PILKADA TANPA PERSEORANGAN

CACAT HUKUM

Jombang, AWAS !!

Ketua Tim Komnas Independen Yislam Alwini kemarin (21/5) dalam jumpa pers di hotel melati Jombang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (PILKADA) tanpa adanya penyertaan calon perseorangan itu cacat hukum, inkonstitusional dan melanggar UU 1945 yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kesetaraan dan perilaku yang tidak diskriminatif ujarnya dihadapan para wartawan seusai menemui ketua komisi pemilihan umum kabupaten jombang. menurut dia (Yislam Alwini) alasan KPUD Jombang belum bias mengikut sertakan calon perseorangan dalam pilkada mendatang dikarenakan belum adanya petunjuk teknis (Juknis) dari KPU propinsi maupun KPU Pusat, sehingga dasar hukum acuan yang dipakai UU No.32 tahun 2004 yang lama, urainya. Untuk alasan KPUD Jombang berikutnya bahwa UU No.32 tahun 2004 hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai terlambat penyampaiannya setelah KPU membuat tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada jombang. jelas yislam yang saat itu didampingi anggota tim komnas independen lainnya. Masih seputar keterangan yislam, dia mengungkapkan bahwa alasan yang diutarakan KPU itu adalah klasik, kalau kita cermati bersama sebenarnya UU No.32 tahun 2004 putusan MK pada 23 Juli 2007 tersebut sudah harus dilaksanakan oleh Pilkada seluruh Indonesia, akan tetapi kenapa pilkada yang dilaksanakan bulan oktober keatas diperbolehkan dan bulan oktober kebawah tidak boleh, ini berarti ada perbedaan, banyak calon yang telah dirugikan, mereka yang akan mengikuti pencalonan perseorangan ditolak KPU karena dianggap belum mempunyai dasar hukumnya, terangnya, padahal masih lanjut yislam panggilan akrabnya dasar hukum yang dipakai adalah cukup jelas UU No.32 tahun 2004 yang telah diuji materi MK Nomor 05/PPU/U/2007 yang mempunyai kedudukan tinggi dipanding tahapan-tahapan yang telah dibuat oleh KPU, kalau KPU merubah tahapan tersebut berarti melanggar aturan yang telah dibuat sendiri akan tetapi jika tetap dipaksakan melanjutkan berarti KPU melanggar Undang-undang yang merupakan produk hukum dan akan berakibat pada hukum pula, tegasnya.menurut saya masih cukup untuk dilakukan penundaan Pilkada di Jombang karena masih ada selang waktu jarak antara Pilkada dan pelantikan Bupati mendatang, sambungnya.

Sementara itu Erfan Efendi,SH,Sp.N menjelaskan bahwa KPU kabupaten belum ada kesepahaman dikarenakan adanya ikatan hirarkis dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat sehingga belum dapat membuat aturan tersendiri, tuturnya, namun imbuhnya kami berjanji pihaknya akan melanjutkan masalah ini hingga KPU propinsi maupum KPU Pusat, tandasnya. Informasi yang diterima bahwa ada beberapa calon independen perseorangan di jombang yang sudah menyiapkan semua untuk maju mengikuti pesta demokrasi kali ini diantaranya Drs.Nur finurin berpasangan dengan Drs.Busroni, Drs.Siswanto,MM berpasangan dengan Drs.Fatikhin,MM dan Hariyono Sumantri yang bertempat tinggal di Ds. Plosogeneng Jombang yang saat itu juga mendampingi kunjungan Tim Komnas independen Pusat. (zen)

DPRD DAN MAHASISWA

TURUN JALAN TOLAK KENAIKAN BBM

Jombang, AWAS !!

