PARTAI GOLKAR PERLU DIAUDIT

"Sebenarnya orang perlu mengaudit kembali kader-kader Partai Golkar. Seharusnya dalam transisi demokrasi, kewajiban mengaudit Partai Golkar ini perlu dilakukan. Di era Gus Dur ini pernah akan dilakukan, tapi gagal,"

Jakarta

Fenomena penangkapan 2 anggota DPR dari Partai Golkar dan 3 anggota DPR yang semuanya lahir dari rahim Golkar membuktikan partai berlambang beringin itu sedang menuju kebangkrutan. Saatnya rakyat menuntut audit Partai Golkar.

"Kasus-kasus alumni Golkar ini merupakan fase kebangkrutan Golkar, menuju kebangkrutan legitimasi Partai Golkar," ujar staf pengajar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Selasa (1/7/2008).

Partai berlambang beringin itu merupakan salah satu penopang rezim Orde Baru yang dominan dan hegemonik. Namun, setelah reformasi bergulir, tak pernah ada audit mengenai peranan Golkar yang seharusnya bertanggung jawab atas birokrasi dan pemerintahan yang korup.

"Sebenarnya orang perlu mengaudit kembali kader-kader Partai Golkar. Seharusnya dalam transisi demokrasi, kewajiban mengaudit Partai Golkar ini perlu dilakukan. Di era Gus Dur ini pernah akan dilakukan, tapi gagal," jelas Arie Sudjito yang akrab dipanggil Jito itu.

Hal lain adalah merebaknya praktek korup politisi-politisi ini membuktikan ada yang salah dalam rekrutmen politik di partai-partai besar seperti Golkar. Rekrutmen politik didasari oleh faktor ekonomi.

"Ini menjadi fenomena yang menarik. Ini menunjukkan partai-partai besar itu keropos," jelas Jito yang sedang menulis disertasi mengenai 3 partai, Partai Komunis Indonesia (PKI), Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

"Modus rekrutmen politik yang buruk bukan saja di Golkar. Modus yang mengandalkan ekonomi, juga dilakukan partai-partai lain," jelasnya.

Sehingga, Jito menawarkan, momen penangkapan 5 anggota DPR itu harus dipakai sebagai cara membangkitkan memori kolektif bangsa mengenai kekuasaan Orde Baru yang korup.

"Saatnya sekarang, menjelang Pemilu 2009, rakyat diingatkan memori kolektif kekuasaan yang dominatif dan hegemonik. Saatnya rakyat punya kesadaran baru untuk tidak terjebak pada penampilan partai semata," pungkasnya.