Surabaya – Gara-gara dampak krisis keuangan global yang masih terus berkelanjutant. Kali ini volume produksi batik sutra di Jawa Timur (Jatim) anjlok hingga 50 persen. Hal tersebut diakibatkan tingginya kenaikan bahan baku.

Menurut Ketua Asosiasi pengusaha Batik Tenun dan Burdir (APBB), Jawa timur, Erwin Sosrokusumo Edwin mengatakan selama ini bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah impor. Dan bahan baku tersebut kini telah mengalami kenaikan.

“Karena krisis, harga bahan baku melonjak hingga 30 persen. Begitu juga upah pengerjaan. Akibat lonjakan biaya produksi membuat para pengusaha batik menurunkan volume produksi hampir separo," Ujar Edwin kepada Jakpress, Kemarin (12/11/2008).

Lebih lanjut diterangkan Edwin, harga sutra yang asalnya Rp 54.000 per meter, sekarang menjadi Rp 60.000 per meter, sementara sutra dalam negeri juga saat ini sangat terbatas. Begitu juga dengan benang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang mengalami kenaikan kenaikan sekitar 30 persen dari harga sebelum krisis.

“secara pasti saya tidak mengetahui besaran jumlah produksi batik sutra di Jatim, karena jumlahnya tergantung dari volume permintaan konsumen kepada tiap pengrajin batik” terangnya.

Dalam menanggulangi hal tersebut, APBB Jatim berencana lebih berkonsentrasi kepada produk batik katun. Namun, hal tersebut tidak akan bisa maksimal karena peminatnya yang sepi. Diketahui dari total konsumsi batik Jatim, batik katun hanya 25 persen saja, sementara batik sutra mencapai 75 persen.

“Peminat batik katun Jatim terbesar adalah di Jakarta yang mencapai 90 persen dari total konsumsi batik mereka. Sehingga nilai transaksi batik katun Jatim di Jakarta mencapai Rp 80 juta per 4 hari,” Jelasnya.

Meski sebagian besar instansi pemerintahan, swasta dan sekolahan telah mewajibkan memakai baju batik di hari tertentu, Namun Edwin mengaku selama ini produksi batin masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Sebab, kebanyakan mereka lebih memilih batik Pekalongan dibanding batik katun Jatim.

“Seharusnya pemerintahan Jatim menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk memilih batik Jatim, bukan batik Jawa Tengah atau batik yang lainnya. Namun ternyata hingga saat ini pemerintah tidak melakukannya. Padahal 37 kabupaten dari 38 kabupaten di Jatim mempunyai produksi batik,” keluhnya.

Akibat dari kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap pengrajin batik Jatim yang mencapai 1.700 perusahaan batik ini, maka perkembangan akan semakin lambat.

“Kami sangat berharap pemerintah Jatim mau berpartisipasi untuk memajukan produksi batik ini. Karena ini adalah salah satu kekayaan Jatim yang harus dipertahankan,” pungkasanya.