Jombang - Ratusan Para Guru Tidak tetap (GTT) Jombang yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jombang, Hal itu dilakukan untuk mengadukan nasib mereka yang selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Selasa (25/11) kemarin.

Kedatangan tamu tak diundang yang terdiri dari guru SMA dan SMK swasta itu diterima oleh Komisi D DPRD Jombang. sekitar 10 orang dipersilahkan untuk memasuki ruangan komisi untuk menyampaikan keluhannya.

Wakil ketua komisi D, Genti Suwarno mengatakan untuk masalah kesejahteraan para guru kedepannya sangat tergantung pada pemerintah daerah (Pemda). Pihaknya tidak bisa memutuskannya.

"Kami hanya menjembatani saja. Mereka kesini hanya untuk memohon perhatian dari Pemda dengan mengajukan permohonan sebagai pegawai daerah jika pemerintah menolak mengangkat mereka menjadi PNS," ujarnya.

Genti menambahkan, mengenai PP 48 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa rekruitmen tenaga pengajar yang layak diangkat menjadi PNS hanyalah guru yang mengajar di sekolah negeri saja. sedangkan itu tidak berlaku kepada GTT.
Namun, mereka masih bisa diangkat menjadi pegawai daerah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh daerah.

"Seorang GTT harus memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai syarat menjadi pegawai daerah. Dan untuk memperolehnya harus memiliki jam terbang mengajar minimal 24 jam dalam jangka waktu satu minggu," terangnya.

Sementara itu, Koordinator FGTT, Herlina, sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak tanggap dan tidak memperdulikan dengan nasib guru honorer atau GTT. Padahal, menurutnya selama ini pengabdian yang mereka lakukan sudah sangat layak untuk diangkat menjadi PNS.

"Rata-rata semua anggota FGTT sudah 20 tahun mengabdikan dirinya menjadi tenaga pendidik, tapi mengapa sikap pemerintah tidak pernah sekalipun memperhatikan, Kami ini juga manusia," katanya dengan nada kecewa kepada para wartawan.zn

Jombang - Dewan Syuro Partai PArtai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang sebelumnya pernah memberikan pernyataan untuk tidak memilih (Golput) pada Pilpres 2009 mendatang. Kini diikuti oleh PKB versinya yakni tidak memilih pada pilpres 2009 mendatang. Hal tersebut dikatakan oleh Basyaruddin Saleh, Ketua DPC PKB versi Gus Dur, Selasa (25/11) kemarin
"Hingga saat ini DPC PKB Jombang melaksanakan instruksi dari Gus Dur untuk golput," ujurnya.

Menurut Basyarudin, pilihan Golput itu bukan berarti tidak memilih, namun pada pilpres 2009 mendatang suara PKB Gusdur tidak akan memilih PKB versi cak Imin (Muhaimin Iskandar). Sekarang inimasyarakat sudah pintar dan mengerti, Tanpa seruan golput dari Gus Dur, Golput tetap akan meningkat.

"Saya tegaskan kembali, pada pilpres mendatang kami tidak akan memilih PKB versi Muhaimin Iskandar," tegasnya.

Sementara terkait dengan konggres golput yang digelar oleh KH. Sholahuddin Wahid yang juga adik kandung Gus Dur. Basyaruddin menjelaskan persoalan itu tidak ada hubungannya. Selain itu, beberapa waktu lalu PWNU yang menyatakan kecaman terhadap Gus Dur dengan seruan golputnya, namun itu tidak berimbas sama sekali.

"Konggres golput dan pernyataan PWNU tidak akan berimbas terhadap pernyataan Gus Dur. Justru sikap PWNU itu lebih politik ketimbang partai politik. Lihat saja nanti, 27 November 2008 mendatang, kami akan melakukan konsolidasi penguatan wacana golput disetiap lini," katanya.

