Jombang - Ratusan Para Guru Tidak tetap (GTT) Jombang yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jombang, Hal itu dilakukan untuk mengadukan nasib mereka yang selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Selasa (25/11) kemarin.

Kedatangan tamu tak diundang yang terdiri dari guru SMA dan SMK swasta itu diterima oleh Komisi D DPRD Jombang. sekitar 10 orang dipersilahkan untuk memasuki ruangan komisi untuk menyampaikan keluhannya.

Wakil ketua komisi D, Genti Suwarno mengatakan untuk masalah kesejahteraan para guru kedepannya sangat tergantung pada pemerintah daerah (Pemda). Pihaknya tidak bisa memutuskannya.

"Kami hanya menjembatani saja. Mereka kesini hanya untuk memohon perhatian dari Pemda dengan mengajukan permohonan sebagai pegawai daerah jika pemerintah menolak mengangkat mereka menjadi PNS," ujarnya.

Genti menambahkan, mengenai PP 48 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa rekruitmen tenaga pengajar yang layak diangkat menjadi PNS hanyalah guru yang mengajar di sekolah negeri saja. sedangkan itu tidak berlaku kepada GTT.
Namun, mereka masih bisa diangkat menjadi pegawai daerah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh daerah.

"Seorang GTT harus memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai syarat menjadi pegawai daerah. Dan untuk memperolehnya harus memiliki jam terbang mengajar minimal 24 jam dalam jangka waktu satu minggu," terangnya.

Sementara itu, Koordinator FGTT, Herlina, sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak tanggap dan tidak memperdulikan dengan nasib guru honorer atau GTT. Padahal, menurutnya selama ini pengabdian yang mereka lakukan sudah sangat layak untuk diangkat menjadi PNS.

"Rata-rata semua anggota FGTT sudah 20 tahun mengabdikan dirinya menjadi tenaga pendidik, tapi mengapa sikap pemerintah tidak pernah sekalipun memperhatikan, Kami ini juga manusia," katanya dengan nada kecewa kepada para wartawan.zn

Jombang - Dewan Syuro Partai PArtai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang sebelumnya pernah memberikan pernyataan untuk tidak memilih (Golput) pada Pilpres 2009 mendatang. Kini diikuti oleh PKB versinya yakni tidak memilih pada pilpres 2009 mendatang. Hal tersebut dikatakan oleh Basyaruddin Saleh, Ketua DPC PKB versi Gus Dur, Selasa (25/11) kemarin
"Hingga saat ini DPC PKB Jombang melaksanakan instruksi dari Gus Dur untuk golput," ujurnya.

Menurut Basyarudin, pilihan Golput itu bukan berarti tidak memilih, namun pada pilpres 2009 mendatang suara PKB Gusdur tidak akan memilih PKB versi cak Imin (Muhaimin Iskandar). Sekarang inimasyarakat sudah pintar dan mengerti, Tanpa seruan golput dari Gus Dur, Golput tetap akan meningkat.

"Saya tegaskan kembali, pada pilpres mendatang kami tidak akan memilih PKB versi Muhaimin Iskandar," tegasnya.

Sementara terkait dengan konggres golput yang digelar oleh KH. Sholahuddin Wahid yang juga adik kandung Gus Dur. Basyaruddin menjelaskan persoalan itu tidak ada hubungannya. Selain itu, beberapa waktu lalu PWNU yang menyatakan kecaman terhadap Gus Dur dengan seruan golputnya, namun itu tidak berimbas sama sekali.

"Konggres golput dan pernyataan PWNU tidak akan berimbas terhadap pernyataan Gus Dur. Justru sikap PWNU itu lebih politik ketimbang partai politik. Lihat saja nanti, 27 November 2008 mendatang, kami akan melakukan konsolidasi penguatan wacana golput disetiap lini," katanya.

Basyaruddin yang juga ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Jombang ini mengatakan pencalonan Gus Dur pada Pilpres 2009 mendatang tidak akan menggandeng figur dari PKB, namun yang akan mendampinginya sosok figur yang sesuai dengan pilihan rakyat.

"Sosok seorang figur diluar PKB adalah pemimpin yang lebih diinginkan rakyat," Pungkasnya tanpa menyebutkan nama yang akan mendampingi Gus Dur nanti. zn

Jombang – Para Kyai dan aktifis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jombang telah memprediksikan Pasangan KarSa yang akan menang dalam gugatan yang dilayangkan oleh Cagub Khofifah-Mudjiono (KaJi) terhadap Cagub pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), Sebab, gugatan KaJi atas dugaan kecurangan suara di beberapa daerah itu tidak mampu mengungguli perolehan suara KarSa saat ini.

Salah satunya KH.Irfan Sholeh, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang ini mengatakan KarSa yang akan memenangkan dalam putusan MK. ia menilai selama ini pelaksanaan Pilgub 24 November lalu telah berjalan sesuai dengan prosedural dan tidak ada kecurangan sama sekali.
"Insya Allah kita doakan semoga KarSa yang menang," tuturnya ketika ditemui di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Selasa (25/11) Kemarin.

Gus Irfan panggilan kesehariaannya menjelaskan, selama ini para kyai yang telah mendukung KarSa tidak pernah meminta imbalan apapun dari KarSa. "Coba dilihat para kyai yang mendukung KarSa kaya-kaya semua, mana mungkin meminta imbalan," tegasnya.

Tentang issu yang berkembang bahwa Pasangan Calon Gubernur KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) telah melakukan intimidasi kepada Cagub pasangan KaJi (Khofifah-Mudjiono) secara tegas Kyai yang akan maju menjadi Caleg dari PPP ini menampaik bahwa itu tidak benar.

Dijelaskannya, selama ini yang ia ketahui KarSa tidak pernah melakukan Intimidasi kepada siapapun terkait Pilgub putaran dua lalu. Bahkan, ia yakin ada beberapa oknum yang sengaja menyebarkan issu tersebut.
"Saya yakin dari pusat sampai ke bawah tidak ada yang melakukan intimidasi, itu tidak benar dan hanya issu saja, " katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, selama dalam menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang dilayangkan KaJi, pihaknya hanya menunggu dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Semua telah dipasrahkan kepada keputusan MK.

"Selama dalam proses persidangan MK, kita hanya menunggu dan tidak pernah melakukan tindakan apa-apa," tuturnya.

Namun, Gus Irfan meminta apabila nanti KarSa yang memenangkan Pilgub Jatim, berharap masih mau mendengarkan nasihat para kyai dan ulama'
"Kalau KarSa menang, saya berharap kedepannya nanti tetap Sami'na wa atho'na dengan nasihat para kyai," pintannya.

Senada dengan yang dikatakan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jombang, Musyafa', dikatakannya gugatan yang dilayangkan ke KaJi kemungkinan kecil menang. Sebab, gugatan tentang dugaan kecurangan suara yang ada dibeberapa daerah tersebut tidak mampu menambahkan perolehan suara KaJi yang signifikan.

"Seandainya MK memberikan putusan terhadap suara yang dipermasalahkan KaJi dibeberapa daerah diantaranya Madura, lalu suara itu diberikan semua ke KaJi. Maka perolehan suara Kaji tetap tertinggal jauh dengan KarSa, atas dasar itu prediksi saya KarSa yang akan menang nanti" ujarnya ditemui di Jalan Ahmad Yani, Jombang.

Dengan begitu Syafa' panggilan kesehariannya berharap agar yang kalah tetap Legowo (Menerima dengan lapang dada, red), sebab orang yang telah berani berpolitik itu bukan sembarangan dan mereka termasuk pilihan Tuhan.

"Lihat saja mereka yang kalah itu sudah disiapkan mentalnya dengan beban yang cukup berat, itukan kan sudah pilihan tuhan," pungkasnya sambil mencontohkan salah satunya Pilihan kepala Desa, yang kalah harus siap dengan beban menaggung malu di Desanya dan beban lainnya.zn

Jombang - Maraknya peredaran video porno dikalangan para pelajar. Jajaran Samapta Polres Jombang melakukan razia keberbagai sekolah. Salah satunya dilakukan di SMA Negeri 3 Jombang. Di sekolah yang berada di Jalan Dr.Soetomo tersebut petugas berhasil mendapatkan satu pelajar di yangmenyimpan video mesum di hand phone (HP). Kemarin, Kamis (13/11/2008).

Dari pantauan yang ada. Petugas yang dikerahkan sebanyak dua mobil patroli itu melakukan penyisiran kesetiap ruangan kelas, mulai dari kelas I hingga kelas III. Saat memasuki ruangan kelas, para petugas langsung mempersilahkan para pelajar untuk mengeluarkan alat komunikasi canggih tersebut. sedangkan beberapa petugas melakukan pemeriksaan setiap HP yang telah ditaruh diatas meja siswa.

Hampir 20 ruangan disisir petugas dari Samapta tidak menemukan barang yang dicari. Petugas kemudian menuju ruangan kelas III. Akhirnya, di ruangan kelas III tersebut kecurigaan petugas membuahkan hasil. Didalam ruangan kelas IIII tepatnya IPS 2, para petugas berhasil menemukan gambar Video Mesum yang tersimpan di HP milik salah seorang siswi.

Tak berlangsung lama, Siswi pemilik HP yang berinisial SN tersebut langsung dibawa ke ruang BP (Bimbingan Penyuluhan) beserta barang buktinya. Dengan didampingi para guru setempat, siswi bertubuh mungil ini hanya merunduk dan menangis atas nasibnya yang kedapatan menyimpan Video Porno.

Menurut keterangan Pembina OSIS SMA Negeri 3 Jombang, Widagdo menjelaskan, selama ini pihak sekolah sudah sering menggelar operasi serupa, dan hampir dilakukan setiap satu bulan sekali. Namun lagi-lagi pihak sekolah kecolongan kedapatan siswa yang menyimpan video mesum.

"Meski secara internal sudah sering menggelar operasi, tapi masih ada siswa yang tertangkap basah menyimpan file video mesum di HP, tapi apa mau dikata, kita sudah kecolongan," ujarnya

Kasat Samapta Polres Jombang, AKP Sugeng Widodo seusai razia menjelaskan, operasi gambar porno akan terus dilakukan ke berbagai sekolah.Hal itu menyusul maraknya peredaran video porno melalui HP, terutama dikalangan pelajar. Bahkan, Widodo mengatakan selama empat bulan terakhir ini sudah kedapatan dua pasang pelajar Jombang yang memerankan adegan mesum.

Sementara terkait siswi yang tertangkap basah menyimpan file video mesum tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan sangsi secara khusus, semuanya akan dikembalikan ke internal sekolah yang bersangkutan.

"Orang tua siswi tersebut akan dipanggil ke sekolah untuk mendapatkan pembinaan," tegas pria berkumis itu..

Setelah melakukan razia di SMAN 3 Jombang, para petugas melanjutkan razianya ke SMKN 1 Jombang. Di sekolah tersebut petugas juga melakukan hal yang sama, semua ruang kelas siswa tidak luput dari razia HP ini. Namun para petugas tidak berhasil menemukan satu pun HP milik siswa. Hal tersebut dikarenakan, pihak sekolah setempat melarang siswanya membawa alat komunikasi canggih itu.

Jombang – Setelah berhasil memenangkan pasangan Sukarwo-Saifullah yusuf (KarSa) dalam pilihan gubernur (pilgub) Putaran kedua 4 November lalu. Partai Amanat Nasional (PAN) Jombang semakin optimis dapat memenuhi target 15 persen suara di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Jombang, Ali Fikri, pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2009 mendatang, pihaknya telah menargetkan perolehan kursi di DPRD sebesar 15 persen atau setara dengan delapan kursi.

Menurut Mantan Wakil Bupati Jombang itu sangat beralasan. Sebab, mengaca pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) putaran kedua, Partai berlambang matahari ini telah mampu menghantarkan calonnya menjadi gubernur jawatimur. secara otomatis, kondisi seperti ini akan berimbas ke daerah-daerah.