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disyahkan kemarin 24 Mei 2008 sebesar 30% menuai protes dari masyarakat dan kalangan pemuda mahasiswa Jombang, tidak semua menerima hal tersebut, Dewan perwakilan Rakyat Jombang pun juga menolak kenaikan harga BBM tersebut. Para mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Jombang (FPRJ) melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah untuk menurunkannya karena di nilai tidak menguntungkan masyarakat. Pemerintahan SBY-Jk tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat, BBM dinaikkan hanya menyengsarakan rakyat dan menambah angka kemiskinan, ungkap salah satu peserta dalam aksi tersebut. Negara kita kaya akan sumberdaya alamnya, tapi kenapa menaikkan harga BBM, itu tidak relevan sama sekali, teriak Gopal dalam orasinya. Demonstrasi yang terdiri dari sebelas Ormas dan mahasiswa jombang tersebut meminta agar pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan sembako. Aksi ratusan pemuda mahasiswa saat itu di tanggapi oleh anggota dewan perwakilan rakya (DPRD) Jombang dengan statemen bahwa kami (DPRD) mendukung mahasiswa tentang penolakan harga BBM dan sepakat untuk diturunkan kembali, kami sudah mengirim fax ke Pusat untuk menolak kebijakan kenaikan BBM, kata munir wakil ketua komisi B DPRD Jombang, kami siap turun jalan bersama kalian untuk menolak BBM, ungkapnya menanggapi permintaan peserta aksi yang meminta para dewan untuk aksi bersama mereka. Melihat kesanggupan tersebut mahasiswa langsung mengajak para dewan bersama-sama melakukan unjuk rasa ke gedung pemerintahan kabupaten jombang. Dalam aksi tersebut anggota dewan yang mengikuti diantaranya Munir al fanani wakil ketua komisi B, M.Yasin anggota komisi B, Drs.Cakub Ismono Anggota Komisi B dan H.Fadloli anggota komisi D, mereka bersama sama dengan peserta aksi berjalan kaki menuju PEMKAB Jombang, ini adalah bukti bahwa DPRD berpihak pada rakyat dan menolak kenaikan harga BBM, lanjut munir dalam orasi sambil berjalan menuju Pemkab. sesampai di lokasi (Pemkab) mereka ditemui Asisten I Bupati Jombang Sudjadi, dalam ucapannya dia menjelaskan kami tidak bisa memutuskan tentang penolakan kenaikan harga BBM karena alur birokrasi harus menyampaikan ke Plt Bupati, sekarang bupati sedang ke surabaya, tegasnya. Akan tetapi masih lanjutnya ini akan kami sampaikan kepada beliau (bupati). Tandasnya. Aksi yang terdiri dari sebelas elemen SPM, FMN, HMI, GMNI, FPPI, AGRA, GSBI, BEM Undar, BEM ICME, BEM STKIP, BEM STMIK-BU disamping mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan sembako juga meminta agar mencabut UU PMA No.25 tahun 2007, nasionalisasikan aset negara yang dikuasai asing, realisasikan anggaran pendidikan 20%,tolak buruh kontrak, hentikan represifitas terhadap rakyat danberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Para pengunjuk rasa memulai aksinya dari kampus Undar menuju DPRD hingga berakhir di PEMKAB Jombang dengan pembacaan statemen oleh yakub anggota DPRD dari fraksi PDIP, selesai itu massa membubarkan diri dengan tertib.(zen)