Basyaruddin yang juga ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Jombang ini mengatakan pencalonan Gus Dur pada Pilpres 2009 mendatang tidak akan menggandeng figur dari PKB, namun yang akan mendampinginya sosok figur yang sesuai dengan pilihan rakyat.

"Sosok seorang figur diluar PKB adalah pemimpin yang lebih diinginkan rakyat," Pungkasnya tanpa menyebutkan nama yang akan mendampingi Gus Dur nanti. zn

Jombang – Para Kyai dan aktifis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jombang telah memprediksikan Pasangan KarSa yang akan menang dalam gugatan yang dilayangkan oleh Cagub Khofifah-Mudjiono (KaJi) terhadap Cagub pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), Sebab, gugatan KaJi atas dugaan kecurangan suara di beberapa daerah itu tidak mampu mengungguli perolehan suara KarSa saat ini.

Salah satunya KH.Irfan Sholeh, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang ini mengatakan KarSa yang akan memenangkan dalam putusan MK. ia menilai selama ini pelaksanaan Pilgub 24 November lalu telah berjalan sesuai dengan prosedural dan tidak ada kecurangan sama sekali.
"Insya Allah kita doakan semoga KarSa yang menang," tuturnya ketika ditemui di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Selasa (25/11) Kemarin.

Gus Irfan panggilan kesehariaannya menjelaskan, selama ini para kyai yang telah mendukung KarSa tidak pernah meminta imbalan apapun dari KarSa. "Coba dilihat para kyai yang mendukung KarSa kaya-kaya semua, mana mungkin meminta imbalan," tegasnya.

Tentang issu yang berkembang bahwa Pasangan Calon Gubernur KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) telah melakukan intimidasi kepada Cagub pasangan KaJi (Khofifah-Mudjiono) secara tegas Kyai yang akan maju menjadi Caleg dari PPP ini menampaik bahwa itu tidak benar.

Dijelaskannya, selama ini yang ia ketahui KarSa tidak pernah melakukan Intimidasi kepada siapapun terkait Pilgub putaran dua lalu. Bahkan, ia yakin ada beberapa oknum yang sengaja menyebarkan issu tersebut.
"Saya yakin dari pusat sampai ke bawah tidak ada yang melakukan intimidasi, itu tidak benar dan hanya issu saja, " katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, selama dalam menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang dilayangkan KaJi, pihaknya hanya menunggu dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Semua telah dipasrahkan kepada keputusan MK.

"Selama dalam proses persidangan MK, kita hanya menunggu dan tidak pernah melakukan tindakan apa-apa," tuturnya.

Namun, Gus Irfan meminta apabila nanti KarSa yang memenangkan Pilgub Jatim, berharap masih mau mendengarkan nasihat para kyai dan ulama'
"Kalau KarSa menang, saya berharap kedepannya nanti tetap Sami'na wa atho'na dengan nasihat para kyai," pintannya.

Senada dengan yang dikatakan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jombang, Musyafa', dikatakannya gugatan yang dilayangkan ke KaJi kemungkinan kecil menang. Sebab, gugatan tentang dugaan kecurangan suara yang ada dibeberapa daerah tersebut tidak mampu menambahkan perolehan suara KaJi yang signifikan.

"Seandainya MK memberikan putusan terhadap suara yang dipermasalahkan KaJi dibeberapa daerah diantaranya Madura, lalu suara itu diberikan semua ke KaJi. Maka perolehan suara Kaji tetap tertinggal jauh dengan KarSa, atas dasar itu prediksi saya KarSa yang akan menang nanti" ujarnya ditemui di Jalan Ahmad Yani, Jombang.

Dengan begitu Syafa' panggilan kesehariannya berharap agar yang kalah tetap Legowo (Menerima dengan lapang dada, red), sebab orang yang telah berani berpolitik itu bukan sembarangan dan mereka termasuk pilihan Tuhan.