Disamping itu, Ali fikri juga mengatakan Kondisi tersebut juga di imbangi beberapa Caleg dari PAN yang memiliki kompetensi dan kredibiltas tinggi. Terlebih lagi, dengan perekrutan beberapa artis untuk caleg DPR RI, tentunya akan mendongkrak suara PAN daerah.

Dalam melakukan perekrutan artis, Ali fikri yang pernah beberapa bulan menjabat Bupati Jombang ini mengatakan tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selain memiliki popularitas, artis tersebut harus teruji prilakunya dan kredebilatasnya dimasyarakat.

"Jadi ya tidak main comot, mentang-mentang terkenal," katanya, Kamis (12/11/2008)

Di Jombang sendiri, jika target 15 persen terpenuhi, tentunya dalam setiap kebijakan PAN akan mewarnai. Sebab, 36 caleg yang dipersiapkan adalah kader yang bermutu. Contohnya, dalam kebijakan prekonomian, PAN telah mempersiapkan caleg yang ahli dibidang tersebut.

"15 persen itu akan duduk 8 kursi di DPRD, jadi PAN sudah layak untuk
menjadi Fraksi di DPRD," ujar Ali fikri yang juga maju sebagai Calon legeslatif DPR RI Dapil VIII Jatim.

Untuk strategi, pihaknya memilih untuk langsung pendekatan kemasyarakat. Dengan pendekatan kemasyarakat tentunya akan lebih efektif daripada harus kampanye dengan menggelar panggung di keramaian.

Kendati di Jombang merupakan basis NU, Ali Fikri tetap optimis akan meraih suara 15 persen. Menurutnya, Pan tidak identik dengan Muhammadiyah. Itu adalah opini lama yang sering dihembuskan oleh lawan politik

"Siapapun mereka, entah dari NU, Muhammadiyah atau bahkan non muslim
bisa diterima di PAN, dan jangan beranggapan bahwa PAN ini adalah
partai golongan tertentu," tegasnya semabri mencontohkan beberapa keberhasilannya PAN selama ini dalam memberikan dukungan politik kepada para elit politik.

Surabaya – Gara-gara dampak krisis keuangan global yang masih terus berkelanjutant. Kali ini volume produksi batik sutra di Jawa Timur (Jatim) anjlok hingga 50 persen. Hal tersebut diakibatkan tingginya kenaikan bahan baku.

Menurut Ketua Asosiasi pengusaha Batik Tenun dan Burdir (APBB), Jawa timur, Erwin Sosrokusumo Edwin mengatakan selama ini bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah impor. Dan bahan baku tersebut kini telah mengalami kenaikan.

“Karena krisis, harga bahan baku melonjak hingga 30 persen. Begitu juga upah pengerjaan. Akibat lonjakan biaya produksi membuat para pengusaha batik menurunkan volume produksi hampir separo," Ujar Edwin kepada Jakpress, Kemarin (12/11/2008).

Lebih lanjut diterangkan Edwin, harga sutra yang asalnya Rp 54.000 per meter, sekarang menjadi Rp 60.000 per meter, sementara sutra dalam negeri juga saat ini sangat terbatas. Begitu juga dengan benang Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang mengalami kenaikan kenaikan sekitar 30 persen dari harga sebelum krisis.

“secara pasti saya tidak mengetahui besaran jumlah produksi batik sutra di Jatim, karena jumlahnya tergantung dari volume permintaan konsumen kepada tiap pengrajin batik” terangnya.

Dalam menanggulangi hal tersebut, APBB Jatim berencana lebih berkonsentrasi kepada produk batik katun. Namun, hal tersebut tidak akan bisa maksimal karena peminatnya yang sepi. Diketahui dari total konsumsi batik Jatim, batik katun hanya 25 persen saja, sementara batik sutra mencapai 75 persen.

“Peminat batik katun Jatim terbesar adalah di Jakarta yang mencapai 90 persen dari total konsumsi batik mereka. Sehingga nilai transaksi batik katun Jatim di Jakarta mencapai Rp 80 juta per 4 hari,” Jelasnya.

Meski sebagian besar instansi pemerintahan, swasta dan sekolahan telah mewajibkan memakai baju batik di hari tertentu, Namun Edwin mengaku selama ini produksi batin masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Sebab, kebanyakan mereka lebih memilih batik Pekalongan dibanding batik katun Jatim.

“Seharusnya pemerintahan Jatim menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk memilih batik Jatim, bukan batik Jawa Tengah atau batik yang lainnya. Namun ternyata hingga saat ini pemerintah tidak melakukannya. Padahal 37 kabupaten dari 38 kabupaten di Jatim mempunyai produksi batik,” keluhnya.

Akibat dari kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap pengrajin batik Jatim yang mencapai 1.700 perusahaan batik ini, maka perkembangan akan semakin lambat.

“Kami sangat berharap pemerintah Jatim mau berpartisipasi untuk memajukan produksi batik ini. Karena ini adalah salah satu kekayaan Jatim yang harus dipertahankan,” pungkasanya.

Diduga Terjadi Pungli Yang Dilakukan Perangkat Desa"

Jombang – Para Suplier yang bertugas melakukan pendataan Elpiji di Kabupaten Jombang terpaksa menunda pendataan. Pasalnya, diduga telah terjadi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan para perangkat desa kepada para petugas suplier tersebut.

Beberapa petugas supliyer yang telah menghentikan pendataannya diantaranya, Kecamatan Gudo, Mojowarno dan Ngoro. Penghentian itu disebabkan karena perangkat desa minta bagian dari suplier yang sulit untuk dipenuhi.

Berdasar keterangan dari salah satu petugas yang berinisial Sb. Ia mengatakan pendataan yang baru dilakukan beberapa minggu yang lalu bersama timnya dihentikan sementara. Sebab, ia dimintai uang oleh beberapa perangkat desa setempat. Padahal, yang ia ketahui selama ini tidak ada dana untuk diberikan kepada perangkat desa.

"Yang saya ketahui kita melakukan pendataan ini adalah 80 persen pekerjaan sosial, sedangkan 20 persennya adalah mendapatkan bayaran sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jadi, Lanjutnya, tidak ada dana untuk diberikan kepada pengakat desa," ujar petugas dari Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) tersebut, Kemarin, Kamis, (13/11), seusai acara sosialisasi tentang penggunaan Gas Elpiji, di Aula Universitas Darul Ulum, jalan merdeka, Jombang.

Pemuda Kelahiran Jombang ini juga menjelaskan, para perangkat desa tersebut meminta bagian uang kepada supliyer sebesar 4 Ribu perpaket Elpiji. Permintaan itu terjadi setelah muncul issu dari supliyer lainnya yang akan memberikan kompensasi besar kepada perangkat desa. Namun, setelah diklarifikasi ke beberapa daerah lainnya ternyata issu yang dihembuskan itu tidak benar.

"Awalnya ada Issu dari Supliyer lain yang akan memberikan kompensasi keperangkat desa, setelah kami cek ternyata tidak ada," paparnya kepada beritakota.net

Hal tersebut dibenarkan oleh koordinator SL Wilayah I Jawatimur, M.Noer, Menurutnya selama ini tidak ada kompensasi untuk perangkat desa dan warga berhak menerima gal Elpiji secara Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian, Lanjut pria yang ditugasi Pertamina untuk pendistribusian Elpiji di Jatim ini, para petugas akan melakukan pandataan Door to Door (dari rumah kerumah, red).

"Kalau perangkat desa tetap menolak, maka tinggalkan saja wilayah tersebut, kita tetap akan membagikan kepada wilayah yang mau didata," tegasnya.

Kendati begitu, M.Noer tetap akan melakukan koordinasi untuk membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Pemkab Jombang. Sementara petugas yang ada di Jombang diharapkan tetap melakukan pendataan penduduk setempat yang akan memperoleh Elpiji.

Salah satu kepala desa (Kades) PlumbonGambang, Yudha ketika dihubungi melalui telepon, ia mengakui telah meminta bagian dari supliyer terkait konversi gas elpiji tersebut. Namun, dirinya tidak bersedia untuk menjelaskan alasannya. Sebab, Menurut Kades yang pernah dikunjungi oleh Presiden RI, yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan hal tersebut adalah pihak Kecamatan.

"Kita tidak menolak pendataan Gas Elpiji karena itu adalah program pemerintah. Kita hanya minta bagiannnya dari suplier. Namun untuk alasan dan besaran nominalnya langsung tanyakan ke Pak Camat karena dia yang Faham, nanti saya takut salah," singkatnya.

Sementara ketika di Konfirmasi ke Kecamatan, Darto mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak tentang masalah tersebut, sebab para Kades yang ada di daerahnya tetap menolak pendataan itu.

"Kalau dari JPU ada kompensasinya sedang dari pranata UI tidak transparan,"katanya.
Namun sayang orang nomor sati dikecamatan Gudo itu tidak menjelaskan secara detail besaran nominalnya. Karena ketika di hubungi melalui Handphone nya ia sedang rapat.

"Maaf mas sekarang saya sedang rapat,"pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Konversi minyak gas ke LPG yang dilakukan di Kabupaten Jombang di kerjakan oleh tiga Suppliyer, diantaranya yakni, Pranata UI, PT. Petro Gas Jatim Utama, dan PT Bintang Sembilan yang kesemuanya telah ditunjuk PT.Pertamina untuk melakukan pendataan dan pendistribusian Elpiji. Dalam pembagian wilayah ketiga Suplier tersebut masing-masing mendapatkan 7 kecamatan.

Jombang - Puluhan kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Jombang kembali mengamuk dan memporak porandakan atribut partai yang ada di kantor di kantor DPC Hanura jalan raya Peterongan tersebut. bukan hanya itu, puluhan kader tersebut juga menyegel kantor Hanura. Sabtu, (08/11/2008). aksi itu dilakukan atas mosi ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan ketua DPC Hanura Jombang, Ipong Silalahi. Mereka menganggap selama ini otoriter dalam kepemimpinannya.


"Kami minta ketua DPC segera turun dari jabatannya, jika tuntutan ini tidak dipenuhi seluruh kader dan pengurus PAC se-Jombang akan beralih ke partai lain," tegas Suroso, Koordinator aksi Forum Komunikasi Antar PAC Partai Hanura Jombang (Forcap).

Selain itu, masih dalam penjelasan Suroso, ketua DPC Jombang dinilai kurang akomodatif terhadap para Pengurus Anak Cabang (PAC) Hanura di masing-masing Kecamatan. Ia (ketua DPC Hanura, red) dalam kepemimpinannya selama ini tidak pernah berpihak pada kadernya namun lebih mengedepankan tangan besi alias otoriter. Hal itu terbukti saat penyusunan Calon Legeslatif (Caleg) beberapa hari yang lalu.

"Para pengurus PAC malah diletakkan pada urutan nomor paling bawah, ini namanya tidak adil dan sewenang-wenang," ujar Suroso yang juga ketua PAC Hanura Diwek.

Melihat atas ketidakadilan tersebut, Suroso bersama beberapa PAC dan Caleg dari partai Hanura mendesak ketua DPC Hanura meletakkan jabatannya secepatnya, bahkan ia telah membuat surat desakan mundur secara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ketua PAC Hanura.

Hasil informasi yang diterima, aksi demonstrasi kader Partai Hanura ini bukan kali pertamanya dilakukan. Sebelumnya, (31/10) mereka juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan desakan agar Ketua DPC Hanura setempat segera meninggalkan jabatannya. Karena merasa belum terpenuhi tuntutannya, maka kader yang juga ketua PAC Hanura tersebut kembali menyerbu kantor dan membakar semua atribut partai yang ada.