GAJI RSI JOMBANG
DIBAWAH STANDART UMK

Jombang, AWAS !!
Pemberian hak, termasuk upah sesuai standar yang berlaku (UMR/UMK) kepada karyawan, sejatinya merupakan kewajiban para pengusaha yang harus dan wajib dilakukan. Karena ketetapan standar upah tersebut disetujui oleh ketiga belah pihak (tripartit) yakni antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi buruh/pekerja.
Namun, tidak demikian yang terjadi pada karyawan/ perawat di Yayasan Amal Sholeh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (YASIPHI) Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang. Yayasan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan tersebut memberi upah sebesar Rp 140 ribu perbulan kepada karyawan baik Perawat, P. Perawat, PWT UGD, P.PWT UGD, PWT OK, ASS Gizi, Laborat, ADM Kasir. Jumlah yang jauh dan Upah Minimtum Kabupaten (UMK) Jombang 2008 sebesar Rp., 690 ribu perbulan.
Kondisi ini, menurut Bambang Suhardono SH, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jombang melalui surat yang dilayangkan kepada Kepala Kantor Nakertrans Jombang, YASIPHI RSI telah melanggar ketentuan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran (SE) Gubernur No. 188/399/KPTS/013/2007 tentang penetapan upah minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tahun 2008.
Dalam suratnya tertanggal 12 April 2008 itu, Bambang Suhardono meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Nakertrans Jombang untuk segera memanggil Ketua atau Ketua I YASIPHI RSI Jombang untuk diberitahu membayar karyawannya sesuai UMK Jombang. Juga didalamnya tertulis agar Kepala Nakertrans Jombang bertindak tegas menegakkan UU atau ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa ada rasa takut dan pakewoh.
Surat permohonan UMK Karyawan RSI tersebut, kemudian ditanggapi oleh Kepala Nakertrans, B. Ahmada Yakub S.H. M.Si melalui surat bernomor 560/255/415.44/ 2008 yang intinya telah terjadi klarifikasi para pihak diantaranya pihak yayasan yang dihadiri Ketua I, Luqman Hakim, Sekretaris Yayasan, A. Kafani Suyitno, sedangkan di pihak pekerja dihadiri Kepala Bagian Umum Sdr. Mukhlison dan Ketua Unit Kerja (KUK) SPSI, M. Suyitno. Poin surat tersebut menjelaskan bahwa para pihak telah ada kesepahaman mengenai permasalahan serta telah dapat diselesaikan sesuai aturan ketenagakerjaan, dan pihak RSI sedang membenahi administrasi mengingat masa transisi pergantian kepengurusan.
Sementara itu di tempat terpisah, dr. Rosyid, mantan Direktur RSI menjelaskan, saat masih menjabat Direktur RSI, pihaknya sudah mengupayakan gaji kepada karyawan sesuai UMK. Namun, upaya yang dilakukan dr. Rosyid mentah di pihak yayasan selaku pemegang kekuasaan mutlak di RSI. "Setidaknya, gaji sebesar itu sangat jauh dari KHM (kebutuhan hidup minimum), apalagi mayoritas karyawan disana telah menapaki masa kerja selama lima tahun. Ironisnya, masa kerja demikian lama itu kok hak-haknya sebagai karyawan tidak terpenuhi? Malah gaji Rp. 140 ribu itu saya nilai tidak manusiawi...," terang dr Rosyid.
Ditanya sudah ada kesepahaman seperti dalam surat yang dilayangkan Kepala Nakertrans Jombang, dr. Rosyid menuturkan, "Suyitno sebagai KUK SPSI RSI, awalnya seolah-olah akan memperjuangkan nasib karyawan, tapi saat ini kayaknya sebaliknya. Bukan tidak mungkin jika ada yang tidak beres dari perjuangan pemenuhan hak karyawan ini," tandas dr. Rosyid.
"Jika hal ini dibiarkan terus menerus, tentu akan menambah beban dan penderitaan para karyawan RSI. Dan otomatis ujung-ujungnya perselisihan industrial yang berimbas PHK, tambah kasihan lagi khan….?" imbuhnya.
Dijelaskannya, pihak Nakertrans semestinya harus jeli dan harus terus menelaah persoalan ini, "Saya beranggapan saat pertemuan dengan pihak pemerintah itu, mereka-mereka yang hadir tidak mewakili karyawan RSI," tegasnya.
Sementara itu, Ketua YASIPHI RSI Jombang saat hendak dikonfirmasi melulu tidak ada ditempat. (zen)

