Diduga Terjadi Pungli Yang Dilakukan Perangkat Desa"

Jombang – Para Suplier yang bertugas melakukan pendataan Elpiji di Kabupaten Jombang terpaksa menunda pendataan. Pasalnya, diduga telah terjadi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan para perangkat desa kepada para petugas suplier tersebut.

Beberapa petugas supliyer yang telah menghentikan pendataannya diantaranya, Kecamatan Gudo, Mojowarno dan Ngoro. Penghentian itu disebabkan karena perangkat desa minta bagian dari suplier yang sulit untuk dipenuhi.

Berdasar keterangan dari salah satu petugas yang berinisial Sb. Ia mengatakan pendataan yang baru dilakukan beberapa minggu yang lalu bersama timnya dihentikan sementara. Sebab, ia dimintai uang oleh beberapa perangkat desa setempat. Padahal, yang ia ketahui selama ini tidak ada dana untuk diberikan kepada perangkat desa.

"Yang saya ketahui kita melakukan pendataan ini adalah 80 persen pekerjaan sosial, sedangkan 20 persennya adalah mendapatkan bayaran sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jadi, Lanjutnya, tidak ada dana untuk diberikan kepada pengakat desa," ujar petugas dari Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) tersebut, Kemarin, Kamis, (13/11), seusai acara sosialisasi tentang penggunaan Gas Elpiji, di Aula Universitas Darul Ulum, jalan merdeka, Jombang.

Pemuda Kelahiran Jombang ini juga menjelaskan, para perangkat desa tersebut meminta bagian uang kepada supliyer sebesar 4 Ribu perpaket Elpiji. Permintaan itu terjadi setelah muncul issu dari supliyer lainnya yang akan memberikan kompensasi besar kepada perangkat desa. Namun, setelah diklarifikasi ke beberapa daerah lainnya ternyata issu yang dihembuskan itu tidak benar.

"Awalnya ada Issu dari Supliyer lain yang akan memberikan kompensasi keperangkat desa, setelah kami cek ternyata tidak ada," paparnya kepada beritakota.net

Hal tersebut dibenarkan oleh koordinator SL Wilayah I Jawatimur, M.Noer, Menurutnya selama ini tidak ada kompensasi untuk perangkat desa dan warga berhak menerima gal Elpiji secara Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian, Lanjut pria yang ditugasi Pertamina untuk pendistribusian Elpiji di Jatim ini, para petugas akan melakukan pandataan Door to Door (dari rumah kerumah, red).

"Kalau perangkat desa tetap menolak, maka tinggalkan saja wilayah tersebut, kita tetap akan membagikan kepada wilayah yang mau didata," tegasnya.

Kendati begitu, M.Noer tetap akan melakukan koordinasi untuk membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Pemkab Jombang. Sementara petugas yang ada di Jombang diharapkan tetap melakukan pendataan penduduk setempat yang akan memperoleh Elpiji.

Salah satu kepala desa (Kades) PlumbonGambang, Yudha ketika dihubungi melalui telepon, ia mengakui telah meminta bagian dari supliyer terkait konversi gas elpiji tersebut. Namun, dirinya tidak bersedia untuk menjelaskan alasannya. Sebab, Menurut Kades yang pernah dikunjungi oleh Presiden RI, yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan hal tersebut adalah pihak Kecamatan.

"Kita tidak menolak pendataan Gas Elpiji karena itu adalah program pemerintah. Kita hanya minta bagiannnya dari suplier. Namun untuk alasan dan besaran nominalnya langsung tanyakan ke Pak Camat karena dia yang Faham, nanti saya takut salah," singkatnya.

Sementara ketika di Konfirmasi ke Kecamatan, Darto mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak tentang masalah tersebut, sebab para Kades yang ada di daerahnya tetap menolak pendataan itu.

"Kalau dari JPU ada kompensasinya sedang dari pranata UI tidak transparan,"katanya.
Namun sayang orang nomor sati dikecamatan Gudo itu tidak menjelaskan secara detail besaran nominalnya. Karena ketika di hubungi melalui Handphone nya ia sedang rapat.

"Maaf mas sekarang saya sedang rapat,"pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Konversi minyak gas ke LPG yang dilakukan di Kabupaten Jombang di kerjakan oleh tiga Suppliyer, diantaranya yakni, Pranata UI, PT. Petro Gas Jatim Utama, dan PT Bintang Sembilan yang kesemuanya telah ditunjuk PT.Pertamina untuk melakukan pendataan dan pendistribusian Elpiji. Dalam pembagian wilayah ketiga Suplier tersebut masing-masing mendapatkan 7 kecamatan.