Sementara itu, sebelumnya ditemui secara terpisah Ketua DPC Partai Hanura, Ipong Silalahi mengatakan apa yang dilakukan para kadernya itu adalah tidak jelas institusinya. ia juga menjelaskan setiap partai mempunyai aturan main tersendiri dan tidak menggunakan asas premanisasi. Ipong juga membantah bahwa kalau dikatakan menggunakan kesewenang-wenangan dalam memimpin Partai.

"Ini adalah sebuah organisasi, bukan gerombolan, ataupun paguyuban, akan tetapi semua ada mekanisme yang mengatur," Ungkap Ipong dengan tegas.zn

Jombang - Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap seni dan budaya yang ada didaerah daerah, para seniman lokal akan membuat peraturan daerah (Perda) tentang pelestarian budaya.
Hal tersebut diungkapkan Kasi Seni dan Budaya, Kantor Periwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga (Parbupora), Kabupaten Jombang, Drs Nasrullah, kita akan membuat perda tentang pelestarian budaya, hal itu dubuat agar Seni dan Budaya dipandang sebagai kekayaan daerah, Selain itu juga untuk melindungi karya seni dari ancaman asing.

Lebih lanjut, Cak Nas panggilan akrabnya menjelaskan tentang fungsi perda dapat juga digunakan pemerintah sebagai fasilitator pengurusan ijin Hak Karya Intelektual (HAKI) hingga tingkat pusat.

“Jika sudah ada perda dan aturan yang jelas, maka dalam melangkah tidak perlu ragu-ragu,” ujar Cak Nas, Saat di temui dalam acara dialog Budaya, di Balai Kambang Tirta Wisata, Rabu, (05/11), kemarin.

Hingga saat ini, Pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat untuk membuat draft sementara Perda Pelestarian Budaya itu. Terutama nanti yang terlibat adalah beberapa seniman yang ada di Jombang.

“Sebab nanti yang masuk ke perda pelestarian budaya adalah kesenian-kesenian yang ada di Jombang,” katanya.

Sementara itu, tentang isi muatan yang akan dimasukkan dalam perda tersebut, Cak Nas menerangkan, tentang kesenian Besutan, Ludruk, Tari Remo, Sandur dan Jaranan Dor. Semua itu menurutnya adalah kesenian khas Jombang.

Selain itu, keuntungan dibuatkan perda ini, adalah lebih jelas dan terarah dalam penyaluran bantuan terhadap pekerja seni. Jika tidak ada Payung Hukumnya, dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. “Setelah ada perdanya, nanti kan bisa dianggarkan ke dalam APBD,” paparnya.

Pihaknya berjanji akan segera melayangkan draft sementara terkait Perda Pelestarian Budaya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Sedangkan waktunya adalah pada akhir bulan ini. Sehingga pada Triwulan 2009 nanti perda tersebut sudah dapat di laksanakan.

“Kami sudah Sharing-sharing dengan Legeslatif, intinya mereka menyambut positif terkait usulan pembentukan perda itu, dan memang dianggap perlu untuk kelestarian budaya di Kota Santri ini,” pungkasnya.

Bali - Menjelang Detik-detikpelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati Bom Bali I Amrozy Cs, polisi mulai Memperketatpengamanan diberbagai titik vital menuju Bali. Selain Pelabuhan Gilimanuk, Padang Bai serta Bandara, Juga diperketat beberapa pelabuhan-pelabuhan rakyat yang menghubungkan kota luar menuju Pulau Dewata. Sedikitnya 3500 personel aparat kepolisian disiagakan untuk mengawasi kemungkinan adanya penyusupan yang masuk ke Bali.
"3500 personil kepolisian dan TNI disiagakan untuk pengamanan Amrozi Cs"


Menurut Kapolda Bali Irjen T Ashikin Husein, ia mengakui mendekati pelaksananaan eksekusi terhadap Amrozy cs, stabilitas pengamanan wilayah Bali mulai ditingkatkan. Selain tiga pintu masuk seperti Gilimanuk, Padang bai, Bandara diperketat, pelabuahan-pelabuhan rakyat juga ikut ditingkatkan pengamanannya.
"yang terlibat langsung dalam pengamanan ini ada sekitar 3500 personel, tapi kalau jumlah keseluruhan yang tetap siaga ada sekitar 6 sampai 7 ribu personel.," ujarnya, Jum'at (31/10) dihadapan para wartawan.

Tidak hanya memberikan pengamanan pada wilayah Bali saja, pihak kepolisian juga akan memberikan pengamanan kepada Jaksa beserta tempat tinggalnya yang terlibat langsung menangani kasus Amrozi Cs
"Kita akan memberikan perhatian khusus terhadap jaksa yang menangani kasusnya Amrozy dan salah satunya adalah melakukan patroli di seputaran tempat tinggalnya " paparnya.

Sementara itu, tidak hanya dari aparat yang berseragam cokelat saja yang memberikan pengamanan secara Khusus saat menjelang eksekusi Amrozi Cs, akan tetapi para tentara juga akan disiagakan untuk pengamanan tersebut. pasalnya ini dilakakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.
Ditempat terpisah Kapendam Udayana Letkol CAJ Gaga Ardana mengatakan, TNI juga tetap melakukan koordinasi dengan Polri dalam rangka mengamananka wilayah pesisir. "Jelang eksekusi ini untuk wilayah-wilayah pesisir, pengamanannya sudah kita koordinasikan dengan kodim-kodim setempat," singkatnya saat dihubungi melalui selulernya. (Zen/Hud)

Sidang Kasus Salah Tangkap

Jombang-Meski Sugik tidak didampingi kuasa hukumnya, persidangan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. namun, saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi dari pihak terpidana Kemat.

Dalam keterangannya, korban salah tangkap ini membeberkan seluruh kebiadaban dan rekayasa yang telah dilakukan oleh oknum polisi Polsek Bandar Kedungmulya. Di Polsek tersebut, dirinya dipaksa untuk mengakui seluruh BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kasus Asrori adalah hasil skenario polisi.

Lebih jauh Kemat menjelaskan dirinya juga mendapatkan tekanan dari oknum warga Kalang semanding, Kecamatan Perak. Saat itu, dirinya akan menjalani sidang. Saat berada di ruangan PN, Kemat didatangi beberapa orang. Mereka menyuruh Kemat melibatkan Sugik dalam kasus pembunuhan tersebut, jika tidak ia diancam keluarganya akan dihabisi.

“Ancaman dari keluarga Asrori dan siksaan pak polisi di Polsek Bandar Kedungmulya membuat saya ketakutan dan akhirnya saya meng-iyakan saja bahwa Sugik juga terlibat.” ujar Kemat.


ditengah-tengah persidangan, keluarga Sugik menggelar tumpengan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tasyakuran atas tertangkapnya pembunuh Fauzin Suyanto. Selain itu, juga untuk mengetuk hati para majelis hakim yang tetap keras kepala melanjutkan persidangan Sugik. Praktis, puluhan pengunjung sidang yang hadir menikmati sajian yang digelar dihalaman PN Jombang tersebut.

Sementara itu kuasa hukum Sugik, Slamet Yuwono usai persidangan mengatakan, seharusnya Kemat tidak boleh memberikan kesaksian. Karena Kemat sudah menjadi terpidana atau istilahnya saksi mahkota, jadi majelis hakim sudah melanggar aturan perundang-undangan.

“Saksi mahkota itu bertentangan dengan aturan alias tidak diperbolehkan dan majelis bersikuku bahwa upaya penghentian sidang itu sama artinya dengan melanggar KUHP, sebab tidak ada pasal yang mengaturnya,” ujar Atho, yang juga pengacara Sugik dari Surabaya. (Zen / KRO)

Jombang - Ketua Dewan Syura Partai Kedaulatan (PK) KH.Syahid Al Fatah menggelar Pengajian Akbar dengan ribuan Jamaah Jamiyah Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh Qodiriyah Wannaqsyabandiyyah An-Nahdliyyah di desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Kemarin (22/10), malam.

Bersama ribuan jamaah yang hadir dari berbagai kota itu diantaranya Nganjuk, Jombang, Mojokerto. KH. Syahid Al Fatah memimpin pengajian akbar tersebut dan membaca doa secara bersama-sama.

“itu dilakukan untuk pemantapan dan pemahaman terhadap agama,” ujar KH.Syahid Al Fatah, saat ditemui beberapa wartawan sebelum acara dimulai.


Lebih lanjut, Politisi kelahiran Jombang tersebut mengatakan, Jamiyah yang diadakan tersebut murni tidak ada kepentingan politik, akan tetapi yang menyelenggarakan adalah PK jamiyah tersebut yang berpusat di Cukir Diwek Jombang, sebagai upaya pembekalan para kader dan calon legeslatif agar berakhlaqul karimah.

“ini tidak ada kepentingan politik, kami hanya membekali caleg untuk berakhlaqul karimah dan berdaulat,” tegas pria yang juga akan menjadi Caleg DPR-RI dari Partai Kedaulatan.

masih dalam keterangan KH.Syahid, dengan pembekalan tentang akhlaqul dan berdaulat, para kader dan calegnya jika terpilih menjadi anggota legislatif tidak akan merugikan masyarakat.

“dengan pembekalan tersebut, para caleg dari PK tidak akan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat,”katanya sambil mengkritisi system pemerintahan SBY yang selama ini dianggapnya keliru.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PK Jombang, Ahmad Hasan Afandi, mengungkapkan dengan pengajian yang kita selenggarakan ini, diharapkan dapat dijadikan sebuah pengenalan Caleg dengan para jamaah secara langsung, karena para caleg dari PK merupakan tokoh lokal daerah tempat kelahirannya.

“momentum pengajian ini selanjutnya akan di follow up (ditindak lanjuti, red) oleh para caleg masing-masing dapil,” Ujar Hasan yang juga caleg PK daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Jombang dan Peterongan.

menurut Hasan panggilan kesehariannya, PK merupakan sebuah partai yang akan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang kaya raya akan sumber pangannya namun krisis pangan masih sering terjadi di Negara ini.

“program PK adalah mengutamakan kedaulatan pangan, dalam artian PK akan menjadikan Indonesia sebagai pusat makanan sedunia,” katanya dengan penuh keyakinan program tersebut akan terealisasi.

Dengan program tersebut, masih dalam keterangan Hasan, ia yakin PK akan mendapatkan suara yang maksimal pada Pileg mendatang, karena program-program yang dibuat dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

“kami yakin nanti akan memenuhi target suara sebanyak 2.5% suara,”tegasnya.

Acara pengajian umum yang dimulai pukul 7 malam itu, disamping dihadiri ribuan para jamah, juga dihadiri seluruh pengurus PK Kabupaten Jombang serta para Caleg PK dari Dapil V dan VI. (Zen / KRO)

Jombang – Konflik pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang terjadi di Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu, ternyata membuat trauma bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto. maka dari itu, pihaknya mengharapkan agar kondisi tersebut tidak terjadi di Jawa Timur (Jatim) dan Pilgub Jawatimur putaran kedua mendatang berlangsung damai.

Ungkapan Kekhawatiran tersebut disampaikan Mardiyanto seusai mengahadiri sidang senat terbuka wisuda sarjana di kampus STAIBU (Sekolah Tinggi Agama Isalam Bahrul Ulum) Tambak Beras, Jombang, Sabtu (25/10) kemarin.


Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menjelaskan, agar pilkada Jatim tidak berubah menjadi pertikaian seperti di Malut, maka ia meminta agar semua pihak berpikiran jernih. ia berharap dalam pilgub putaran kedua nanti dalam menyelesaikan masalah tidak mengedepankan emosi.

“Jika semua berpikiran jernih maka pilkada Jatim putaran kedua niscaya akan berjalan dengan baik,” ujar Mardiyanto.