"Lihat saja mereka yang kalah itu sudah disiapkan mentalnya dengan beban yang cukup berat, itukan kan sudah pilihan tuhan," pungkasnya sambil mencontohkan salah satunya Pilihan kepala Desa, yang kalah harus siap dengan beban menaggung malu di Desanya dan beban lainnya.zn

Jombang - Maraknya peredaran video porno dikalangan para pelajar. Jajaran Samapta Polres Jombang melakukan razia keberbagai sekolah. Salah satunya dilakukan di SMA Negeri 3 Jombang. Di sekolah yang berada di Jalan Dr.Soetomo tersebut petugas berhasil mendapatkan satu pelajar di yangmenyimpan video mesum di hand phone (HP). Kemarin, Kamis (13/11/2008).

Dari pantauan yang ada. Petugas yang dikerahkan sebanyak dua mobil patroli itu melakukan penyisiran kesetiap ruangan kelas, mulai dari kelas I hingga kelas III. Saat memasuki ruangan kelas, para petugas langsung mempersilahkan para pelajar untuk mengeluarkan alat komunikasi canggih tersebut. sedangkan beberapa petugas melakukan pemeriksaan setiap HP yang telah ditaruh diatas meja siswa.

Hampir 20 ruangan disisir petugas dari Samapta tidak menemukan barang yang dicari. Petugas kemudian menuju ruangan kelas III. Akhirnya, di ruangan kelas III tersebut kecurigaan petugas membuahkan hasil. Didalam ruangan kelas IIII tepatnya IPS 2, para petugas berhasil menemukan gambar Video Mesum yang tersimpan di HP milik salah seorang siswi.

Tak berlangsung lama, Siswi pemilik HP yang berinisial SN tersebut langsung dibawa ke ruang BP (Bimbingan Penyuluhan) beserta barang buktinya. Dengan didampingi para guru setempat, siswi bertubuh mungil ini hanya merunduk dan menangis atas nasibnya yang kedapatan menyimpan Video Porno.

Menurut keterangan Pembina OSIS SMA Negeri 3 Jombang, Widagdo menjelaskan, selama ini pihak sekolah sudah sering menggelar operasi serupa, dan hampir dilakukan setiap satu bulan sekali. Namun lagi-lagi pihak sekolah kecolongan kedapatan siswa yang menyimpan video mesum.

"Meski secara internal sudah sering menggelar operasi, tapi masih ada siswa yang tertangkap basah menyimpan file video mesum di HP, tapi apa mau dikata, kita sudah kecolongan," ujarnya

Kasat Samapta Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo seusai razia menjelaskan, operasi gambar porno akan terus dilakukan ke berbagai sekolah.Hal itu menyusul maraknya peredaran video porno melalui HP, terutama dikalangan pelajar. Bahkan, Widodo mengatakan selama empat bulan terakhir ini sudah kedapatan dua pasang pelajar Jombang yang memerankan adegan mesum.

Sementara terkait siswi yang tertangkap basah menyimpan file video mesum tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan sangsi secara khusus, semuanya akan dikembalikan ke internal sekolah yang bersangkutan.

"Orang tua siswi tersebut akan dipanggil ke sekolah untuk mendapatkan pembinaan," tegas pria berkumis itu..

Setelah melakukan razia di SMAN 3 Jombang, para petugas melanjutkan razianya ke SMKN 1 Jombang. Di sekolah tersebut petugas juga melakukan hal yang sama, semua ruang kelas siswa tidak luput dari razia HP ini. Namun para petugas tidak berhasil menemukan satu pun HP milik siswa. Hal tersebut dikarenakan, pihak sekolah setempat melarang siswanya membawa alat komunikasi canggih itu.

Jombang – Setelah berhasil memenangkan pasangan Sukarwo-Saifullah yusuf (KarSa) dalam pilihan gubernur (pilgub) Putaran kedua 4 November lalu. Partai Amanat Nasional (PAN) Jombang semakin optimis dapat memenuhi target 15 persen suara di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Jombang, Ali Fikri, pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2009 mendatang, pihaknya telah menargetkan perolehan kursi di DPRD sebesar 15 persen atau setara dengan delapan kursi.