MENGUNGKAP RAJA RETRIBUSI KELAS JALAN YANG TAK TERKALAHKAN


Sebanyak 60 arang petugas pos portal retribusi kelas jalan selasa kemaren (4/3) demo ke kantor DPRD Jombang. Ke 60 orang tersebut tersebar dari 33 titik pos portal yang ada di berbagai daerah kecamatan-kecamatan.Dengan di dampingi lembaga Forum Rembug Masarakat Jombang (FRMJ), mereka menyuarakan ketertindasanya yang telah di lakukan oleh pengelola pemenang tender retribusi kelas jalan yakni CV Awan Bakti.
Di dalam aksi tersebut mereka di terima oleh komisi B DPRD kabupaten Jombang untuk dengar pendapat (hearing) yang menyangkut keluhan atas kesewenang-wenangan pihak pengelola tanpa memperhatikan realitas di lapangan.
Menurut kordinator FRMJ, Joko FR mengatakan, sangatlah keterlaluan dan tidak manusiawi apabila pihak pengelola retribusi kelas jalan tidak memperhatikan kondisi di lapangan, sehingga pihak CV menarget perolehan setoran sangat jauh lebih tinggi daripada target yang sebelumnya di kelola oleh Dinas Perhubungan.
Di Jelaskan oleh Joko FR, bentuk-bentuk arogansi ini di antaranya: apabila target yang di tentukan oleh pihak CV tidak dapat memenuhi nilai nominal perbulan maka di lakukan pemecatan yang caranya tidak beritika.Kemudian apabila petugas penarik retribusi ketika target di naikan dan dia langsung membantah (menawar) target tersebut, pihak CV langsung mengaganti petugas tersebut.Contoh potal Gambiran Mojoagung yang dulu pengelolaanya di pegang dinas perhubungan di target Rp 2 500 000; sekarang ini sejak di target Rp 7.600.000;. Soal karcis yang dulu beli ke pihak dishub Rp 7000; perbendel, sekarang ini menjadi Rp 10.000; perbendelnya.Belum lagi persoalan yang menyangkut keselamatan kerja yang kadang-kadang dari pihak petugas penarik retribusi sering terjadi kecelakaan tanpa adanya santunan dari pihak pengelola, papar joko coordinator FRMJ di depan komisi B.
Namun keluhan apa yang di harap mendapat tanggapan yang positif dari wakil rakyat malah berbalik mengecewakan.Sofwan sekertaris komisi B justru menjawab dengan politis,"kami tidak berhak mengambil sikap tegas persoalan tersebut karena kewenagan Dewan hanya sebatas memberi rekomendasi kepada dinas perhubungan agar pengelolaanya di pihak ketigakan hal ini mengacu perda nomor 18 tahun 2002.jadi pada intinya permasalahan ini adalah kewenangan dishub selaku pengendali dan pengawas.
Lebih mengecewakan lagi menurut Nasution salah satu petugas pengesub retribusi kelas jalan, seharusnya anggota dewan dalam hal ini komisi B BISA melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepentingan pribadi yakni CV Awan Bakti malah terkesan memihak CV,"maklum jabatan yang yang di peroleh dari berpolitik", tapi kami semakin curiga jawaban wakil rakyat yang tidak berpihak pada rakyat dan akan mengungkap lebih dalam ada permainan apa sebelum tender kelas jalan di pihak ke tigakan.
Secara terpisah, coordinator FRMJ Joko FR memaparkan secara detail, bahwa kami sudah menduga sebelumnya untuk memperjuangkan yang di kehendaki rakyat dalam hal ini petugas portal perlu waktu yang panjang dan keberanian yang lebih.Sebelum saya sanggup mendanpingi para petugas portal ini kami sudah melakukan investigasi di lapangan dan ternyata tidak sesederhana apa yang di tuntut para petugas portal, walaupun permintaan petugas portal itu sebenarnya sangat sederhana untuk di turuti tuntutanya.
Kami FRMJ sudah menemukan beberapa kejanggalan antara lain kenapa CV Awan Bakti menjadi raja di pemenang tender kelas jalan sejak tahun 2003 sampai 2008.Bagai mana mekanisme di pihak ke tigakan ke CV,Proses korporasi (loby) sebelum proyek ini di raih oleh CV Awan Bakti ada pertemuan di rumah makan antara pihak CV dan oknum beberap anggota dewan yang secara kebetulan dari fraksi yang sama akan saya ungkap lebih jauh,ancamnya.(har)