Resep pelaksanaan pilkada secara aman itu sudah ia buktikan di Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini. Menurutnya, karena semua pihak berpikir secara jernih maka pilkada putaran ke II di Kaltim bisa berjalan secara aman dan damai.

masih dalam keterangan Mardiyanto, pihak-pihak tersebut mulai dari para elit, calon gubernur, KPU, keamanan, hingga masyarakat untuk mensukseskan pada pilkada putaran kedua di Jatim

“Jika mulai dari elit hingga masyarakat, semuanya berpikiran jernih maka tidak akan ada istilah Malut ke dua bagi pilkada Jatim,” tandasnya.

disinggung soal kedatangan ke Jombang, Mardiyanto yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa kedatangannya ke Jombang untuk mensinergiskan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hubungan kepemerintahan.

"kedatangan saya kesini untuk mensinergiskan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, tidak ada hubungannya dengan politik," pungkasnya.

Jombang - Dengan kemasan acara bihalal, halalCalon Gubernur Jawatimur Khofifah Indar Parawansah menyapa ribuan massa pendukungnya secara terbuka. cagub yang diusung partai berlambang ka'bah dan gabungan partai kecil ini memanfaatkan momentum lebaran Idul fitri untuk dapat bertemu langsung dengan kaum hawa yang selama ini menjadi pendukungnya, Kemarin, Minggu (12/10), di Alon-alon Jombang.

Di hadapan ribuan pendukungnya dari Muslimat NU Jombang, mantan menteri pemberdayaan perempuan ini secara terang-terangan meminta doa dan dukungan agar menang dalam Pilgub Jatim putaran kedua 4 November mendatang.

"Kami minta doa restu dan dukungannya, agar dalam pilgub putaran dua nanti memberikan dukungan pada pasangan Ka-Ji," kata Khofifah dalam sambutannya dihadapan ribuan warga muslimat.

lebih lanjut dikatakan Khofifah, dirinya juga memberikan pemahaman kepada masa pendukungnya terkait kampanye hitam yang santer beredar akhir-akhir ini. Perempuan lulusan Universitas Air Langga ini juga menepis tentang isu-isu yang banyak beredar dan menyudutkannya, semisal sumberdana yang diperoleh dari Vatikan.

"semua itu adalah issu dan tidak benar, kita itu orang Islam, tentunya tahu mana yang benar dan salah,"katanya Khofifah sambil berharap agar pemilu putaran kedua aman dan tertib.

Ketika di konfirmasi tentang peta dukungan terhadap Kaji, mantan ketua BKKBN ini menjelaskan, dukungan terhadap Kaji semakin bertambah, meski belum secara formal, diakuinya banyak relawan dari Kandidat Pilgub yang tidak lolos pada putaran kedua (Salam, SR, Achsan), telah merapat dan memberikan dukungan pada dirinya.

meski KaJi yang saat ini dibanjiri dukungan, terutama dari arus bawah, hal tersebut tidak membuatnya besar hati dan puas. "Kami akan terus menyapa pihak-pihak yang belum tersentuh. Dengan demikian, pasangan KaJi dapat menang pada pilgub putaran kedua nanti," katanya kepada Wartawan Awas.

Selain dihadiri seluruh pengurus dan warga Muslimat se Kabupaten Jombang, acara yang dihelat di Alun-alun Jombang itu juga dihadiri KH Nur Iskandar SQ, Ketua Muslimat Jawa Timur Hj. Masruroh Wahid, serta Mundjidah Wahab Ketua Muslimat Kabupaten Jombang .

Sementara itu, ditemui secara terpisah Masykur Hasim salah satu tim pemenangan KaJi mengatakan, soal dukungan kepada KaJi ia jelaskan sekarang semakin bertambah dan terus mengalir, bahkan dirinya optimis pasangan KaJi akan memenangkan pada Pilgub putaran kedua nanti.
"prediksi kami sampai saat ini Kaji sudah mendapatkan dukungan suara 60%, atau 60% banding 40%,"katanya dengan penuh optimis menang.

Sebelum Khofifah bersama rombongan menuju Alon-alon Jombang, perempuan yang berpasangan dengan Mujiono ini melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Di pondok tersebut, Khofifah memberikan ceramah kepada ribuan mahasiswi Unipdu (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum). Selain itu, ia juga meminta doa restu kepada KH.Asad Umar ketua pengasuh pondok Darul Ulum. (Zen)

Jombang- Tim pemenangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) Calon Gubernur Jawatimur, meminta kepada Koordinator Desa (Kordes) Jombang untuk membuka rekening secepatnya, hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan KarSa yang ada di wilayah masing dapat berjalan lancar.

"setiap dana operasional kegiatan KarSa itu ada pada Kordes, maka setiap kordes diharapkan untuk membuka rekening secepatnya," ujar Martono, salah satu Tim pemenangan Karsa saat melakukan Halal Bihala dan pembekalan Kordes dan Korcam se Kabupaten Jombang, Sabtu (10/10).

Lebih lenjut Martono menjelaskan, tugas-tugas Kordinator Kabupaten (Korkab) maupun Koordinator Provinsi hanya melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan Kordes. maka dari itu, lanjut Martono, pada putaran kedua tersebut, pemenangan KarSa diserahkan langsung kepada setiap Kordes, bukan pada Korkab maupun Korprov.

"semua kekuatan untuk pemenangan itu terletak pada desa, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat,"ujar Martono.

Dari jumlah penduduk yang hampir 27 ribu orang, Martono meminta agar kordes bekerja dengan maksimal untuk memenangkan Karsa, pasalnya, tim yang datang dari Surabaya ini menganggap bahwa kemenangan Karsa untuk menjadi Gubernur Jawatimur bukanlah atas kemenangan partai, tetapi kemenangan seluruh rakyat jawatimur.

"kita tidak ingin mengalahkan yang lain, tapi kita ingin Karsa kuat pada putaran kedua mendatang,"pintanya seraya menjelaskan strategi pemenangan Karsa kepada Kordes.

kegiatan pembekalan yang dilakukan di Hotel Kartika Sentosa Jombang tersebut dihadiri 306 Desa yang ada di Kabupaten Jombang, dan rata-rata yang menjadi Kordes adalah Kepala Desa dan perangkatnya. setelah acara selesai Panitia memberikan amplop yang berisikan uang kepada Korcam untuk dibagikan kepada Kordesnya masing-masing.

"yang kita berikan itu uang untuk transportasi, sedangkan nominalnya saya tidak tahu karena saya hanya membagikan saja,"ujar salah salah satu panitia yang tidak bersedia disebut namanya. (zen)
www.jakartapress.com

Jombang-Dalam menyambut penutupan akhir lebaran saban hari raya ketupat atau sepekan setelah lebaran, warga Desa Keras, Kecamatan Diwek Jombang, mengadakan pesta petasan dengan berbagai macam ukuran dan bentuk petasan. kemarin malam, Rabu (07/10).
Ribuan petasan tersebut sengaja dinyalakan sebagai ritual tradisi tahunan yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Sebelum dinyalakan, setiap petasan dari berbagai macam ukuran dan jenis sengaja dipasang berdiri tegak pada bambu yang diberi lubang diatasnya. Hal ini dimaksudkan agar petasan bisa terbang ke Angkasa dan meledak diatas tanpa membahayakan pengunjung.

Menurut Mamat, warga setempat menjelaskan, Desa Keras merupakan daerah sentra produksi petasan. Seluruh warga setempat sudah terbiasa memproduksi petasan secara besar-besaran dan biasanya setiap bulan Ramadhan. Sisa produksi yang mereka buat biasanya dimanfaatkan dalam penutupan lebaran dengan menggelar pesta petasan.
”Ini adalah pesta petasan yang digelar sekali dalam setahun sebagai penutupan Hari Raya dan dilakukan saat Lebaran Ketupat,” kata Mamat kepada wartawan forum Nusantara.
lebih jauh Mamat menjelaskan, tahun ini warga jarang yang membuat petasan dikarenakan biaya produksi semakin mahal. sehingga hanya beberapa orang saja yang membuat agar tradisi pesta petasan tersbut tidak punah.
"sekarang harga obatnya naik, untuk sreng (salah satu bahan untuk membuat petasan) sebesar 35 ribu, kalau dulu 17 ribu,"tukasnya.
sementara itu, banyaknya letupan petasan yang meletus diangkasa, praktis menyedot perhatian masyarakat Jombang dan membuat mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung pesta petasan tersebut. Mereka yang datang tidak hanya dari masyarakat Jombang, melainkan ada juga yang datang dari luar Kota seperti Kediri, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto serta Surabaya
Pengunjung rela datang jauh-jauh untuk refreshing karena menganggap tradisi pesta petasan ini cukup unik dan satu-satunya yang terdapat di Jawa Timur. Prasetyo adalah salah satu pengunjung yang datang dari Kediri, mengatakan pesta petasan ini hanya terjadi setahun sekali dan sayang kalau dilewatkan.
”Dari Kediri saya rombongan bersama teman-teman hanya untuk menyaksikan pesta petasan yang satu-satunya ada di Jawa Timur ini,” ungkap prasetyo disela-sela sedang asik mendengarkan suara petasan sambil sesekali memuji suara petasan yang menggelegar.

Jombang - Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin iskandar alias Cak Imin, tidak mempermasalahkan perkataan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yakni tidak memaafkan kesalahan dirinya secara politik, is juga menganggap hal tersebut tidak mempengaruhi dalam perpolitikan didalam partai berlambang bola dunia tersebut.

“Biarkan saja, ngapain ambil pusing,bagi saya itu tidak ada masalah,” kata Muhaimin Iskandar, saat ditemui seusai melakukan konsolidasi dan halal bihalal partai PKB yang dihadiri DPC PKB se Jawatimur, di kantor DPC PKB Jombang, kemarin (07/10).

Hal senada juga sama dengan yang dikatakan Imam Nahrawi, Ketua DPW PKB Jawatimur bahwa PKB kubu Cak Imin juga tidak pernah mempermasalahkan perkataan Gus Dur yang tidak memaafkan Cak Imin. lebih lanjut Imam Nahrawi mengatakan, kalau selama ini hubungan antara Cak Imin dengan Gus Dur baik-baik saja dan tidak ada masalah.
"kemarin Gus Dur dan Cak Imin sudah berlebaran bersama dan saling berjabat tangan serta saling bermaafan, menurut saya perkataan Gus Dur yang tidak mau memaafkan Cak Imin itu merupakan pendidikan politik,"ujar Imam Nahrawi kepada Jakarta Press seraya buru-buru memasuki mobil pribadinya dan menyusul rombongan Cak Imin tanpa menyebutkan tujuannya.

seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Gus Dur menganggap Cak Imin bukan orang yang jujur dan berpengalaman atau orang yang mempunyai kepandaian dalam bidang tertentu, sehingga ia masih belum bisa memaafkan secara politik, namun secara kekeluargaan mantan Presiden RI ini masih bisa memaafkan, hal tersebut untuk memelihara persaudaraan kekeluargaan. (Zen)

Surabaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar acara buka bersama dengan santri Alumni Ponpes Langitan Tuban dan Kyai NU Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Kantor Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Surabaya itu, tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan politik.


Namun tuan rumah, Chorul Anam, yang juga Ketua Umum DPP PKNU membantah dugaan itu. "Ini murni kegiatan silaturahmi Pak JK dengan para Kyai. Mengingat Pak JK itu juga warga NU, ayahnya juga pendiri NU Makasar" Ujar Cak Anam panggilan akrabnya.