Menurut Mantan Wakil Bupati Jombang itu sangat beralasan. Sebab, mengaca pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran kedua, Partai berlambang matahari ini telah mampu menghantarkan calonnya menjadi gubernur jawatimur. secara otomatis, kondisi seperti ini akan berimbas ke daerah-daerah.

Disamping itu, Ali fikri juga mengatakan Kondisi tersebut juga di imbangi beberapa Caleg dari PAN yang memiliki kompetensi dan kredibiltas tinggi. Terlebih lagi, dengan perekrutan beberapa artis untuk caleg DPR RI, tentunya akan mendongkrak suara PAN daerah.

Dalam melakukan perekrutan artis, Ali fikri yang pernah beberapa bulan menjabat Bupati Jombang ini mengatakan tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selain memiliki popularitas, artis tersebut harus teruji prilakunya dan kredebilatasnya dimasyarakat.

"Jadi ya tidak main comot, mentang-mentang terkenal," katanya, Kamis (12/11/2008)

Di Jombang sendiri, jika target 15 persen terpenuhi, tentunya dalam setiap kebijakan PAN akan mewarnai. Sebab, 36 caleg yang dipersiapkan adalah kader yang bermutu. Contohnya, dalam kebijakan prekonomian, PAN telah mempersiapkan caleg yang ahli dibidang tersebut.

"15 persen itu akan duduk 8 kursi di DPRD, jadi PAN sudah layak untuk
menjadi Fraksi di DPRD," ujar Ali fikri yang juga maju sebagai Calon legeslatif DPR RI Dapil VIII Jatim.

Untuk strategi, pihaknya memilih untuk langsung pendekatan kemasyarakat. Dengan pendekatan kemasyarakat tentunya akan lebih efektif daripada harus kampanye dengan menggelar panggung di keramaian.

Kendati di Jombang merupakan basis NU, Ali Fikri tetap optimis akan meraih suara 15 persen. Menurutnya, Pan tidak identik dengan Muhammadiyah. Itu adalah opini lama yang sering dihembuskan oleh lawan politik

"Siapapun mereka, entah dari NU, Muhammadiyah atau bahkan non muslim
bisa diterima di PAN, dan jangan beranggapan bahwa PAN ini adalah
partai golongan tertentu," tegasnya semabri mencontohkan beberapa keberhasilannya PAN selama ini dalam memberikan dukungan politik kepada para elit politik.

Surabaya – Gara-gara dampak krisis keuangan global yang masih terus berkelanjutant. Kali ini volume produksi batik sutra di Jawa Timur (Jatim) anjlok hingga 50 persen. Hal tersebut diakibatkan tingginya kenaikan bahan baku.

Menurut Ketua Asosiasi pengusaha Batik Tenun dan Burdir (APBB), Jawa timur, Erwin Sosrokusumo Edwin mengatakan selama ini bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah impor. Dan bahan baku tersebut kini telah mengalami kenaikan.

“Karena krisis, harga bahan baku melonjak hingga 30 persen. Begitu juga upah pengerjaan. Akibat lonjakan biaya produksi membuat para pengusaha batik menurunkan volume produksi hampir separo," Ujar Edwin kepada Jakpress, Kemarin (12/11/2008).

Lebih lanjut diterangkan Edwin, harga sutra yang asalnya Rp 54.000 per meter, sekarang menjadi Rp 60.000 per meter, sementara sutra dalam negeri juga saat ini sangat terbatas. Begitu juga dengan benang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang mengalami kenaikan kenaikan sekitar 30 persen dari harga sebelum krisis.

