ANTARA /IRWANSYAH PUTRA

PEMERINTAH diharapkan dapat segera menerapkan kebijakan precision farming atau bertani yang tepat untuk menangani persoalan penggunaan pupuk berlebih.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan saat ini masih ada pemahaman salah dari petani dalam penggunaan pupuk di lahan pertanian mereka.

"Dulu memang waktu pertama kali (pupuk) urea diperkenalkan, dan hasilnya bagus, petani jadi salah mengartikan. Mereka menganggap semakin banyak (penggunaan pupuk) jadi semakin bagus," ujar Winarno kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (11/7).

Untuk mengakhiri persoalan itu, menurut dia, pemerintah harus segera menerapkan program precision farming yang di dalamnya terdapat penilaian unsur tanah.

"Jadi nanti petani bisa membawa sampel tanah mereka ke laboratorium tanah untuk dilihat bagaimana kandungan unsur haranya. Dari situ akan ketahuan berapa dosis yang tepat untuk tanah itu. Setiap daerah pasti memiliki unsur tanah yang berbeda dan kebutuhannya pun berbeda."

Setelah itu, lanjutnya, pabrik pupuk akan membuatkan pupuk dengan kandungan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.

"Kalau sekarang kan produksinya masih blending (campur)," tutur Winarno.

Soal teknis pengumpulan sampel, Winarno menyebutkan hal itu tidak akan merepotkan petani.

Pasalnya, para penyuluh bisa dibekali dengan laboratorium tanah mini yang praktis penggunaannya dan dapat dibawa ke mana-mana.

"Mau langsung uji kandungan tanah di saung di dekat petani juga bisa dilakukan."

Adapun cara lainnya, menurut Winarno, dengan membangun laboratorium tanah pada setiap kabupaten atau kecamatan.

Winarno berharap kebijakan mengenai pupuk dapat diterapkan dengan baik dan maksimal lantaran perannya yang begitu krusial bagi sektor pertanian.

Dia pun optimistis jika kebijakan tersebut diterapkan, penggunaan pupuk yang berlebih akan dapat ditekan dan menjadi lebih efisien. (Pra/E-3)