Cak Anam menambahkan, sedianya acara buka bersama itu akan digelar di Ponpes Langitan, Widang Tuban. Namun karena pertimbangan waktu, jarak tempuh Surabaya-Langitan memakan waktu 3 Jam dan acara harus dilaksanakan menjelang magrib, maka dipilihlah Surabaya. "Tapi konteknya tetap silaturahmi dengan alumni Ponpes Langitan dan Kyai NU Jawa Timur", imbuhnya.

sedikitnya 150 lebih Kyai berpengaruh di Jawa Timur yang hadir dalam acara ini. Mereka terlihat santai dan "gayeng", karena acara tersebut dikemas secara sederhana dan dalam bentuk lesehan. Kepada para Kyai NU, JK mengaku seperti dalam rumah sendiri. Selain masih tercatat sebagai pengurus NU Makassar, JK juga mengaku sejak kecil sudah sering berhubungan dengan Kyai, melanjutkan tradisi yang diwarisi ayahnya.

"Waktu kecil, saya sering melayani kiai-kiai NU yang merupakan teman bapak saya. Saya salaman dengan mereka. Menjelang dewasa, saya menemani mereka, tapi tetap saja juga melayani. Jadi di sini, saya merasa seperti berada di rumah sendiri," kata JK dihadapan keluarga besar Ponpes Langitan di Gedung Astranawa, Surabaya, Minggu (28/9/2008).

Pada kesempatan itu, orang nomor dua RI ini juga berjanji akan memberikan bantuan pendidikan kepada Sekolah Negeri, Swasta dan Pesantren. Bahkan tenaga pengajar di lembaga-lembaga itu juga akan mendapatkan bantuan dari anggaran negara (APBN).

"Dulu, guru negeri saja yang mendapat bantuan pendidikan. Nanti, semuanya baik negeri, swasta maupun pesantren dapat bantuan juga,"ucap janjinya. (Zen/JP)

JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan pimpinan parpol atau gabungan parpol tidak bisa main-main dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Sebab, dua pasal di RUU Pilpres akan memberi sanksi berat bagi mereka yang mundur di tengah jalan.
Ada dua sanksi yang disiapkan yakni, pidana maksimal 72 bulan dan denda maskimal Rp100 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 247 dan 248.

Dalam pasal 247 huruf 1, disebutkan setiap capres-cawapres yang sengaja mengundurkan diri setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum hingga pemungutan suara putaran pertama akan dikenai kurungan minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan serta denda paling sedikit Rp25 miliar paling banyak Rp50 miliar. Pada huruf 2 ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan parpol dan gabungan parpol yang sengaja menarik pasangan calonnya.
Sedangkan pada pasal 248 ayat 1 disebutkan, setiap capres-cawapres yang sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua akan dikenai kurungan minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta denda paling sedikit Rp50 miliar paling banyak Rp100 miliar.
Pada huruf 2 ketentuan tersebut juga berlaku bagi pimpinan parpol dan gabungan parpol yang sengaja menarik pasangan calon hingga pelaksanaan putaran kedua.
Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden Andi Yuliani Paris mengatakan, pengaturan tersebut untuk memberi efek jera bagi pasangan capres. Menurut dia, mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas bisa merusak proses demokrasi.
"Jangan sampai Pilpres dibuat ajang main-mainan saja," kata Andi di Gedung DPR.
Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan keberatan dengan adanya pemberian sanksi kurungan dan denda miliaran rupiah bagi capres atau cawapres yang mundur di tengah proses pilpres. Menurut dia, setiap pasangan capres-cawapres tetap berhak untuk mengundurkan diri dari proses politik. Sebab, setiap pasangan capres pasti akan memperhatikan perkembangan survei untuk mengukur peluang.
"Kalau akhirnya pasangan capres-cawapres ini sadar tidak mungkin menang, lantas mundur, dan berkoalisi dengan pasangan lain, apa itu salah," katanya.(PO)

Jombang - Untuk mendapatkan simpatisan dan dukungan dari Masyarakat Jombang, Tim pemenangan calon gubernur (cagub) Jawatimur pasangan Khofifah indar parawansah dan Mujiono (Kaji), membagi-bagikan ta’jil setiap hari ta’jil kepada masyarakat yang akan berbuka puasa.
“setiap hari kami membagikan ta’jil sebanyak 600 ta’jil kepada masyarakat,”tutur Raji, salah satu panitia yang ikut membagikan ta’jil pada masyarakat di seputar Jalan Merdeka Jombang, kemarin (22/09)

Lebih lanjut Raji menjelaskan, ta’jil tersebut dibagikan dibeberapa tempat yang banyak dikerumuni masyarakat dan letaknya strategis.

“sebelumnya di Pasar dan ini yang kali keduanya dilakukan di depan Undar (Jalan Mardeka, red),” katanya.

Banyaknya ta’jil yang diberikan tiap hari kepada masyarakat tersebut, Raji menerangkan bahwa makanan tersebut di ambil dari relawan ibu-ibu ranting muslimat Jombang yang kemudian dikumpulkan di Kecamatan secara bergiliran lalu.

“tim Kaji hanya mengambil di pos-pos kecamatan yang ada Jombang secara bergantian, kemudian kita bagikan kepada masyarakat, setiap hari menghabiskan sebanyak 600 ta’jil. Katanya.

Seperti yang diketahui, Pasangan Ka-Ji merupakan cagub yang lolos pilihan gubernur jatim putaran dua mendatang yang akan melawan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), setelah mengalahkan cagub lainnya yakni Sutjipto-Ridwan Hisyam (SR), Soenaryo-Ali Maschan Musa (Salam) dan Achmadi-Suhartono (Achsan). (Fin)

JOMBANG – Kendati Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah digulirkan awal September lalu, namun tidak semua masyarakat miskin (maskin) di Kabupaten Jombang merasakan. Praktis, Rumah Sakit Daerah (RSD) Jombang pun kesulitan untuk melayani pasien maskin yang bukan pemegang kartu Jamkesmas.


“Sejak 1 September 2008 Jamkesmas diberlakukan. Dan kartu juga sudah didistribusi sebagai identitas sah yang berhak mendapat pelayanan Jamkesmas. Jadi mulai itu (1 September, red) rumah sakit hanya melayani pemegang kartu saja,” tandas Wakil Direktur (Wadir) RSD Jombang, drg. Budi Nugroho, Senin (22/9) kemarin.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, belum terlayaninya maskin secara keseluruhan akibat terbatasnya pelayanan pasien Jamkesmas di RSD Jombang. Keterbatasan pelayanan itu, kata Budi, karena RSD Jombang terpatok oleh adanya quota Jamkesmas yang diperuntukkan maskin.

“Quotanya 255.130. Dan kita tidak dapat melayani lebih dari yang sudah ditentukan,” jawabnya.

Menurut Budi, peruntukkan Jamkesmas bagi maskin sangat tergantung pada tim verfikasi. Verifikator yang dimiliki RSD Jombang nanti akan mendata secara detil para Jamkesmas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Tim verifikator itu yang nantinya hanya mensahkan pelayanan bagi Jamkesmas pemegang kartu saja. Diluar itu tidak boleh memanfaatkan Jamkesmas,” paparnya.

Ditanya kemungkinan adanya pasien bukan Jamkesmas ? Dengan lugas, Budi mengatakan, bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak dengan aturan Jamkesmas untuk pemegang kartu. Namun, ia memastikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah menganggarkan biaya bagi pasien maskin di luar pemegang kartu Jamkesmas.

“Kita sangat memahami jika Jamkesmas itu untuk masyarakata miskin, dan menjadi tanggungjawab negara. Tapi, aturan yang diberlakukan mengakibatkan rumah sakit harus tunduk. Tapi pemerintah daerah tetap berupaya menyediakan anggaran pelayanan kesehatan untuk maskin diluar quota,” ingat Budi tanpa menyebut total anggaran yang disediakan.

Diakui oleh Budi, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para maskin di luar 'jatah' berbeda dengan pasien Jamkesmas. Sebab, para maskin diluar pemegang kartu Jamkesmas terbatas pada pelayanan dasar di tingkat Puskesmas atau di rumah perawatan.

“Sebenarnya hampir sama dengan Jamkesmas tapi dari APBD. Dan itu baru sebatas pelayanan di Puskesmas perawatan. Jadi, dengan bukti identitas kartu yang terdata di tingkat desa dan kecamatan itu menjadi pertanggungjawaban kita untuk mebebaskan biaya,” tandasnya. (Zen)

Jombang-Advokat senior Otto Cornelis Kaligis muncul di Lapas Jombang, kemarin. Selama 30 menit, Kaligis bersama timnya mengunjungi korban salah tangkap aparat Polres Jombang. Mereka adalah Imam Chambali alias Kemat, David Eko Prianto dan Maman Sugianto alias Sugik.
Usai bertemu ketiganya, Kaligis berjanji akan membebaskan mereka dari jeratan hukum. Bahkan, kemarin, Kaligis turun langsung dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Asrori dengan terdakwa Maman Sugianto.

Usai sidang, Kaligis menuding bahwasa sidang yang digelar oleh PN Jombang terhadap Maman adalah peradilan sesat.
’’Bagaimana tidak, secara ilmiah Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa mayat yang ada di belakang rumah Very Idam Henyansyah alias Ryan itu adalah M. Asrori. Dan mayat yang membusuk di kebun tebu hingga saat ini belum diketahui identitasnya. Mayat saja belum diketahui identitasnya, namun pelakuknya kok sudah ditangkap," ujar Kaligis geram.

Yang membuat Kaligis terheran-heran adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jombang yang tetap ngotot menyebut Sugik Cs adalah pelaku pembunuhan. ’’Padahal, munculnya pengakuan Sugik Cs dipicu oleh siksaan dan kekerasan yang dilakukan oknum polisi. Dari beberapa pertimbangan itu, kami melihat bahwasannya sidang yang digelar oleh PN Jombang dalam masalah ini sama halnya dengan peradilan sesat," tegas Kaligis.
Selain itu, mantan pengacara keluarga cendana ini juga melayangkan protes terhadap JPU yang telah memberikan seragam tahanan terhadap kliennya.

Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang mengharuskan seorang terdakwa untuk membalut tubuhnya dengan seragam pesakitan saat hadir di persidangan.
Sesuai dengan KUHP, lanjutnya, seorang terdakwa diberi keleluasaan untuk menggunakan pakaian apapun. Hal itu untuk menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

Dalam proses persidangan kemarin JPU tetap bersikeras bahwa Sugik Cs adalah pelaku pembunuhan mayat yang membusuk di kebun tebu yang diduga Asrori. Layaknya kaset yang diputar ulang, menurut JPU, hal itu berdasarkan fakta hukum di lapangan dan berdasarkan pengakuan dari para terdakwa.

"Berdasarkan fakta hukum di lapangan, kita tetap menyimpulkan bahwasannya Sugik ikut andil dalam pembunuhan terhadap mayat di kebun tebu," tegas jaksa Yusuf SH, saat memberikan jawaban atas eksepsi terdakwa. Ditemui setelah sidang, Sugik tetap bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Bahkan, untuk mematahkan tuduhan itu, bapak satu orang anak ini menantang aparat kepolisian untuk melakukan sumpah pocong.

"Apalagi saat ini bulan Ramadan. Saya bersedia untuk melakukan sumpah pocong, biar semakin jelas mana yang benar dan mana yang salah," tantang Sugik.

Endang Minta Pindah karena Sering Diteror

Sementara itu, JPU Endang Dwi Rahayu yang dimutasi ke Kejati Jatim, hingga kemarin belum masuk kerja. Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, jaksa yang dituduh minta uang kepada keluarga Kemat itu belum nampak di Kejati.
Meski telah menerima surat perintah untuk dipindahkan di kejaksaan tinggi (kejati) jawa timur tertanggal 9 September 2008 lalu, namun jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jombang Endang Dwi Rahayu tidak tampak di kejati jatim. Beberapa staf kepegawaian Kejati Jatim juga membenarkan pemindahan jaksa Endang dari Kejari Jombang ke Kejati Jatim.

’’Semenjak dapat surat pada tanggal 9 kemarin sampai saat ini beliaunya tidak pernah datang ke sini. Mungkin masih menyelesaikan beberapa hal di Kejari Jombang,” ujar salah satu staf Kejati.