“secara pasti saya tidak mengetahui besaran jumlah produksi batik sutra di Jatim, karena jumlahnya tergantung dari volume permintaan konsumen kepada tiap pengrajin batik” terangnya.

Dalam menanggulangi hal tersebut, APBB Jatim berencana lebih berkonsentrasi kepada produk batik katun. Namun, hal tersebut tidak akan bisa maksimal karena peminatnya yang sepi. Diketahui dari total konsumsi batik Jatim, batik katun hanya 25 persen saja, sementara batik sutra mencapai 75 persen.

“Peminat batik katun Jatim terbesar adalah di Jakarta yang mencapai 90 persen dari total konsumsi batik mereka. Sehingga nilai transaksi batik katun Jatim di Jakarta mencapai Rp 80 juta per 4 hari,” Jelasnya.

Meski sebagian besar instansi pemerintahan, swasta dan sekolahan telah mewajibkan memakai baju batik di hari tertentu, Namun Edwin mengaku selama ini produksi batin masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Sebab, kebanyakan mereka lebih memilih batik Pekalongan dibanding batik katun Jatim.

“Seharusnya pemerintahan Jatim menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk memilih batik Jatim, bukan batik Jawa Tengah atau batik yang lainnya. Namun ternyata hingga saat ini pemerintah tidak melakukannya. Padahal 37 kabupaten dari 38 kabupaten di Jatim mempunyai produksi batik,” keluhnya.

Akibat dari kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap pengrajin batik Jatim yang mencapai 1.700 perusahaan batik ini, maka perkembangan akan semakin lambat.

“Kami sangat berharap pemerintah Jatim mau berpartisipasi untuk memajukan produksi batik ini. Karena ini adalah salah satu kekayaan Jatim yang harus dipertahankan,” pungkasanya.

Diduga Terjadi Pungli Yang Dilakukan Perangkat Desa"

Jombang – Para Suplier yang bertugas melakukan pendataan Elpiji di Kabupaten Jombang terpaksa menunda pendataan. Pasalnya, diduga telah terjadi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan para perangkat desa kepada para petugas suplier tersebut.

Beberapa petugas supliyer yang telah menghentikan pendataannya diantaranya, Kecamatan Gudo, Mojowarno dan Ngoro. Penghentian itu disebabkan karena perangkat desa minta bagian dari suplier yang sulit untuk dipenuhi.

Berdasar keterangan dari salah satu petugas yang berinisial Sb. Ia mengatakan pendataan yang baru dilakukan beberapa minggu yang lalu bersama timnya dihentikan sementara. Sebab, ia dimintai uang oleh beberapa perangkat desa setempat. Padahal, yang ia ketahui selama ini tidak ada dana untuk diberikan kepada perangkat desa.

"Yang saya ketahui kita melakukan pendataan ini adalah 80 persen pekerjaan sosial, sedangkan 20 persennya adalah mendapatkan bayaran sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jadi, Lanjutnya, tidak ada dana untuk diberikan kepada pengakat desa," ujar petugas dari Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) tersebut, Kemarin, Kamis, (13/11), seusai acara sosialisasi tentang penggunaan Gas Elpiji, di Aula Universitas Darul Ulum, jalan merdeka, Jombang.

Pemuda Kelahiran Jombang ini juga menjelaskan, para perangkat desa tersebut meminta bagian uang kepada supliyer sebesar 4 Ribu perpaket Elpiji. Permintaan itu terjadi setelah muncul issu dari supliyer lainnya yang akan memberikan kompensasi besar kepada perangkat desa. Namun, setelah diklarifikasi ke beberapa daerah lainnya ternyata issu yang dihembuskan itu tidak benar.

