sedikitnya berhasil mengamankan 11 pasangan mesum yang sedang berada didalam hotel. kemarin, Jum'at (29/8/2008).

Kebanyakan dari pasangan mesum yang terjaring polisi lagi asyik memadu kasih didalam hotel. Saat mengetahui tentang kedatangan beberapa petugas,mereka lari terpontang-panting menyelamatkan diri.

Dari informasi yang dihimpun, dalam operasi kali ini, pasangan mesum yang tertangkap paling banyak dari Hotel Sumber Rejeki yang ada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jombang. Dari hotel tersebut, petugas menggelandang 5 pasangan mesum. Menurut AKP Sugeng Widodo, Kasatsamapta, operasi yang membawa dua truk itu digelar dalam rangka mendekati bulan suci ramadhan. Sehingga memasuki bulan suci yang tinggal dua hari lagi ini masyarakat bisa tenang.

Lebih jauh, Widodo menjelaskan, seluruh pasangan yang terjaring merupakan pasangan diluar nikah. Selain dari Jombang, mereka juga berasal dari Lamongan, Nganjuk dan Kediri. "Untuk itu kita akan melakukan pembinaan," pungkas Widodo. (zen/bj/yus)

JOMBANG- Kendati jabatan Bupati Jombang kurang satu bulan, tak membuat Ali fikri Bupati Jombang enggan untuk melakukan bongkar pasangan pejabat birokrasinya. Sedikitnya, 67 pejabat baik Eselon II,III dan IV dimutasi massal olehnya, kemarin malam (26/08).

Dalam penyampaian sambutannya, Ali fikri mengatakan, mutasi yang dilakuakan tersebut merupakan bentuk perubahan terhadap kinerja di Birokrasi. Selain itu, mutasi itu juga bertujuan untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, dan mempermudah pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang dalam menyelesikan beberapa agenda.

”Dalam waktu yang singkat ini, kita harus menyelesaikan diantaranya adalah Pembahasan PAK, Agenda Ramadhan dan menghadapi pilgub putaran kedua serta pelantikan bupati terpilih,” Ujar Ali fikri yang juga ketua DPD PAN Jombang.

Ali fikri menambahkan, bagi pejabat yang baru menempati posisinya, diharuskan untuk saling berkomunikasi dengan jajaran dibawahnya. Selain itu, masih dalam penjelasannya, mutasi tersebut bukan semata-mata momok dalam pekerjaan, melainkan dijadikan sebagai sarana untuk bekerja yang lebih baik.

”Dengan adanya mutasi ini, para pejabat dapat menyegarkan dengan suasana yang baru,” sambungnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Jombang itu menyampaikan pesan, bahwa sangat diperlukan peningkatan pemberdayaan staf dan yang terpenting adalah membangun komunikasi dan koordinasi antara Kabid dan Kasi yang lebih baik.

"Menghadapi bulan ramadhan, kita harus mengantisipasi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,"katanya di hadapan para pejabat seusai pelantikan di Ruang bung Tomo Pemkab Jombang.

Sementara itu, diketahui beberapa pejabat yang mengalami perubahan, diantaranya, Drs Chilmi yang sebelumnya duduk di Kabag Sosial kali ini sebagai Camat Plandaan menggantikan Supadil. Kemudian Sujoto, Msi yang sebelumnya sebagai Kakan Satpol PP, kini kembali ke 'rumah lama' sebagai Kadis Perhubungan. Sedangkan untuk Kadis Indagkop, setelah di tinggal oleh Ja’far Jazuli yang pensiun, kini di isi oleh Sunarjo, MSi yang sebelumnya Asisten III Setdakab Jombang. Kemudian, Drs Muhdhlor yang sebelumnya sebagai Sekcam Kecamatan Tembelang, kini menjabat sebagai camat Ngusikan.

Posisi Asisten III Setdakab Jombang ditempati oleh Drs Mahmud yang sebelumnya sebagai Kadis Lingkungan Hidup. Sedangkan posisinya, digantikan oleh Nawi yang sebelumnya sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPEDDA). sedangkan Purnama Aji yang sebelumnya menjabat sebagai KTU di Dinas Perhubungan, menduduki jabatan sebagai Kakan Satpol PP. Selain posisi Kepala Dinas juga dilakukan beberapa pergantian di lingkup Camat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian juga Sekretaris Kelurahan. (Zen)

JOMBANG-Setelah sebelumnya aktifitas kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang kubu Muhaimin Iskandar, dipindahkan ke Pondok Pesantren Al Iskandariyah Desa Denanyar, Kabupaten Kota Jombang, yang disebabkan terjadi penyerbuan yang dilakukan DPC PKB Kubu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur karena berkas-berkas pencalegan juga dibakar massa. Kini konflik kedua kubu tersebut terus berlanjut, pasalnya dua tokoh PKB Jombang itu saling berebut kantor kesekretariatan partai.


Hasil informasi yang diterima dari berbagai sumber di Partai Kebangkitan Bangsa, Kantor yang terletak di jalan Adi Sutjipto Denanyar Jombang ini terbagi dua tempat, yakni Pimpinan Halim berada di halaman utara kantor sedangkan Pimpinan Basyaruddin di halaman sebelah barat kantor.

Menurut Halim Iskandar Ketua PKB Kubu Muhaimin yang juga ketua DPRD Jombang mengatakan, pihaknya hanya memandang massa yang kini menempati kantornya bukan kader partai, akan tetapi hanya sebatas tamu yang patus di hormati.

“bagi kita mereka hanya sebatas tamu saja, dan semua orang tahu PKB saya itu yang sah, baik secara hukum maupun secara sosial”singkatnya, saat di hubungi melalui ponsel selulernya.

Secara terpisah ditemui Basyarudin Shaleh ketua PKB Kubu Gus Dur menjelaskan, ia akan menemui kubu Halim untuk melakukan pembicaraan terkait partai guna pemenangan pemilu 2009 mendatang.
“bagi kita yang penting partai di bawah pemimpinan Gus Dur harus tetap besar,”katanya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Konflik ini dipicu dari dualisme kepengurusan DPP PKB. Ketika Muhaimin Iskandar dipecat oleh Gus Dur, DPC PKB Jombang yang dipimpin Abdul Halim Iskandar menolak pemecatan Muhaimin. DPC PKB pimpinan Halim lantas dibekukan kubu Gus Dur, sehingga digelar Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercablub). Pengurus yang terpilih ditandatangani Ali Masykur Musa dan Gus Dur. Saat Mahkamah Agung memutuskan kepengurusan dikembalikan ke Muktamar Semarang Abdul Halim menolak untuk dibekukan. (Zen)