Kasek SLB Palsukan Siswa Cerdas Cermat
KESAMBEN- Para orang tua dan Kepala Desa Watudakon Kasdiyan menyesalkan sikap Kepala Sekolah (Kasek), Drs Winarno Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelita Bangsa, yang telah berani memalsukan data siswa normal dikatagorikan tidak normal. Pemalsuan dilakukan untuk mengelabuhi Panitia Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten Jombang dan Tingkat Propinsi Jawa Timur dengan harapan mendapat juara, yang selanjutnya memperoleh hadiah dan penghargaan lainnya untuk kepentingan pribadi.
Tindakan Kasek ini dinilai kalangan pendidik justru sangat menyesatkan dan melakukan pembodohan disamping arogan. Tiga orang tua siswa yang putranya menjadi korban arogansi itu sempat emosional ketika mengutarakan kekesalannya kepada Kades Kasdiyan, mengingat lokasi sekolah SLB itu berada di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Jombang.
"Saya tidak terima anak saya diperlakukan serupa itu, karena anak saya benar-benar normal dan tidak sekolah di SLB, melainkan di SD Negeri I Watudakon," urai Kades Kasdiyan menirukan seorang wali murid yang mengadu kepadanya.
Pemalsuan itu dilakukan Drs Winarno menyusul adanya Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tertanggal 30 Januari 2008, Nomor 421.8/281/108.10/2008 perihal : Penyelenggaraan Lomba Bidang Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) Tahun 2008. Surat tersebut ditindak lanjuti Kepala Dinas pendidikan Jombang Drs. Setyo Darmoko MM dengen membentuk Panitia Lomba Cerdas Cermat, Lampiran SK No:421.7/.../415.30.2008 tertanggal 20 Pebruari 2008. Mata pelajaran yang dilombakan Matematika (A), IPA (B), IPS (C), dan Matematika (D/E) pada kelas SD, SMP, dan SMA.
Salah satu peserta dalam lomba itu yakni SLB Pelita Bangsa Kesamben. Memahami tentang hasil pembinaannya Drs Winarno melakukan upaya melanggar hukum dengan cara memasulkan data . Diantaranya, Anis, 11 tahun murid Kelas VI SD Negeri I Watudakon, putra Hadi Setyawan (40), warga Dusun Rembugwangi disertakan sebagai siswa tidak normal pada kelas SD. Siti Nurkholifah, 14 tahun murid Kelas III SMP Negeri Sumobito I, putri Karjoko (45) warga Dusun Rembugwangi disertakan dalam lomba kelas SMP, sedang Rahayu Astutik, 15 tahun murid SMA Negeri Kesamben, putri Jupri (43) warga Dusun Rembugwangi disertakan pada kelas SMA.
"Dengan cara manipulasi itu, SLB Pelita Bangsa keluar sebagai juara I. Tetapi, yang sesungguhnya anak normal dipaksa dan dipoles menurut kemauan Drs Winarno, agar bersikap seperti anak tidak normal waktu lomba. Ini pelanggaran hak asasi dan memasulkan. Anak-anak ini diberi ongkos Rp 10.000 diminta ection seperti anak cacat yang sudah normal," sesal Kadiyan.
Kapolsek Kesamben IPTU H Katino ketika dikonfirmasi Mojokerto Pagi, Senin (5/5) mengatakan berkas laporan dan penyidikan sudah dilimpahkan ke Polres Jombang untuk diproses lebih lanjut menurut undang-undang yang berlaku. "Jelas ini melanggar KUHP pasal 269 melakukan kecurangan, pasal 263 melakukan pemalsuan surat, pasal 335 melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Jelas merugikan SLB lain yang benar-benar melakukan pembinaan," papar Katino.
Kasek SLB Drs Winarno ketika dikonfirmasi tidak bersedia memberikan penjelasan lebih konkrit. "Saya belum pernah dipanggil pihak Kepolisian. Selebihnya, no comment," katanya sembari mengusir kehadiran Mojokerto Pagi.
Sementara Ketua I Panitia Lomba Drs Didik Pambudi Utomo, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan TK/SD Dindik Jombang belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangannya terkait dengan tindakan keabsahan pemalsuan data dimaksud. Lomba tersebut diselenggarakan awal bulan Maret 2008 bertempat di SLB Jombatan, Jombang. Selanjutnya, juara palsu tersebut disertakan dalam lomba tingkat Propinsi di SLB Pembina Lawang, Malang akhir Maret lalu. Menurut keterangan, pemalsuan serupa oleh SLB Pelita Bangsa juga dilakukan pada tahun lalu. mp2