"Awalnya ada Issu dari Supliyer lain yang akan memberikan kompensasi keperangkat desa, setelah kami cek ternyata tidak ada," paparnya kepada beritakota.net

Hal tersebut dibenarkan oleh koordinator SL Wilayah I Jawatimur, M.Noer, Menurutnya selama ini tidak ada kompensasi untuk perangkat desa dan warga berhak menerima gal Elpiji secara Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian, Lanjut pria yang ditugasi Pertamina untuk pendistribusian Elpiji di Jatim ini, para petugas akan melakukan pandataan Door to Door (dari rumah kerumah, red).

"Kalau perangkat desa tetap menolak, maka tinggalkan saja wilayah tersebut, kita tetap akan membagikan kepada wilayah yang mau didata," tegasnya.

Kendati begitu, M.Noer tetap akan melakukan koordinasi untuk membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Pemkab Jombang. Sementara petugas yang ada di Jombang diharapkan tetap melakukan pendataan penduduk setempat yang akan memperoleh Elpiji.

Salah satu kepala desa (Kades) PlumbonGambang, Yudha ketika dihubungi melalui telepon, ia mengakui telah meminta bagian dari supliyer terkait konversi gas elpiji tersebut. Namun, dirinya tidak bersedia untuk menjelaskan alasannya. Sebab, Menurut Kades yang pernah dikunjungi oleh Presiden RI, yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan hal tersebut adalah pihak Kecamatan.

"Kita tidak menolak pendataan Gas Elpiji karena itu adalah program pemerintah. Kita hanya minta bagiannnya dari suplier. Namun untuk alasan dan besaran nominalnya langsung tanyakan ke Pak Camat karena dia yang Faham, nanti saya takut salah," singkatnya.

Sementara ketika di Konfirmasi ke Kecamatan, Darto mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak tentang masalah tersebut, sebab para Kades yang ada di daerahnya tetap menolak pendataan itu.

"Kalau dari JPU ada kompensasinya sedang dari pranata UI tidak transparan,"katanya.
Namun sayang orang nomor sati dikecamatan Gudo itu tidak menjelaskan secara detail besaran nominalnya. Karena ketika di hubungi melalui Handphone nya ia sedang rapat.

"Maaf mas sekarang saya sedang rapat,"pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Konversi minyak gas ke LPG yang dilakukan di Kabupaten Jombang di kerjakan oleh tiga Suppliyer, diantaranya yakni, Pranata UI, PT. Petro Gas Jatim Utama, dan PT Bintang Sembilan yang kesemuanya telah ditunjuk PT.Pertamina untuk melakukan pendataan dan pendistribusian Elpiji. Dalam pembagian wilayah ketiga Suplier tersebut masing-masing mendapatkan 7 kecamatan.

Jombang - Puluhan kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Jombang kembali mengamuk dan memporak porandakan atribut partai yang ada di kantor di kantor DPC Hanura jalan raya Peterongan tersebut. bukan hanya itu, puluhan kader tersebut juga menyegel kantor Hanura. Sabtu, (08/11/2008). aksi itu dilakukan atas mosi ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan ketua DPC Hanura Jombang, Ipong Silalahi. Mereka menganggap selama ini otoriter dalam kepemimpinannya.


"Kami minta ketua DPC segera turun dari jabatannya, jika tuntutan ini tidak dipenuhi seluruh kader dan pengurus PAC se-Jombang akan beralih ke partai lain," tegas Suroso, Koordinator aksi Forum Komunikasi Antar PAC Partai Hanura Jombang (Forcap).

Selain itu, masih dalam penjelasan Suroso, ketua DPC Jombang dinilai kurang akomodatif terhadap para Pengurus Anak Cabang (PAC) Hanura di masing-masing Kecamatan. Ia (ketua DPC Hanura, red) dalam kepemimpinannya selama ini tidak pernah berpihak pada kadernya namun lebih mengedepankan tangan besi alias otoriter. Hal itu terbukti saat penyusunan Calon Legeslatif (Caleg) beberapa hari yang lalu.

"Para pengurus PAC malah diletakkan pada urutan nomor paling bawah, ini namanya tidak adil dan sewenang-wenang," ujar Suroso yang juga ketua PAC Hanura Diwek.