Menurutnya, kepindahan Endang karena permintaannya sendiri. Sebab, dia merasa hidupnya diteror terus oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab semenjak muncul kabar “pemerasan” yang dilakukan olehnya. ’’Kabarnya sih, Bu Endang yang meminta sendiri agar dipindahkan, sebab sering menerima teror dari orang-orang,” tambahnya.
Sementara Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Jatim, A.Hakim membenarkan adanya pemindahan terhadap jaksa Endang.

“ Benar, memang dipindahkan ke sini. Karena ada kerjaan disini dan lebih konsentrasi untuk kerja di sini,” ujar Hakim.

Apakah ada kaitannya dengan kasus pemerasan yang diutarakan keluarga Kemat (terdakwa kasus pembunuhan Anshori kebun tebu, Red), hakim enggan menjelaskan.

’’Saya hanya melaksanakan perintah dari Kajati, mengenai alasan secara konkrit bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan kasus di Jombang,” ujar Hakim berulangkali.

’’Kalau memang merasa dirugikan dengan ulah jaksa, silahkan saja laporkan ke aparat kepolisian tidak harus lapor ke sini (kejaksaan). Kalau memang putusan sidang memerintahkan supaya dipecat, pasti sanksi akan dilaksanakan,” tegas mantan Kajari Bojonegoro ini.

Terpisah Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Jatim, Leo RT Panjaitan SH menyatakan dalam kasus ini pihaknya masih belum melakukan tindakan. Selain terkendala karena belum adanya laporan pengaduan dari keluarga Kemat, pihaknya juga masih mengumpulkan data dari beberapa media.

Kemungkinan Senin mendatang, tim pengawasan Kejati akan melakukan pemanggilan dari beberapa pihak terkait baik jaksa Endang maupun korban (keluarga Kemat).

“Senin, Insya Allah akan kita panggil, mungkin jaksanya dulu akan kita mintai penjelasan dan selanjutnya dari keluarga korban. Nanti akan kita korescekkan keterangan keduanya,” tambahnya.

Sejauh ini, status jaksa Endang, lanjut Leo, memang nonjob atau tidak diberikan perkara sampai kasus ini menuai titik terang. ’’Selama di sini tentunya tidak akan diberikan perkara sebelum ada keputusan yang jelas dalam kasus ini,” tegas Leo.n. (Zen/SP)

Jombang-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) janji akan para bantu pengrajin manik-manik dan memberikan alat pemotong kaca kepada pengrajin manik-manik berbahan limbah kaca. Hal tersebut dikatakan presiden SBY saat berdialog dengan perajin manik-manik dan petani asal Desa Plumbon Gambang Gudo kabupaten Jombang, kemarin, kamis (11/9) dibalai desa setempat.


” Soal pemotong kaca akan kita bantu agar lebih bagus kerajinanannya, dan bisa bersaing dengan produksi luar negeri,” ujar SBY yang menjawab pertanyaan dari pengrajin manik-manik saat diberikan kesempatan berdialog langsung dengan orang nomor satu di Indonesia ini.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, presiden yang didampingi Ny. Ani Yudhoyono, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menkokesra Aburijal Bakri, Menkeu Sri Mulyani, Menristek M Nuh, Mensesneg Hatta Rajasa nampak cukup terkesan. SBY sempat melihat secara langsung proses pembuatan manik-manik yang kini telah merambah hingga manca negara itu.

Para perajin dengan alat tradisional mengolah bahan baku dari limbah kaca dan membentuknya menjadi manik-manik berbagai jenis, bentuk dan ukuran sesuai selera pemesan. Manik-manik yang kini sedang digemari dipasaran dalam negeri seperti bali, Jogja dan kalimantan adalah berupa Gelang, Kalung hingga Tasbih cantik.

Sebelum beranjak melanjutkan kunjungannya ke Petrokimia Gresik, Presiden juga sempat meninjau irigasi di Desa setempat yang sebelumnya juga dikeluhkan petani. Disamping itu SBY bersama Ny. Ani Yudhoyono juga membagikan sebanyak 1000 paket sembako kepada warga Desa Plumbon Gambang Gudo. (Zen)

Gresik
Presiden Susilo Bambag Yudhoyono (SBY) setelah melakukan kunjungan kerja ke Petrokimia Gresik Jawatimur, kemudian melaksanakan sholat tarawih di masjid Agung Sunan Giri, Gresik bersama rombongannya. Kemarin, kamis (11/09).

“agenda presiden malam ini hanya melaksanakan sholat tarawih di Masjid Giri dank e makam Sunan Giri,”kata salah satu aparat kepolisian yang saat itu melakukan penjagaan dan tidak bersedia di sebut namanya.


Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini disambut meriah para peziarah dan warga setempat. mereka (Warga) berdesakan dan saling berebutan untuk berjabat tangan dengan SBY.

“mumpung ketemu SBY, saya ingin berjabat tangan dengan presiden,”tutur Aminah warga setempat.

SBY yang didampingi Ny.Ani Yudhoyono, juga membawa rombongan menteri Kabinet Indonesia bersatu seperti, M Nuh, Sri Mulyani, Hatta Rajasa, serta Abu Rizal Bakrie, dan beberapa pejabat setempat. sehabis melakukan sholat tarawih, presiden melakukan Ziarah ke makan Sunan Giri bersama rombongan. (Zen)

Jakarta–Kalangan Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, mempertanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai status mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan terkait kasus pemanfaatan dana Bank Indonesia (BI). Pasalnya, status Aulia Pohan dalam kasus aliran dana BI dari YPPI (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ) sebesar Rp 100 miliar, hingga kini belum ditetapkan KPK.Desakan sejumlah anggota DPR kepada KPK untuk memperjelas status Aulia Pohan dalam aliran dana BI....


ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK yang dihadiri Ketuanya, Antasari Azhar. Diduga, Aulia Pohan yang notabene adalah besan Presiden SBY itu tak kunjung tersentuh hukum.

"Status Aulia Pohan bagaimana? statusnya sebagai Ketua YPPI juga sebagai anggota Dewan Gubernur BI. Kenapa Aulia Pohan statusnya tidak sama dengan yang lainnya? Padahal bukti-bukti yang ada sudah menguatkan bahwa Aulia Pohan terlibat dalam pencairan dana YPPI oleh BI," tanya anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun kepada Antasari Ahzar dalam RDP di gedung DPR, Senayan, Rabu (10/9).

Gayus mencurigai KPK tidak serius dalam melakukan pengusutan kasus aliran dana BI secara tuntas. "Ini apakah ada tebang pilih berkaitan dengan ‘keluarga Istana', hingga tidak mendapatkan perlakuan yang sama," katanya.

Ia mempertanyakan apakah KPK melakukan tebang pilih terkait 'keluarga istana', sehingga Aulia Pohan tidak mendapatkan perlakuan yang sama. "Apa karena dia besan Presiden SBY? Atau karena ada tekanan politik lain sehingga KPK tidak menetapkan statusnya?" tanya Gayus lagi.

Senada pula, anggota Komisi III DPR Willay Chandrawila Supriadi (Fraksi PDI-P) mencecar Ketua KPK tentang ketidakjelasan status Aulia Pohan. Apalagi mengingat sejumlah pihak seperti ICW telah memberikan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan Aulia Pohan dalam kasus aliran dana BI. "Apa tindak lanjut KPK atas laporan ICW tentang keterlibatan Aulia Pohan dalam aliran dana BI?" tanyanya.

Sementara Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, pihaknya tidak tebang pilih dalam pengusutan aliran dana BI. Bisa saja, Aulia Pohan akan menyusul mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah untuk dimintai pertanggungjawabannya atas aliran dana sebesar Rp 100 miliar.

“Di dalam surat dakwaan Burhanuddin dinyatakan bersama-sama. Dari situ bisa dilihat KPK tidak tebang pilih,” tegas Antasari Azhar. Dalam akhir RDP dengan Komisi III DPR yang dipimpin Ketuanya, Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDI-P, kemarin, KPK menyatakan masih menampung sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi III DPR untuk kemudian diberikan jawaban secara tertulis. Antasari didampingi

Purworejo - Bupati Purworejo, Jawatengah H Kelik Sumrahadi mengatakan akan siap bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kegagalan panen Supertoy Petani Purworejo serta mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam keterangannya kepada pers, Jum'at (5/9) malam bupati menceritakan..

pada awalnya PT SHI (Sarana Harapan Indopangan) menawarkan padi jenis baru Supertoy untuk diujicobakan di Desa Grabag. Supertoy ini menurut SHI sekali tanam bisa tiga kali panen. Waktu itu bupati mengizinkan Supertoy dicoba di Desa Grabag. Maka SHI, Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), dan 400-500 petani Grabag melakukan kesepakatan ujicoba. Kesepakatan itu berupa saling percaya antara SHI-GIB-dan masyarakat petani Grabag."Karena saking bangganya ada ujicoba Supertoy seluas 103 hektar dan tidak menggunakan dana APBD, serta tidak merugikan rakyat. maka saya mengundang presiden SBY untuk hadir. Sebab biasanya dalam ujicoba hanya seluas satu hektar," ujar bupati. Menurut bupati, hadirya Presiden SBY dalam panen Supertoy karena diundang bupati. Tidak ada kaitannya dengan Supertoy langsung. Dari awal memang tidak ada keterlibatan SBY, ini tidak ada muatan politis apa pun.
Ternyata, presiden bersedia hadir dan memberikan bantuan diantarnya 25 traktor, mobil pintar, dua unit sepeda motor, paket sembako, dan kredit bernilai milyaran. Juga program PNPM untuk 16 kecamatan sebanyak 16,25 miliar, dan PNPM perkotaan senilai Rp 4,45 miliar. "Petani tidak merasa tertipu, karena pada panen pertama para petani sudah dibayar sesuai kesepakatan dari luas lahan 103 hektar. Masalah panen kedua, saya sudah menelpon Heru Lelono yang mengatakan tidak akan merugikan petani Purworejo. Harapan saya, "kalau datang kelihatan wajah, kalau pulang kelihatan punggung', jadi tidak merugikan rakyat," imbuh bupati. Bupati menilai, tuntutan petani itu murni dari masyarakat karena panen kedua yang tidak memuaskan. Memang hubungan dengan SHI waktu itu tidak jelas betul. Maka ini perlu kejelasan. "Wahyudi itu orang kedua setelah Heru Lelono. Penentunya itu Heru Lelono. Lha ini ada kabar gembira, kesimpulannya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu hanya kurang match saja. Pemda akan bertanggungjawab, karena petani adalah rakyatnya. Kami siap untuk nenuntaskan. Dalam minggu ini SHI sudah ada kepastian akan datang ke sini, yang intinya tidak akan merugikan rakyat," jelas bupati.(zen/jp)

PACITAN - Sejumlah user (pemakai) telepon seluler yang memanfaatkan layanan dari salah satu provider yang lagi ngetren dengan fasilitas tarip gratis dan SMS (short massage service) murah kesemua operator, beberapa hari ini mengeluhkan buruknya sistem jaringan. Adalagi, beberapa kartu perdana baru pun ternyata kosong tanpa pulsa. Kebanyakan dari mereka mengaku kesulitan.....

untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pihak operator. Di antaranya, tidak bisa melakukan pengiriman pesan singkat (SMS), baik kesesama operator ataupun lintas operator. Bahkan untuk melakukan pengisian ulang pulsa saja, sering kali gagal.

Deni, salah seorang pemilik counter hand phone di Pacitan, mengaku kesulitan untuk mentransfer pembelian isi ulang pulsa electrik. Kejadian ini, kata dia, sudah berlangsung sejak tiga hari lalu. Begitu juga untuk pengisian ulang pulsa secara manual (gesek), juga kerap kali gagal.