JOMBANG – Niat Suyanto meninggalkan Ali Fikri dalam pilkada Jombang kali ini, bisa dibilang setengah hati. Calon bupati yang diusung PDI-P itu sempat menangis saat partainya memutuskan untuk mendepak wakil bupati Jombang yang telah empat tahun lebih mendampingi dia memimpin Jombang itu.
Pengakuan keberatan Suyanto untuk ‘meninggalkan’ Ali Fikri itu diungkapkan salah satu fungsionaris DPC PDI-P Kab Jombang, Joko Triono. Menurutnya, sejak awal Suyanto telah menggadang Ketua DPD PAN Kab Jombang itu untuk kembali mendampinginya memimpin Jombang tahun 2008-2013 nanti.
"Iya, secara pribadi Pak Yanto memang menginginkan Pak Ali Fikri untuk tetap digandeng. Bahkan beliau sempat menangis saat partai memutuskan nama Widjono Soeparno," ungkap Joko Triono via teleconference sore kemarin.
Kendati demikian, Suyanto tetap menghargai keputusan partainya tersebut dan harus legowo dengan menggandeng Sekdakab Jombang yang juga adik kandung Gubernur Jatim, Imam Oetomo itu.
Dia menyebut, penentuan nama Widjono yang telah digodok selama tiga hari sebelum masa pendaftaran calon di KPU itu ditutup, diikuti oleh 14 anggota petinggi DPC PDI-P Kab Jombang. Bahkan, rapat tersebut juga tidak hadiri oleh Suyanto sendiri, meski agenda itu juga membahas mengenai calon pendamping dia dalam pilkada 23 juli mendatang.
Rapat evaluasi tiga nama calon pendamping Suyanto, yakni Halim Iskandar (Ketua DPRD Kab Jombang), Widjono Soeparno dan Ali Fikri yang sudah digodok itu, nama Ali Fikri tetap tak bernasib mujur. Sejumlah catatan buruk diungkapkan pengurus DPC PDI-P. Dia dianggap telah mengkhianati sumpahnya sendiri saat digandeng Suyanto dalam pilkada tahun 2003 lalu, yang mengantarkan Suyanto-Ali Fikri menduduki kursi pemimpin di Kab Jombang lima tahun itu.
"Dulu dia bersumpah akan loyal kepada PDI-P, tapi nyatanya, dari hasil evaluasi yang dogodok DPC, ternyata Ali Fikri tak cukup loyal kepada PDI-P. Sebab, kami anggap Sli Fikri, sama sekali tak ada sumbangsih sedikitpun kepada PDI-P," tukasnya.
Selain itu kata dia, pertimbangan ‘mendepak’ Ali Fikri lantaran ia kurang peduli dengan Nahdlatul Ulama, yang nota bene banyak mendukung Suyanto. Sehingga, nama Ali Fikri tak lagi ‘harum’ dimata pengurus DPC.
"Memang dia kurang peduli dengan NU, padahal mayoritas warga Jombang itu kan berkultur NU," terangnya.
Selain Fikri, nama Halim Iskandar juga tak begitu menggiurkan untuk digandeng Suyanto. Dengan pertimbangan partai Halim (PKB Pro Muhaimin) bermasalah, tim DPC memutuskan untuk tak menggandengkan kakak kandung Muhaimin Iskandar itu dalam pilkada kali ini. Sehingga, tinggal nama Widjono Soeparno yang dianggap bersih dari nilai buruk.
"Dari tiga nama itu, yang dianggap aman untuk mendampingi Pak Yanto adalah Widjono Soeparno," tegasnya.
Selain dianggap bebas dari nilai buruk, Widjono juga memiliki nilai kesejarahan dengan PDI-P. Meski menjabat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Widjono memiliki darah PDI-P dari ayah kandungnya, Suparno.
"Ayahnya pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI Jatim, sebelum nama PDI berubah menjadi PDI-P. Itu juga menjadi pertimbangan kami memilih Widjono," urainya.
Ditambahkan lagi, peserta rapat pleno DPC itu juga menilai Widjono cukup cakap dalam memimpin Jombang, saat dirinya menjabat sebagai sekretaris daerah. Sehingga, Widjono dianggap mampu mendampingi Suyanto memimpin Kab Jombang lima tahun ke depan.
"Hasil rapat itu kita sampaikan ke DPD PDI-P Jatim. Dan hasil rekomendasinya, Widjono-lah yang mendampingi Pak Yanto," pungkasnya.
Sayangnya, Ali Fikri sendiri sore kemarin tak bisa dihubungi. Salah satu nomor teleponnya yang biasanya bisa dihubungi, kemarin dalam kondisi tidak aktif. Namun sebelumnya, ia mengaku menyayangkan sikap Suyanto dan pengurus DPC PDI-P Kab Jombang yang sulit dihubungi menjelang detik-detik akhir masa pendaftaran calon.
Ia menilai, Suyanto dan Widjono telah menyalahi komitmen yang telah dibuat bertiga, saat Widjono belum menjabat sebagai sekdakab. Dalam kesepakatan itu, Widjono berjanji tak akan mencalonkan diri dalam pilkada.
"Bahkan Mas Yanto (panggilan akrab Fikri kepada Suyanto) sendiri yang takut jika Widjono akan merintangi kami untuk kembali maju dalam pilkada saat ini," kata Fikri.
Bahkan kata dia, Widjono sempat disumpah untuk tak ikut bertarung dalam pilkada kedua pasangan Suyanto – Ali Fikri.
"Saya pegang betul komitmen itu. Bahkan untuk memegang komitmen ini, saya sama sekali tak melakukan komunikasi dengan calon-calon pilkada yang lain. Apalagi untuk menggandeng dan digandeng calon-calon lain," tuturnya sembari mengaku menyayangkan pembalikan komitmen oleh pasangan calon dari PDI-P itu.(zen)