Melihat atas ketidakadilan tersebut, Suroso bersama beberapa PAC dan Caleg dari partai Hanura mendesak ketua DPC Hanura meletakkan jabatannya secepatnya, bahkan ia telah membuat surat desakan mundur secara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ketua PAC Hanura.

Hasil informasi yang diterima, aksi demonstrasi kader Partai Hanura ini bukan kali pertamanya dilakukan. Sebelumnya, (31/10) mereka juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan desakan agar Ketua DPC Hanura setempat segera meninggalkan jabatannya. Karena merasa belum terpenuhi tuntutannya, maka kader yang juga ketua PAC Hanura tersebut kembali menyerbu kantor dan membakar semua atribut partai yang ada.

Sementara itu, sebelumnya ditemui secara terpisah Ketua DPC Partai Hanura, Ipong Silalahi mengatakan apa yang dilakukan para kadernya itu adalah tidak jelas institusinya. ia juga menjelaskan setiap partai mempunyai aturan main tersendiri dan tidak menggunakan asas premanisasi. Ipong juga membantah bahwa kalau dikatakan menggunakan kesewenang-wenangan dalam memimpin Partai.

"Ini adalah sebuah organisasi, bukan gerombolan, ataupun paguyuban, akan tetapi semua ada mekanisme yang mengatur," Ungkap Ipong dengan tegas.zn

Jombang - Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap seni dan budaya yang ada didaerah daerah, para seniman lokal akan membuat peraturan daerah (Perda) tentang pelestarian budaya.
Hal tersebut diungkapkan Kasi Seni dan Budaya, Kantor Periwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Parbupora), Kabupaten Jombang, Drs Nasrullah, kita akan membuat perda tentang pelestarian budaya, hal itu dubuat agar Seni dan Budaya dipandang sebagai kekayaan daerah, Selain itu juga untuk melindungi karya seni dari ancaman asing.

Lebih lanjut, Cak Nas panggilan akrabnya menjelaskan tentang fungsi perda dapat juga digunakan pemerintah sebagai fasilitator pengurusan ijin Hak Karya Intelektual (HAKI) hingga tingkat pusat.

“Jika sudah ada perda dan aturan yang jelas, maka dalam melangkah tidak perlu ragu-ragu,” ujar Cak Nas, Saat di temui dalam acara dialog Budaya, di Balai Kambang Tirta Wisata, Rabu, (05/11), kemarin.

Hingga saat ini, Pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat untuk membuat draft sementara Perda Pelestarian Budaya itu. Terutama nanti yang terlibat adalah beberapa seniman yang ada di Jombang.

“Sebab nanti yang masuk ke perda pelestarian budaya adalah kesenian-kesenian yang ada di Jombang,” katanya.

Sementara itu, tentang isi muatan yang akan dimasukkan dalam perda tersebut, Cak Nas menerangkan, tentang kesenian Besutan, Ludruk, Tari Remo, Sandur dan Jaranan Dor. Semua itu menurutnya adalah kesenian khas Jombang.

Selain itu, keuntungan dibuatkan perda ini, adalah lebih jelas dan terarah dalam penyaluran bantuan terhadap pekerja seni. Jika tidak ada Payung Hukumnya, dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. “Setelah ada perdanya, nanti kan bisa dianggarkan ke dalam APBD,” paparnya.

Pihaknya berjanji akan segera melayangkan draft sementara terkait Perda Pelestarian Budaya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Sedangkan waktunya adalah pada akhir bulan ini. Sehingga pada Triwulan 2009 nanti perda tersebut sudah dapat di laksanakan.

“Kami sudah Sharing-sharing dengan Legeslatif, intinya mereka menyambut positif terkait usulan pembentukan perda itu, dan memang dianggap perlu untuk kelestarian budaya di Kota Santri ini,” pungkasnya.