“Laporan pengirimannya sudah masuk. Tapi kenyataannya banyak konsumen yang komplain karena merasa pulsanya belum masuk,kami sering tekor” katanya.

Selain terkendala dengan sistem jaringan, peredaran kartu perdana dari operator tersebut khususnya di Pacitan, juga mulai menghilang. Deni mengatakan, sejak adanya pengumuman perubahan program layanan (telepon dan SMS) pada tanggal 1 hingga 24 Agustus lalu, dia mengaku tak selembarpun mendapatkan kartu perdana. Bahkan, dia juga sempat kedapatan kartu perdana blank (kosong), alias tidak sesuai dengan iming-iming yang tertera di sampulnya.

lebih lanjut, Deni menjelaskan terkait dengan isi pulsa yang ada di perdana tersebut. Biasanya untuk selembar kartu perdana baru disertai dengan bonus pulsa sebesar Rp 5.000. “Saya pernah dikomplain sama pelanggan yang membeli kartu perdana. Karena setelah dicek, ternyata pulsanya Rp 0,” keluh dia pada Surabaya Pagi, kemarin.

Sementara itu menurut sumber lain yang juga pelanggan dari operator tersebut mengatakan, pengisian ulang pulsa untuk sementara waktu ini hanya bisa dilakukan dengan sistem gesek. Itu pun, hanya untuk nominal Rp 5.000/transaksi. Disinggung soal harga, sumber yang enggan menyebutkan nama ini, mengaku sedikit mahal dari biasanya.

“Sebelum ada kerusakan jaringan, untuk isi ulang pulsa gesek senilai Rp 5.000, biasanya dijual dengan harga Rp 5.500-Rp 6.000. Namun sekarang ini, ada yang menjual dengan banderol Rp 6.500-Rp 7.000. Itu saja sangat terbatas. Tidak semua counter hand phone di Pacitan punya,” jelasnya.(zen/sp)

JOMBANG - Kebijakan Bupati Jombang Ali Fikri yang melakukan mutasi jabatan hingga tiga kali, mendapat respon dari kalangan Legislatif (DPRD) Jombang dan menilai telah melanggar PP 49/2008. Pasalnya Ali Fikri yang menjabat selama empat bulan ini, merupakan kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan Bupati Suyanto yang mengundurkan diri karena mencalonkan kembali pada pilkada.

”Sudah jelas dalam PP 49 menjelaskan bahwa bupati yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dilarang melakukan mutasi,”ujar ketua Komisi A, Joko Triono, saat ditemui di Gedung DPRD Jombang, kemarin


lebih lanjut dijelaskan Joko triono, dalam PP 49 tahun 2008 tentang perubahan ke tiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 pada pasal 132 A menjelaskan bahwa disamping dilarang melakukan Mutasi, bupati juga dilarang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. ” Tidak boleh, jika bertentangan dengan kebijakan bupati sebelumnya. Kecuali, bila kebijakan itu sudah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri. katanya.

Wakil ketua DPRD Jombang Marsaid, saat di konfirmasi beberapa wartawan mengatakan, ia akan melakukan konsultasi dengan pusat terkait permasalahan ini, dan meminta komisi A untuk memanggil baperjakat guna mendapatkan kejelasan terkait mutasi dilingkungan pemkab.” Kita serahkan pada Komisi A, untuk melakukan hearing dengan baperjakat serta bupati, agar tidak ada tindakan yang keliru,”ujar Marsaid.

Seperti yang diketahui bersama, Bupati Jombang Ali fikri sejak mulai dilantik Juni 2008 lalu, oleh Gubernur Jawatimur yang menggantikan Suyanto ini sudah melakukan mutasi jabatan dilingkungan pemkab Jombang sebanyak tiga kali. Terakhir Mutasi dilakukan sebanyak 67 pejabat struktural dilingkup pemkab Jombang. kemarin, Senin Malam (25/08), di Pemkab Jombang.

BATAM— Kasih ibu sepanjang masa. Itu dibuktikan dengan sakit selama mengandung, sakit sewaktu melahirkan, dan sakit ketika membesarkan, dipastikan tidak akan pernah dibagi-bagi. Bagi seorang ibu, rasa bangga anaknya tumbuh sehat dan besar akan menghilangkan rasa sakit, betapa pun dia menderita.Namun, penderitaan seorang ibu yang hamil dan melahirkan tentunya tak seberat derita Sri Maryati (40). Ia mengandung
seorang bayi dan tumor seberat 30 kilogram secara bersamaan. Semangat yang luar biasalah yang membuat Sri bisa bertahan. Ia bisa melahirkan anaknya dan sekaligus tumor yang dideritanya dalam waktu yang berbeda. Akhir penderitaan Sri Maryati tuntas, Jumat (29/8) dini hari, setelah tumor sebesar drum itu berhasil diangkat tim dokter di Casa Medica Centre, Mukakuning. Operasi besar yang dilakukan dokter berakhir pukul 00.30. Ini adalah kelahiran "kedua" Sri Maryati setelah bayi yang hidup berdampingan dengan tumor di dalam rahim Sri juga lahir selamat pada 16 Juni 2008. Hebatnya lagi,


si jabang bayi yang bernama Muhammad Yusuf itu lahir normal meskipun beratnya hanya 2,1 kilogram.

Sri Maryati divonis menderita penyakit kistoma ovarihi permegna suspec melijnancy, yang artinya tumor ganas di daerah ovarium. Tumor di daerah vital kehamilan wanita ini memang banyak ditemui. Namun, pada Sri, penyakit itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap hamil dan melarirkan. "Perjuangan Ibu Sri ini sangat luar biasa. Hamil anak keenamnya, tanpa diduga membawa penyakit berbahaya jenis tumor," kata dr Zulfikar SpOG, dokter kebidanan RS Cassa Medica, Mukakuning, Jumat.

Dokter curiga ketika usia kandungan Sri memasuki tujuh bulan. Waktu itu perut Sri sangat besar hingga hampir sebesar drum. Setelah dilakukan USG, ternyata di dalam rahim Sri tidak hanya terdapat bayi, tapi juga tumbuh daging berukuran 25 x 25 cm. Daging besar itu mendesak sang bayi sehingga mengganggu pertumbuhan janin.

Zulfikar mengatakan, perjuangan hidup Sri mempertahankan bayinya agar tetap hidup dan lahir ke dunia tentu sangat berat. Sebab, penderitaan itu ia alami selama setahun dan pertumbuhan tumor berkembang pesat.

Sebelum ke RS Cassa Medica, Sri sebenarnya sudah melakukan pengecekan di dua rumah sakit lain. Dokter menyarankan agar bayi dan tumor diangkat sekaligus dan Sri harus merelakan bayinya tidak selamat. Namun, Sri tidak mau karena ia tetap ingin bayinya lahir ke dunia dengan selamat, apa pun risikonya.

Akhirnya, di RS Cassa Medica Center, ia meminta kepada dokter agar bayinya dulu yang diselamatkan. Karena ukuran bayi di usia kandungan tujuh bulan itu kecil, maka si bayi bisa lahir dengan selamat. Namun, dokter belum mau mengangkat tumor karena kondisi Sri yang belum memungkinkan. Tumor itu baru bisa diangkat dua bulan setengah setelah dia melahirkan.

"Saya bersama dr Gusno SpAN bekerja keras mengeluarkan seluruh tumor yang ada di tubuh korban. Saya telah bedah perut ibu itu hingga batas maksimal. Tapi ukuran tumornya memang sangat besar sehingga kami harus menyedot dan membelah tumor tersebut untuk mengurangi cairannya. Baru kemudian tumor dapat terangkat seluruhnya," kata Zulfikar.

Atan (49), suami Sri Maryati mengaku kaget dengan penyakit yang diderita istrinya. Warga Puskopkar, Batuaji ini bersyukur karena proses operasi berjalan lancar dan istrinya selamat. "Ibu sedang tidur dan terlihat lelah sekali. Usai operasi tadi dia telah sadar. Tetapi dia tidak boleh berbicara dan ditemui. Sebagai suami, kejadian ini sangat mengagetkan, apalagi ini tidak wajar," ujar Atan.

Ia berharap, penyakit yang diderita istrinya ini bisa sembuh total. Ia juga berencana tidak akan menambah anak lagi karena khawatir dengan keselamatan istrinya. "Mungkin ini yang terakhir hamilnya," ujar Atan singkat.

Bagi dr Zulfikar, operasi tersebut merupakan perjuangan yang sangat melelahkan. Selain besar dan beratnya tumor yang harus dikeluarkan, mereka juga harus memikirkan kondisi Sri Maryati. "Bayangkan, berat tumor ketika kita keluarkan, ukurannya sudah 60 x 60 cm dengan berat 30 kg lebih," ujar Zulfikar.

Karena ini kasus yang pertama, Zulfikar belum bisa mengutarakan apa penyebab tumor ini. Banyak faktor, bisa karena faktor keturunan atau karena konsumsi makanan. "Kita masih tunggu hasil uji labor dulu. Kita tidak bisa pastikan apa penyebabnya, dan kita juga ingin mengetahui apakah ini jenis tumor ganas atau tidak," ujar Zulfikar.

Tumor dan kanker rahim yang menyerang wanita juga bisa terjadi akibat prilaku hubungan seks. Misalnya, fungsi kelamin, entah dari sisi wanita maupun sisi prianya tidak bersih dan tidak sehat. "Wanita terkena kanker bisa tertular dari pria," ungkap Zulfikar. Nice, Humas Cassa Medica Centre Mukakuning, mengungkapkan, keberhasilan tim dokter mengangkat tumor ini sengaja dipublikasikan karena ini penyakit langka. Skala kejadiannya sangat jarang, apalagi ini pertumbuhan tumor yang berbarengan dengan pertumbuhan janin di dalam rahim. "Mudah-mudahan dengan kasus ini, edokteran dapat mempelajari penyebabnya," kata Nice.(Zen.Kom)

BANYUWANGI-Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari, sejak Kamis lalu, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Bupati wanita itu diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 19,7 miliar.
Bagi sebagian besar masyarakat di Banyuwangi, ditetapkannya Ratna sebagai salah satu tersangka kasus Lapter, membuat sosok istri Bupati Jembrana, Bali, Prof. DR, drg, I Gede Winasa ini semakin kontroversial. Kebijakan-kebijakannya yang dinilai terlalu berani serta isu tentang cara pengambilan kebijakan yang banyak dikendalikan oleh suaminya, mendorong orang semakin ingin tahu siapa Ratna sebenarnya.


Sebelum berhasil menduduki kursi Bupati melalui perebutan sengit Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi tahun 2005, Ratna tercatat sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jembrana, Bali. Kemunculan Ratna sebagai salah satu bakal calon (Balon) bupati waktu itu, cukup mengagetkan masyarakat. Ratna yang nyaris tidak dikenal oleh masyarakat Banyuwangi saat itu, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang cukup fenomenal setelah berhasil menyingkirkan empat pasangan calon bupati lain yang rata-rata sudah dikenal luas masyarakat.

Ratna yang awalnya sempat memenangkan konvensi calon bupati dari PDIP Banyuwangi ini akhirnya harus banting stir mencari “kendaraan lain” setelah secara kontroversial tersingkir di tingkat provinsi. Wanita kelahiran Banten yang pernah beberapa tahun tinggal di Banyuwangi itu kemudian memilih Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) atau yang sering disebut sebagai partai gurem, sebagai tumpangannya menuju P-1.

Dan ternyata Ratna berhasil melenggang ke kursi Bupati Banyuwangi hingga 2010 mendatang. Setelah tiga tahun memimpin Banyuwangi, kini banyak rintangan yang harus dihadapi wanita enerjik ini. Terakhir, kalangan DPRD dikabarkan bakal menggunakan hak interpelasi terkait terjadinya pembengkakan anggaran belanja modal pada APBD 2008 sebesar Rp 4,122 miliar. Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPRD, Ir HM Eko Sukartono, mengatakan, DPRD akan menggunakan hak interpelasi untuk mendapat kejelasan masalah tersebut. “Kita tidak akan langsung dengan hak angket, tetapi melalui interpelasi dulu. Dan saat ini, sudah ada 8 orang anggota yang mengajukan penggunaan hak istimewa tersebut. Insya Allah, Minggu depan kita akan mulai menggelar Panmus untuk mempersiapkan pelaksanaannya,” jelas Eko.

Beberapa kebijakan Bupati Ratna Ani Lestari selama memimpin dinilai banyak pihak kontroversial. Antara lain, Instruksi Bupati Nomor 1/2005 tentang Penghentian Pungutan Bagi Orang Tua Siswa, Instruksi Bupati Nomor 2/2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Lalu keputusan Bupati Nomor 188/33/KEP/429.012/2006 tentang Standar Barang dan Harga Kebutuhan Pemkab Banyuwangi Tahun 2006.
Dalam surat keputusan Bupati Nomor 188 ini menjiplak dokumen serupa Kabupaten Jembrana, Bali dan mencantumkan standar satuan harga daging babi (suami Ratna adalah Bupati Jembrana, Red).

Kebijakan lain Bupati Ratna yang kontroversial adalah penghentian 32 kepala sekolah secara sepihak, kebijakan bantuan pendidikan dari APBD hanya diperuntukkan untuk lembaga pendidikan negeri.

Kebijakan ini mengancam sekolah swasta yang dikelola ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah. Kebijakan rencana pembuatan pabrik gula terbesar di Pulau Jawa yang lokasinya di Siliragung dengan nilai investasi Rp 700 miliar. Lalu, kebijakan penghentian operasional dua unit kapal Sritanjung dan terakhir instruksi kepada lurah/kepala desa agar melarang masyarakat melakukan istighotsah dan pengajian. Juga ketidakjelasan status agama Bupati Banyuwangi. Kebijakan terakhir ini dinilai para kiai menyinggung perasaan umat Islam setempat.

Dalam kasus ini, Ratna tak sendiri. Beberapa orang penting di Banyuwangi, juga diduga terlibat. Sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Lapter periode 2006 – 2007, Ratna ditengarai turut bertanggung jawab atas kerugian negara sekitar Rp 19,76 miliar. Ratna juga dituding turut terlibat dalam penggelembungan harga tanah. "Dia meneruskan apa yang dilakukan bupati sebelumnya," ujar JAM Pidsus Kejagung, Marwan Effendy, kemarin.

Dua Pejabat Ditahan
Jaksa penyidik kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari, Jum’at (29/8) kemarin menahan dua tersangka lain yakni: mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi yang kini menjabat sebagai Kepala BPN Sangata, Kalimantan Timur, Ir Nawolo Prasetyo dan mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi 2006, Drs Sudjiharto.

Penahanan terhadap Nawolo dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB. Selang satu jam kemudian, ganti Sujiharto yang digiring menuju mobil tahanan untuk dititipkan di lambaga pemasyarakatan (Lapas) kelas II Banyuwangi. Mereka ditahan setelah diperiksa tim jaksa gabungan sejak pukul 08.00 WIB.

Sebelumnya, Kamis (29/8) lalu, tim jaksa juga menahan mantan Kepala Desa Pengantigan, Drs HM Effendi, yang disebut-sebut sebagai “pemeran utama” kasus yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah tersebut.

Ketua tim jaksa penyidik, Muhammad Anwar, mengatakan, kedua tersangka ditahan karena keterlibatannya dalam pembebasan tanah Lapter sehingga menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 41 miliar. Pada periode pembebasan tanah tahun 2002-2005, Nawolo Prasetyo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Banyuwangi, juga tercatat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapter. Menurut Anwar, tersangka tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya yaitu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan musyawarah dengan para pemilik tanah. Tersangka, katanya Anwar, justru melegalisir sertifikat lahan yang sudah ganti nama menjadi milik Effendi dan keluarganya. Sedangkan Sujiharto, selain sebagai Sekretaris Kabupaten tahun 2006 dia juga menjadi Wakil Ketua I Panitia Pengadaan Tanah Lapter. Sebagai Sekkab, Sujiharto dinilai paling bertanggungjawab dalam penganggaran dan persetujuan pencairan keuangan. Tersangka juga dianggap lalai melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. "Seandainya kedua tersangka melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tidak akan ada kerugiaan negara," kata Anwar yang juga menjabat Kepala Subbidang Tindak Pidana Korupsi, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung ini.

Menurut Anwar, proses pembebasan tanah untuk lahan Lapter ini menyimpang dari Pasal 10 dan pasal 15 Peraturan Presiden (Perpres) No 65/2006 tentang perubahan atas Perpres No 36/2005 dan Kepres No 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Untuk itu, tersangka bisa dijerat Pasal 2 dan 3 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor tentang penyalahgunaan jabatan pemerintahan karena terlibat dalam pemborongan atau pengadaan jasa.

Atas penahanan kliennya ini, Kuasa Hukum Sudjiharto, Yun Suryotomo, menyatakan bahwa penahanan kliennya terlalu prematur. Menurutnya, pekan depan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan dan mengadu ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Selama ini klien saya selalu kooperatif," ujar Yun.

Dengan ditahannya Nawolo dan Sudjiharto, berarti empat dari tujuh tersangka yang telah ditetapkan sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan. Satu tersangka, mantan bupati Samsul Hadi, terlebih dulu telah mendekam dalam Lapas karena kasus pembeliaan galangan kapal fiktif senilai Rp 25,5 miliar.

PDIP : Hormati Proses Hukum
Sementara itu, pengurus DPD PDIP Jatim memilih bersikap bijak dengan penetapan Bupati Ratna sebagai tersangka korupsi Lapter di Banyuwangi. DPD PDIP belum bisa memberikan sanksi ataupun dukungan. “Memang teman-teman DPC PDIP Banyuwangi sudah konsultasi ke DPD, tapi kita tampung dulu,” jelas Kusnadi, Sekretaris DPD PDIP Jatim kemarin.
Untuk sementara, PDIP secara organisatoris mengikuti kehendak masyarakat Banyuwangi secara umum. Dengan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. “Silakan proses hukum berjalan, soal kita dukung atau tidak, perlu dibahas lebih lanjut oleh partai,” tandasnya.

Ditambahkannya, terhadap pribadi Ratna seperti ini memang belum ada keputusan partai yang baru. Meski secara faktual dalam kepemimpinannya, Bupati Ratna banyak tidak melihat kaidah masyarakat dan kepartaian. “Kita pelajari dulu, bersama pengurus DPD dan DPC Banyuwangi, agar kejadian ini tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan juga partai,” paparnya. Untuk diketahui, Bupati Ratna merupakan kader tulen PDIP. Meski dalam pilkada Banyuwangi lalu, Ratna sempat mendaftar melalui PDIP tapi tidak direkom. Ia pun lantas lewat partai-partai gurem. Tindakan melenceng dari garis partai juga sempat terulang oleh suaminya saat maju sebagai calon Gubernur Bali tanpa menggunakan kendaraan PDIP. (Zen/sby)

JOMBANG-Setelah sebelumnya Polres Jombang melakukan razia Penyakit Masyarakat (Pekat) di Wilayah kecamatan Kabuh Jombang beberapa hari yang lalu, kembali aparat kepolisian melakukan razia ke se jumlah hotel yang ada di Jombang, dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan. Dalam operasi yang dilakukan jajaran Samapta Polres Jombang, sedikitnya berhasil mengamankan 11 pasangan mesum yang sedang berada didalam hotel. kemarin, Jum'at (29/8/2008).

Kebanyakan dari pasangan mesum yang terjaring polisi lagi asyik memadu kasih didalam hotel. Saat mengetahui tentang kedatangan beberapa petugas,mereka lari terpontang-panting menyelamatkan diri.

Dari informasi yang dihimpun, dalam operasi kali ini, pasangan mesum yang tertangkap paling banyak dari Hotel Sumber Rejeki yang ada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jombang. Dari hotel tersebut, petugas menggelandang 5 pasangan mesum. Menurut AKP Sugeng Widodo, Kasatsamapta, operasi yang membawa dua truk itu digelar dalam rangka mendekati bulan suci ramadhan. Sehingga memasuki bulan suci yang tinggal dua hari lagi ini masyarakat bisa tenang.

Lebih jauh, Widodo menjelaskan, seluruh pasangan yang terjaring merupakan pasangan diluar nikah. Selain dari Jombang, mereka juga berasal dari Lamongan, Nganjuk dan Kediri. "Untuk itu kita akan melakukan pembinaan," pungkas Widodo. (zen/bj/yus)

JOMBANG- Kendati jabatan Bupati Jombang kurang satu bulan, tak membuat Ali fikri Bupati Jombang enggan untuk melakukan bongkar pasangan pejabat birokrasinya. Sedikitnya, 67 pejabat baik Eselon II,III dan IV dimutasi massal olehnya, kemarin malam (26/08).

Dalam penyampaian sambutannya, Ali fikri mengatakan, mutasi yang dilakuakan tersebut merupakan bentuk perubahan terhadap kinerja di Birokrasi. Selain itu, mutasi itu juga bertujuan untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, dan mempermudah pemerintah kabupaten (Pemkab) Jombang dalam menyelesikan beberapa agenda.

”Dalam waktu yang singkat ini, kita harus menyelesaikan diantaranya adalah Pembahasan PAK, Agenda Ramadhan dan menghadapi pilgub putaran kedua serta pelantikan bupati terpilih,” Ujar Ali fikri yang juga ketua DPD PAN Jombang.

Ali fikri menambahkan, bagi pejabat yang baru menempati posisinya, diharuskan untuk saling berkomunikasi dengan jajaran dibawahnya. Selain itu, masih dalam penjelasannya, mutasi tersebut bukan semata-mata momok dalam pekerjaan, melainkan dijadikan sebagai sarana untuk bekerja yang lebih baik.

”Dengan adanya mutasi ini, para pejabat dapat menyegarkan dengan suasana yang baru,” sambungnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Jombang itu menyampaikan pesan, bahwa sangat diperlukan peningkatan pemberdayaan staf dan yang terpenting adalah membangun komunikasi dan koordinasi antara Kabid dan Kasi yang lebih baik.

"Menghadapi bulan ramadhan, kita harus mengantisipasi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,"katanya di hadapan para pejabat seusai pelantikan di Ruang bung Tomo Pemkab Jombang.

Sementara itu, diketahui beberapa pejabat yang mengalami perubahan, diantaranya, Drs Chilmi yang sebelumnya duduk di Kabag Sosial kali ini sebagai Camat Plandaan menggantikan Supadil. Kemudian Sujoto, Msi yang sebelumnya sebagai Kakan Satpol PP, kini kembali ke 'rumah lama' sebagai Kadis Perhubungan. Sedangkan untuk Kadis Indagkop, setelah di tinggal oleh Ja’far Jazuli yang pensiun, kini di isi oleh Sunarjo, MSi yang sebelumnya Asisten III Setdakab Jombang. Kemudian, Drs Muhdhlor yang sebelumnya sebagai Sekcam Kecamatan Tembelang, kini menjabat sebagai camat Ngusikan.

Posisi Asisten III Setdakab Jombang ditempati oleh Drs Mahmud yang sebelumnya sebagai Kadis Lingkungan Hidup. Sedangkan posisinya, digantikan oleh Nawi yang sebelumnya sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPEDDA). sedangkan Purnama Aji yang sebelumnya menjabat sebagai KTU di Dinas Perhubungan, menduduki jabatan sebagai Kakan Satpol PP. Selain posisi Kepala Dinas juga dilakukan beberapa pergantian di lingkup Camat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian juga Sekretaris Kelurahan. (Zen)